Transfer DBH 2024 Puluhan Pemda Ditunda dan Jadi Silpa, Ini Data Lengkapnya Format Pdf

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 18 Feb 2025 - 20:18

Transfer DBH 2024 Puluhan Pemda Ditunda dan Jadi Silpa, Ini Data Lengkapnya Format Pdf -Radar Utara/Benny Siswanto-

a. Dokumen syarat salur tahap I, yaitu: Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH Sawit Tahun Anggaran 2024, Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 (Bagi Provinsi); atau

b. Dokumen syarat salur tahap II, yaitu: Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun Anggaran 2024 (Bagi Provinsi).

Sedangkan untuk penghentian penyaluran sebesar 100% karena Daerah tidak menyampaikan:

Paling banyak, penghentian penyaluran DBH oleh Kemenkeu tahun 2024 lalu adalah pada DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2024 senilai Rp 63.583.562.810, terjadi karena ketidakpatuhan laporan dari provinsi/kabupaten/kota. Adapun komponen penghentiannya meliputi :

- Dana Reboisasi (DR) Rp 10.429.905.200

- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Rp 6.763.690.200, dan

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 46.389.967.410

Berikutnya Penghentian penyaluran DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2024 senilai Rp9.710.671.968, karena ketidaksesuaian ketentuan penggunaan dana bagi hasil, terbagi pada 2 jenis kegiatan yakni :

- Dana Reboisasi (DR) senilai Rp 8.841.586.636, dan

transfer dbh 2024 puluhan pemda ditunda dan jadi silpa, ini data lengkapnya format pdf                             radarutara.bacakoran.co - akhir tahun 2024, kementerian keuangan (keuangan) membuat direktif penyaluran transfer dana bagi hasil (dbh) kepada sejumlah pemda di indonesia. 
padahal, pemerintah sejak 2023 telah menerbitkan regulasi teknis mulai dari juknis dbh sawit 2023, juknis dbh sawit 2024, sampai dengan pmk dbh sawit 2024 yang pada tahun tersebut nominal totalnya untuk sektor dbh sebesar rp 143 triliun. khusus dbh sawit dialokasikan senilai rp 3 triliun.
adapun objek penghentian transfer dbh itu meliputi : dana bagi hasil perkebunan sawit tahun anggaran 2024; dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2024; dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2024.
langkah tegas lewat keputusan menteri keuangan nomor : 43/km.7/2024 tentang keputusan menkeu tentang penghentian penyaluran dana bagi hasil perkebunan sawit, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ta 2024, turut disampaikan dalam penjelasan surat.
baca juga:alokasi dbh sawit 2025 terjun bebas
baca juga:dbh yang ditagih kabupaten/kota bukan kewenangan pusat
kebijakan pemerintah itu diteken direktur jenderal perimbangan keuangan (djpk) atas nama menteri keuangan, luky alfirman pada 27 desember 2024. 
pada diktum kedua diterangkan, penghentian penyaluran transfer dbh menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada rekening kas umum negara. 
itu artinya akan ditransfer kembali pada tahun 2025 ini?
membaca lampiran kmk  43/km.7/2024 itu, diketahui ada 14 daerah yang menjadi objek penghentian penyaluran dbh sawit dengan persentase mulai dari 50 persen hingga 100 persen yakni dari provinsi jawa barat hingga kota sorong. 
baca juga:pemprov bengkulu belum transfer dbh tahun 2024, totalnya rp20 miliar
baca juga:defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh
total penghentian penyaluran dbh sawit kepada 14 daerah ini, terbagi dalam 2 tahap periode penghentian. tahap 1 sebesar rp  6.075.290.000 dan tahap 2 sebesar rp  15.488.064.500. total penghentian penyaluran sebesar rp  21.563.354.500. 
kemenkeu dalam keterangannya menjelaskan, penghentian penyaluran sebesar 50% karena daerah tidak menyampaikan :
a. dokumen syarat salur tahap i, yaitu: rancangan kegiatan dan penganggaran dbh sawit tahun anggaran 2024, laporan realisasi penggunaan dbh sawit tahun anggaran 2023, dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan dbh sawit tahun anggaran 2023 (bagi provinsi); atau
b. dokumen syarat salur tahap ii, yaitu: laporan realisasi penggunaan dbh sawit semester i tahun anggaran 2024, dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan dbh sawit semester i tahun anggaran 2024 (bagi provinsi).
baca juga:alokasi dbh sawit 2025 terjun bebas
baca juga:dbh yang ditagih kabupaten/kota bukan kewenangan pusat
sedangkan untuk penghentian penyaluran sebesar 100% karena daerah tidak menyampaikan:
a. dokumen syarat salur tahap i, yaitu: rancangan kegiatan dan penganggaran dbh sawit tahun anggaran 2024, laporan realisasi penggunaan dbh sawit tahun anggaran 2023, dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan dbh sawit tahun anggaran 2023 (bagi provinsi); dan
 b. dokumen syarat salur tahap ii, yaitu: laporan realisasi penggunaan dbh sawit semester i tahun anggaran 2024, dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan dbh sawit semester i tahun anggaran 2024 (bagi provinsi)  
paling banyak, penghentian penyaluran dbh oleh kemenkeu tahun 2024 lalu adalah pada dbh sumber daya alam kehutanan ta 2024 senilai rp 63.583.562.810, terjadi karena ketidakpatuhan laporan dari provinsi/kabupaten/kota. adapun komponen penghentiannya meliputi : 
baca juga:pemprov bengkulu belum transfer dbh tahun 2024, totalnya rp20 miliar
baca juga:defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh
- dana reboisasi (dr) rp 10.429.905.200
- iuran izin usaha pemanfaatan hutan (iiuph) rp 6.763.690.200, dan 
- provisi sumber daya hutan (psdh) rp 46.389.967.410
berikutnya penghentian penyaluran dbh sumber daya alam kehutanan ta 2024 senilai rp9.710.671.968, karena ketidaksesuaian ketentuan penggunaan dana bagi hasil, terbagi pada 2 jenis kegiatan yakni :
- dana reboisasi (dr) senilai rp 8.841.586.636, dan
- provinsi sumber daya hutan (psdh) senilai rp 869.085.332.
baca juga:alokasi dbh sawit 2025 terjun bebas
baca juga:dbh yang ditagih kabupaten/kota bukan kewenangan pusat
penghentian salur dbh cht turut dilakukan kepada 182 daerah di indonesia dengan total penghentian penyaluran dbh senilai rp  9.556.356.460. 
apa penyebabnya? 
a. penghentian penyaluran sebesar 3% (sanksi 15% x persentase penyaluran triwulan i (20%)) karena daerah tidak memenuhi ketentuan proporsi alokasi penggunaan dbh cht pada laporan realisasi penggunaan dbh cht sampai dengan semester kedua tahun anggaran 2023. 
b. penghentian penyaluran sebesar 50% karena daerah tidak menyampaikan:
- laporan realisasi penggunaan dbh cht sampai dengan semester kedua tahun anggaran 2023 pada triwulan i dan ii; atau
baca juga:pemprov bengkulu belum transfer dbh tahun 2024, totalnya rp20 miliar
baca juga:defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh
- laporan realisasi penggunaan dbh cht sampai dengan semester i tahun anggaran 2024 pada triwulan iii dan triwulan iv.
c. penghentian penyaluran sebesar 100% karena daerah tidak menyampaikan:
- laporan realisasi penggunaan dbh cht sampai dengan semester kedua tahun anggaran 2023 pada triwulan i dan ii;  dan
- laporan realisasi penggunaan dbh cht sampai dengan semester i tahun anggaran 2024 pada triwulan iii dan triwulan iv.
lengkap klik di sini

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 19 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan