Nasib Puluhan Tenaga Kebersihan di Mukomuko Terkatung-katung

Dampak kebijakan pemerintah pusat, nasip petugas kebersihan di Mukomuko terkatung-katung-Radar Utara/ Wahyudi -
MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Nasib sebanyak 60 orang tenaga kebersihan atau biasa disebut pasukan kuning yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko, kini terkatung-katung.
Pasca keluarnya keputusan pemerintah pusat untuk menghapus status tenaga honorer non database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di seluruh daerah pada tahun 2025.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko, Budiyanto, S.Hut, M.IKom ketika dikonfirmasi, Kamis, 30 Januari 2025 menegaskan.
Meski seluruh tenaga kebersihan yang ia miliki berstatus tenaga harian lepas (THL). Namun dampak dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberhentikan seluruh tenaga honorer non database BKN itu berimbas kepada tenaga kebersihan.
BACA JUGA:Tenaga Honorer Non Database BKN Bakal Dirumahkan
BACA JUGA:Alhamdulillah, Tenaga Honorer Non-ASN Bakal Tuntas Tahun ini
"Sekuruh tenaga kebersihan yang kami miliki tidak terdata di database BKN. Karena statusnya bukan honorer, tapi THL. Atas kebijakan yang diambil pemerintah pusat itu, tentu membuat kami bingung. Kalau mereka masih kita pakai, uang untuk menggaji mereka dari mana. Kalau tidak kita pakai, jelas Kota Mukomuko dan komplek perkantoran akan kumuh," kata Budi.
Terkait masalah nasip tenaga kebersihan yang ada di DLH ini. Pihaknya mengaku akan segera menghadap Sekretaris daerah (Sekda) Mukomuko.
Diharapkan Budi, seluruh tenaga kebersihan masih bisa dipertahankan dengan disiapkannya anggaran untuk menggaji mereka setiap bulan. Sebab jasa-jasa mereka masih sangat dibutuhkan oleh daerah ini untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi.
"Siapa yang akan menyapu dan siapa yang akan membuang sampah ke TPA kalau tenaga kebersihan yang kami miliki diberhentikan. Makanya kami sangat berharap supaya pemerintah daerah bisa mencari solusi agar tenaga kebersihan yang kami miliki tetap bisa bekerja seperti biasanya meski mereka non database BKN karena statusnya bukan honorer tetapi THL," ujarnya.
BACA JUGA:Giliran Kinerja Tenaga Honorer di RSUD Mukomuko Bakal Dievaluasi
BACA JUGA:Terlibat Politik Praktis, Oknum BPD dan Tenaga Honorer Terancam Sanksi
Kendati nasip tenaga kebersihan yang dimiliki DLH Mukomuko terkatung-katung pasca keluarnya kebijakan pemerintah pusat untuk memberhentikan seluruh tenaga honorer non database BKN. Namun puluhan tenaga kebersihan di daerah ini. Hingga sekarang masih tetap aktif menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik aktivitas menyapu, memotong rumput, hingga membuang sampah ke TPA.
"Sejak awal bulan Januari 2025 lalu, seluruh tenaga kebersihan bekerja seprti biasanya. Mudah-mudahan saja, gaji mereka di bulan Januari ini bisa dibayarkan tanpa ada ganjalan tentang aturan tersebut," harapnya. (*)