Dinas PUPR Masih Tunggu TAPD

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 09 Feb 2025 - 20:36

Dinas PUPR Masih Tunggu TAPD. Tampak kondisi lingkar Pasar Purwodadi yang akan menjadi rencana pembangunan pendukung oleh Pemda Bengkulu Utara, pascaproyeks nasional Pasar Tradisional Moderen dari PUPR senilai Rp 108 miliar rampung.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dalam APBD TA 2025 yang disahkan November 2024, RU mencermati anggaran yang dibopong satker ini totalnya mencapai Rp 91 miliar. Seluruhnya bukan untuk program infrastruktur. Tapi termasuk belanja pegawai, belanja jasa, belanja operasional dengan kumulasi anggaran terbesar Rp 71 miliar untuk infrastruktur.

"Makanya kita belum mengambil langkah-langkah strategis. Selain tetap menunggu kepastian ploting anggaran dari TAPD serta mengikuti dinamika regulasi pusat yang pastinya akan berkelindan ke daerah. Kita tunggu saja, karena pastinya kabupaten sangat konsen dengan dinamika regulasi ini," ungkapnya.

BACA JUGA:TAPD Mulai Teropong Anggaran

Secara makro, efisiensi yang dijabarkan Menteri Sri Mulyani menyasar alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atau DBH Tahun 2024, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Desa, sebagaimana ditegasi awal lewat Inpres 1/2025.

Sekadar mengulas, secara nasional, DAK Fisik menjadi objek pengurangan anggaran transfer ke daerah tahun 2025. Pengurangan dengan istilah pencadangan oleh pusat itu nilainya sebesar Rp18.306.195.715.000. Awalnya, DAK Fisik dialokasikan pemerintah pada angka Rp36.953.988.957.000, kemudian menjadi sebesar Rp18.647.793.242.000.

Potensi Pembangunan Infrastruktur Nasional di Kementerian PUPR Banyak Batal (tebalkan)

Diketahui, Kementerian PUPR turut menjadi sasaran kebijakan efisiensi anggaran yang terbilang dilakukan secara radikal oleh pemerintah pusat alih-alih efisiensi anggaran 2025.

BACA JUGA:TAPD Mulai Teropong Anggaran

Mantan kementerian yang dulunya menggendong anggaran ratusan triliun di jaman Menteri Basuki Hadimuljono, praktik "kehilangan" anggaran fantastis Rp 81 triliun.

Itu artinya, Kementerian PUPR pasca pencadangan anggaran oleh pusat, kini tinggal menggendong anggaran Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

4 Fokus Kementerian PUPR 2025 Usai Efisiensi Anggaran 2025

Dijumput dari Antara, Menteri PUPR, Dody Hanggodo, usai rapat di DPR RI menyampaikan sejalan dengan efisiensi anggaran 2025 ketat yang tengah dilakukan pemerintah pihaknya memiliki 4 prioritas yang tetap menjadi fokus pembangunan sektor infrastruktur.

"....yaitu sumber daya air sebesar Rp 10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp 12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp 3,78 triliun dan prasarana strategis sebesar Rp 1,16 triliun," beber Menteri Dody, usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Kamis, 7 Februari 2025.

BACA JUGA:TAPD Mulai Teropong Anggaran

dinas pupr masih tunggu tapd                             radarutara.bacakoran.co - efisiensi anggaran 2025 oleh pemerintah pusat yang ditegasi lewat inpres 1 tahun 2025 dan ditindaklanjuti lagi dengan keputusan menteri keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi tkd menurut provinsi/kabupaten/kota dan menjadi direktif turunan efisiensi anggaran 2025 sektor transfer ke daerah (tkd). 
secara makro, sri mulyani, dalam direktifnya menerangkan salah satunya berimbas dengan rencana program sektor infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) atau pun dana alokasi umum (dau). 
kalangan kontraktor sektor infrastruktur, turut mengikuti perkembangan dinamika kebijakan pusat yang turut berkelindan hingga ke daerah ini. 
pasalnya, lewat aturan turunan tindak lanjut oleh menteri terkait, muatan pemangkasan yang dilakukan alih-alih efisiensi, sudah menjadi hilal melaju atau tidaknya rencana kerja anggaran di sektor infrastruktur. 
baca juga:tapd mulai teropong anggaran 
baca juga:agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur
kepala dinas pupr bengkulu utara, munadi, sp, saat dikonfirmasi ru belum lama ini menjelaskan, kalau pihaknya saat ini masih menunggu konfirmasi resmi dari tim anggaran pemerintah daerah (tpad), selaku subjek dalam manajemen pokok rancang bangun kegiatan anggaran di sektor eksekutif. 
"saat ini kita masih menunggu kabar dari tapd," ungkap munadi, jumat, 7 februari 2025, menjelaskan. 
sebagai opd teknis, munadi mengaku tetap mengikuti perkembangan dinamika regulasi yang diterbitkan pusat, khususnya yang terkait atau kemungkinan kuat terkait dengan penyelenggaraan fungsinya di lingkup pembangunan infrastruktur. 
langkah pencermatan ragam regulasi di sektor yang menjadi kewenangan, menurut mantan kabid tata ruang dinas pupr ini menjadi sangat penting, untuk memiliki mitigasi penyelenggaraan kewenangan hingga teknis tak terkecuali administratif. 
baca juga:tapd mulai teropong anggaran
baca juga:agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur
"karena kan dalam pelaksanaan setiap proyek, tidak langsung pekerjaan. tapi ada proses-proses administratif dan teknis, seperti lelang kegiatan, ini juga perlu dimenej tentunya tohh. sembari, tetap menunggu petunjuk dari tpad," paparnya. 
khusus anggaran transfer pusat, dinas pupr diketahui menjadi jujugan komposan tkd yang nilainya mencapai rp 30 miliar lebih. 
dalam apbd ta 2025 yang disahkan november 2024, ru mencermati anggaran yang dibopong satker ini totalnya mencapai rp 91 miliar. seluruhnya bukan untuk program infrastruktur. tapi termasuk belanja pegawai, belanja jasa, belanja operasional dengan kumulasi anggaran terbesar rp 71 miliar untuk infrastruktur. 
"makanya kita belum mengambil langkah-langkah strategis. selain tetap menunggu kepastian ploting anggaran dari tapd serta mengikuti dinamika regulasi pusat yang pastinya akan berkelindan ke daerah. kita tunggu saja, karena pastinya kabupaten sangat konsen dengan dinamika regulasi ini," ungkapnya. 
baca juga:tapd mulai teropong anggaran
baca juga:agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur
secara makro, efisiensi yang dijabarkan menteri sri mulyani menyasar alokasi kurang bayar dana bagi hasil atau dbh tahun 2024, dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan dana desa, sebagaimana ditegasi awal lewat inpres 1/2025. 
sekadar mengulas, secara nasional, dak fisik menjadi objek pengurangan anggaran transfer ke daerah tahun 2025. pengurangan dengan istilah pencadangan oleh pusat itu nilainya sebesar rp18.306.195.715.000. awalnya, dak fisik dialokasikan pemerintah pada angka rp36.953.988.957.000, kemudian menjadi sebesar rp18.647.793.242.000.
potensi pembangunan infrastruktur nasional di kementerian pupr banyak batal (tebalkan) 
diketahui, kementerian pupr turut menjadi sasaran kebijakan efisiensi anggaran yang terbilang dilakukan secara radikal oleh pemerintah pusat alih-alih efisiensi anggaran 2025. 
baca juga:tapd mulai teropong anggaran
baca juga:agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur
mantan kementerian yang dulunya menggendong anggaran ratusan triliun di jaman menteri basuki hadimuljono, praktik "kehilangan" anggaran fantastis rp 81 triliun. 
itu artinya, kementerian pupr pasca pencadangan anggaran oleh pusat, kini tinggal menggendong anggaran rp 29,57 triliun dari sebelumnya rp 110,95 triliun. 
4 fokus kementerian pupr 2025 usai efisiensi anggaran 2025 
dijumput dari antara, menteri pupr, dody hanggodo, usai rapat di dpr ri menyampaikan sejalan dengan efisiensi anggaran 2025 ketat yang tengah dilakukan pemerintah pihaknya memiliki 4 prioritas yang tetap menjadi fokus pembangunan sektor infrastruktur.
"....yaitu sumber daya air sebesar rp 10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar rp 12,48 triliun, cipta karya sebesar rp 3,78 triliun dan prasarana strategis sebesar rp 1,16 triliun," beber menteri dody, usai rapat kerja dengan komisi v dpr ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, sebagaimana dilansir antara, kamis, 7 februari 2025.
baca juga:tapd mulai teropong anggaran
baca juga:agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur
rencana program kementerian pupr 
1. pembangunan daerah irigasi (di) seluas 450 hektar
2. pembangunan jalan tol sepanjang 13 kilometer
3. peningkatan kapasitas dan preservasi sepanjang 342 kilometer
4. pembangunan jalan baru sepanjang 63 kilometer

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan