Kemenag Catat 1.921 Peristiwa Nikah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 04 Feb 2025 - 20:38

Dr H Nopian Gustari, M.Pd-Radar Utara/Benny Siswanto-

kemenag catat 1.921 peristiwa nikah                            radarutara.bacakoran.co - kualitas bimbingan kawin dengan terbentuknya keluarga tangguh, akan kentara pada penghujung tahun 2025 ini nantinya dengan memiliki statistik kasus perceraian. 
kantor kementerian agama (kemenag) kabupaten bengkulu utara, dr h nopian gustari, m.pd, saat dikonfirmasi ru menuturkan, pihaknya mencatat selama 2024 terdapat hampir 2 ribu peristiwa nikah. 
"selama 2024 ada 1.921 peristiwa nikah," ujar nopian, selasa, 4 februari 2025. 
hanya saja, nopian belum menyampaikan komparasi peristiwa nikah tahun sebelumnya. nopian menjelaskan, layanan pencatatan peristiwa nikah di lingkungan kemenag, tidak lepas dari regulasi yang diatur.
baca juga:elmisil, diserahkan di momen pernikahan
baca juga:pernikahan dibawah umur di bengkulu terus meningat, bengkulu utara 147 kasus
"kua sebelum meneliti kelengkapan administratif dan syarat sahnya pernikahan, wajib memberikan bimbingan kawin kepada calon pasangan nikah sebelum dinikahkan," ungkapnya.
pemerhati sosial yang juga advokat, khusus yang terkait pada isu gender dan anak, julisti anwar, sh, menilai tata kelola layanan pemerintah di sektor pra nikah, harus memiliki desain tanggungjawab moril, menyikapi angka perceraian saban tahunnya yang membawa keprihatinan. 
selain menyoroti soal kerja-kerja di lingkungan peradilan agama. kementerian agama atau kemenag, kata julisti, juga mesti memiliki desain kerja yang lebih proyektif dan evaluatif. tidak sebatas menyelenggarakan program yang berfokus pada kuantitas output (angka layanan), tapi juga outcome (kualitas atas layanan). 
"pa dan kemenag, idealnya memiliki data-data sigi yang bisa menjadi rujukan lintas sektor. semisal, apa saja penyebab perceraian hingga bagaimana tingkat ketangguhan rumah tangga berdasarkan tingkat perceraian. nah data sigi ini, nantinya menjadi parameter kemenag dalam memberikan bimbingan pra nikah," ujarnya.
baca juga:maknai petuah naib saat ijab kobul pernikahan
baca juga:cegah perceraian dan kdrt, sebaiknya hindari pernikahan dini
sebagaimana dijabar lewat laman resminya soal fungsi kua. kementerian agama menerangkan, di dalam bimwin, calon pasangan nikah diberikan bimbingan ilmu-ilmu yang setidak-tidaknya fokus pada delapan hal penting. 
mulai dari, membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan ketahanan keluarga, dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga;
selanjutnya, membangun generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sampai dengan mengenali dan menggunakan hukum dalam melindungi pernikahan. 
bimbingan kawin ini sifatnya wajib. hal ini diterangkan jajaran kemenag, dalam upaya menyosialisasikan program kepada masyarakat. 
baca juga:angka pernikahan di mukomuko capai 1.800 pasang per tahun
baca juga:pernikahan dini bisa picu perceraian dan kdrt
lebih jauh, julisti juga mensinyalir atau mengkhawatirkan penyalahgunaan fasilitas dispensasi kawin oleh seseorang, alih-alih mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama, untuk terselenggaranya pernikahan terhadap anak yang sesuai undang-undang masih belum masuk usia kawin. 
diketahui, hasil revisi undang-undang perkawinan, pemerintah menegasi usia kawin baik calon pengantin laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun. 
"bukan tidak mungkin, ketika proses penelitian berkas sampai dengan persidangan tidak dibarengi dengan mitigasi secara baik pengadilan, maka seorang pelaku asusila mungkin saja bisa lolos dari jerat hukum, karena menikahi korban," ungkapnya, menganalisa.
lepas dari kemungkinan itu, julisti juga menegaskan, bahwa praktik pelanggaran uu perlindungan anak (uupa), merupakan sebuah tindak pidana yang diatur khusus, sehingga tidak menghilangkan konsekwensi hukum kepada pelaku asusila, meskipun sudah menikahi korbannya dengan beragam dalih, semisal telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. 
baca juga:pencatatan pernikahan di kua bagi warga non muslim tunggu juknis
baca juga:kualitas dispensasi kawin diuji lewat pasca pernikahan, akankah muncul gugatan cerai? 
"nah ini adalah edukasi dan memerlukan langkah bersama. karena persoalan yang paling mendasar adalah siapa yang akan menjamin, sebuah pernikahan yang tidak didasari dengan itikad baik? maka kami mengharapkan, verifikasi dan validasi, termasuk bimbingan kawin oleh otoritas pemerintah, benar-benar dilakukan secara maksimal dan analitis," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 5 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan