Peta 'Tarung Kedua' 3 Besar Lelang Jabatan

Salamun Haris-Radar Utara-
Teranyar, mencuat praktik penipuan modus GBD Sisipan yang kini menjerat Ar (40), oknum ASN pada Bidang SMP Dispendik yang diduga kuat menipu puluhan guru dengan nilai uang tipuan yang menuju angka Rp 1 miliar.
Berikutnya, calon Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : Bari Oktari, SSTP, Maman Suherman, SSTP serta Parpen Siregar, S.TP, M.Si.
BACA JUGA:Dinamika 3 Besar Hasil Lelang Jabatan
BACA JUGA:Pentingnya Segera Melantik Hasil Lelang Jabatan
Terakhir, calon Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain : Maman Suherman, SSTP, Parpen Siregar, S.TP, M.Si dan Welson Hendri, S.Sos.
Berlarut-larutnya, pelantikan hasil lelang jabatan yang telah dipungkasi penetapan 3 besar peserta calon yang dinyatakan layak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Bengkulu Utara, kian saja menimbulkan narasi liar. Apalagi, kegiatan anggaran ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024.
Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris, menilai idealnya penataan sektor merit di lingkungan birokrasi, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik, selain efektivitas penggunaan uang negara.
"Pelantikan usai 3 besar lelang jabatan, bisa menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan kredibilitas proses," ungkap Salamun, Minggu, 12 Januari 2025.
BACA JUGA:Rekom Lelang Jabatan Sudah di Meja Bupati, Tunggu Jadwal Pelantikan
BACA JUGA:Pelantikan! Ini Hasil Tiga Besar Lelang Jabatan
Meski, Salamun yang pernah menjadi wakil bupati ini sadar betul, kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sangat mudah untuk dinarasikan situasi yang berlarut-larut semacam ini.
Semisal, kata dia, dengan alasan karena masih menunggu turunnya rekomendasi dari pusat baik dari Mendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga alasan diplomatis sangat-sangat mungkin diutarakan oleh seorang pejabat politik.
Namun begitu, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik itu mengingatkan, mencermati tanggung jawab moril atas penggunaan anggaran negara yang muaranya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik harus menjadi pertimbangan serius.
"Jadi selain uang rakyat yang digunakan, pertanggungjawaban moril, selain administrasi dan hukum harus menjadi perhatian," terangnya.
BACA JUGA:Dinamika 3 Besar Hasil Lelang Jabatan