Sanksi Tegas ASN Nambah Libur !

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 29 Jan 2025 - 21:44

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

"Karena kita ketahui bersama, belanja pegawai merupakan salah satu yang mendominasi hampir di setiap APBD. Termasuk di kementerian/lembaga. Maka menjadi fair, gaji pegawai yang berasal dari uang rakyat itu, juga harus dijalankan kepada penerimanya yang memiliki integritas," tegasnya.

Langkah tegas, terus dia, tidak cukup dengan memberikan seruan mengimbau, akan tetapi sudah sangat layak dilakukan dengan pemberian sanksi tegas terukur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bukan tidak mungkin, kata dia menganalisa, dengan hari masuk kerja pertama usai libur cukup panjang kalangan ASN pada hari Kamis, penyakit moral di lingkungan birokrasi yakni istilah "Hari Kejepit Nasional", karena hari kerja akan berlaku sehari kemudian yakni hari Jumat, memungkinkan ASN bandel kemudian ogah-ogahan.

"Harapannya adalah dilakukan sidak, data ASN yang membandel, kemudian diberikan sanksi tegas karena pelanggaran disiplin, kemudian disampaikan kepada publik," ujarnya menyeru.

Pangkalan Data Belanja Pegawai

Angka belanja pegawai di Provinsi Bengkulu pada 9 kabupaten/kota, tahun anggaran 2024 saja jumlahnya mencapai Rp 5.444,06 miliar.

Anggaran yang masuk dalam belanja daerah tersebut, pada 20 November 2024 terlaporkan pada sistem keuangan dengan torehan hampir 80 persen atau tepatnya Rp 4.189,40 miliar.

Berapa Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu?

Kalau ditotal seluruhnya mencapai Rp 12.9996,64 miliar. Terungkap, pendapatan utamanya, adalah transfer pusat sebagai tulang punggung operasional pemerintahan. Angkanya mencapai Rp 10.546,33 miliar yang berasal dari Transfer ke Daerah atau TKD.

Pendapatan lainnya sebesar 641,53 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 536,25 miliar, pendapatan hibah Rp 3,37 miliar. Ada juga dari lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 101,91 miliar.

Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu

Dengan total pendapatan di angka Rp 12.9996,64 miliar, Bengkulu diketahui seluruh kebutuhan pemda-pemdanya menegasi lewat APBD angkanya sebesar Rp 13.471,94 miliar.

sanksi tegas asn nambah libur !                            radarutara.bacakoran.co - aparatur sipil negara (asn) yang tidak masuk kerja hari pertama pasca libur panjang, layak diganjar sanksi disiplin. 
pasalnya, kalangan asn sudah libur panjang beberapa hari mulai dari cuti bersama, libur nasional memperingati isra' mi'raj nabi muhammad saw, berlanjut lagi libur nasional dalam rangka memperingati tahun baru imlek 2576 kongzi/2025 masehi. 
pelayanan publik di kanal-kanal pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah, sesuai jadwal yang ada wajib kembali menjalankan fungsinya kembali pada kamis, 30 januari 2025. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, meminta seluruh asn di lingkungan pemda bengkulu utara untuk komit pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 
baca juga:asn jangan nambah libur, kamis ini harus ngantor
baca juga:heboh izin poligami khusus asn, ternyata....
"secara aturan cuti bersama terakhir bulan ini adalah tanggal 29 januari 2025. maka kamis, 30 januari 2025, seluruh asn agar kembali melaksanakan tugasnya," seru sekda fitriansyah, rabu, 29 januari 2025, petang. 
untuk itu, sekda meminta jajaran teknis yang memiliki kewenangan dan fungsinya, melakukan pendataan asn yang nambuh libur, tanpa keterangan yang jelas dan bertanggungjawab. 
diutarakan sekda, regulasi mengenai disiplin pegawai, salah satunya adalah tertib pada hari kerja. untuk itu, sekda mewanti-wanti agar asn di lingkungan daerah, bisa menaati regulasi yang mengatur. 
"pelanggaran disiplin soal tertib masuk kerja, akan memiliki konsekuensi sesuai dengan regulasi yang ada," sekda mengultimatum. 
baca juga:jumlah tenaga non-asn di bengkulu utara, bkpsdm : bakal coaching clinic
baca juga:berstatus asn pppk, anggota bpd diminta mundur. masih ada yang nekad merangkap? 
pengamat sosial, alfian yudiansyah, s.sos, meminta agar seluruh jajaran pemerintah daerah, mempublikasi bagaimana tingkat kehadiran asn di lingkungan pemerintah daerah pasca libur panjang. 
penyebarluasan informasi perihal asn yang menambah libur, menurutnya layak juga kemudian disambut dengan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi tegas. 
"karena kita ketahui bersama, belanja pegawai merupakan salah satu yang mendominasi hampir di setiap apbd. termasuk di kementerian/lembaga. maka menjadi fair, gaji pegawai yang berasal dari uang rakyat itu, juga harus dijalankan kepada penerimanya yang memiliki integritas," tegasnya. 
langkah tegas, terus dia, tidak cukup dengan memberikan seruan mengimbau, akan tetapi sudah sangat layak dilakukan dengan pemberian sanksi tegas terukur sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
baca juga:alhamdulillah, tenaga honorer non-asn bakal tuntas tahun ini 
baca juga:sk pj kades diperpanjang, belasan asn tetap jadi pa anggaran miliaran lagi
bukan tidak mungkin, kata dia menganalisa, dengan hari masuk kerja pertama usai libur cukup panjang kalangan asn pada hari kamis, penyakit moral di lingkungan birokrasi yakni istilah "hari kejepit nasional", karena hari kerja akan berlaku sehari kemudian yakni hari jumat, memungkinkan asn bandel kemudian ogah-ogahan. 
"harapannya adalah dilakukan sidak, data asn yang membandel, kemudian diberikan sanksi tegas karena pelanggaran disiplin, kemudian disampaikan kepada publik," ujarnya menyeru.
pangkalan data belanja pegawai 
angka belanja pegawai di provinsi bengkulu pada 9 kabupaten/kota, tahun anggaran 2024 saja jumlahnya mencapai rp 5.444,06 miliar. 
anggaran yang masuk dalam belanja daerah tersebut, pada 20 november 2024 terlaporkan pada sistem keuangan dengan torehan hampir 80 persen atau tepatnya rp 4.189,40 miliar. 
baca juga:asn jangan nambah libur, kamis ini harus ngantor
baca juga:heboh izin poligami khusus asn, ternyata....
berapa pendapatan daerah di provinsi bengkulu? 
kalau ditotal seluruhnya mencapai rp 12.9996,64 miliar. terungkap, pendapatan utamanya, adalah transfer pusat sebagai tulang punggung operasional pemerintahan. angkanya mencapai rp 10.546,33 miliar yang berasal dari transfer ke daerah atau tkd.
pendapatan lainnya sebesar 641,53 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer antar daerah sebesar rp 536,25 miliar, pendapatan hibah rp 3,37 miliar. ada juga dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar rp 101,91 miliar.  
belanja daerah di provinsi bengkulu 
dengan total pendapatan di angka rp 12.9996,64 miliar, bengkulu diketahui seluruh kebutuhan pemda-pemdanya menegasi lewat apbd angkanya sebesar rp 13.471,94 miliar. 
baca juga:jumlah tenaga non-asn di bengkulu utara, bkpsdm : bakal coaching clinic
baca juga:berstatus asn pppk, anggota bpd diminta mundur. masih ada yang nekad merangkap? 
jebakan defisit anggaran, atas asumsi anggaran yang disepakati eksekuti dan legislatif di bengkulu yang lazimnya bakal ditampal dengan pembiayaan netto daerah. 
anatomi belanja daerah sebesar rp 13.471,94 miliar layaknya pepatah "besarlah pasak daripada tiang" itu, sudah direngkuh mendominasi untuk belanja pegawai di angka 5.444,06 miliar. 
kemudian pos belanja barang dan jasa, yang salah satu peruntukannya adalah tempat bersemayam anggaran untuk gaji para non asn atau honorer, plotingnya di angka 3.608,70 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 30 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan