Jumlah Tenaga Non-ASN di Bengkulu Utara, BKPSDM : Bakal Coaching Clinic

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Selasa , 21 Jan 2025 - 20:32

Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, SE-Radar Utara/Abdurrahman wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang penyelesaian pegawai non-ASN.

Setelah tuntas masa pendaftaran pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 20 Januari 2025 lalu, kini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, akan melakukan singkronisasi data non-ASN.

Tentunya, langkah itu perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan para pegawai non-ASN yang ada di daerah ini juga tuntas di tahun 2024.

Alih-alih, amanat UU tentang penyelesaian itu agar tidak dilanggar, regulasi dalam kalimat perpanjangan tiga kali masa pendaftaran pengadaan PPPK tahap II tahun 2024, meskipun faktanya telah lompat tahun di 2025, tampaknya kebijakan semisal terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Mengulas data jumlah pegawai non-ASN di Kabupaten Bengkulu Utara, hingga saat ini, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Saya Manusia (BKPSM) Bengkulu Utara, belum bisa menyampaikan angka pasti akan hal itu.

Meski demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rekonsiliasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah, fokus pada pengumpulan data tersebut.

"Kami sudah ada datanya, hasil rekon kemarin, ada beberapa dinas yang dobel memasukan data pegawai non-ASN,"ujar Syarifah Inayati, SE, saat ditemui RU pada hari Selasa, 21 Januari 2025.

Dengan adanya hal itu, maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah.

Setelah, arahan dan petunjuk dari Sekda, pengumpulan data itu juga tuntas, maka akan ditemukan jumlah pegawai non-ASN yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

"Setelah ada arahan dari sekda, maka kami bisa melaporkan jumlah pegawai non-ASN di Bengkulu Utara ini,"sambungnya.

jumlah tenaga non-asn di bengkulu utara, bkpsdm : bakal coaching clinic                            radarutara.bacakoran.co - dalam rangka menjalankan amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 aparatur sipil negara (asn) tentang penyelesaian pegawai non-asn.
setelah tuntas masa pendaftaran pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada tanggal 20 januari 2025 lalu, kini pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara, akan melakukan singkronisasi data non-asn.
tentunya, langkah itu perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan para pegawai non-asn yang ada di daerah ini juga tuntas di tahun 2024.
alih-alih, amanat uu tentang penyelesaian itu agar tidak dilanggar, regulasi dalam kalimat perpanjangan tiga kali masa pendaftaran pengadaan pppk tahap ii tahun 2024, meskipun faktanya telah lompat tahun di 2025, tampaknya kebijakan semisal terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah pusat.
baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk?
baca juga:juknis pengentasan non asn ditunggu 
mengulas data jumlah pegawai non-asn di kabupaten bengkulu utara, hingga saat ini, pihak badan kepegawaian dan pengembangan sumber saya manusia (bkpsm) bengkulu utara, belum bisa menyampaikan angka pasti akan hal itu.
meski demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rekonsiliasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah, fokus pada pengumpulan data tersebut.
"kami sudah ada datanya, hasil rekon kemarin, ada beberapa dinas yang dobel memasukan data pegawai non-asn,"ujar syarifah inayati, se, saat ditemui ru pada hari selasa, 21 januari 2025.
dengan adanya hal itu, maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah.
baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
setelah, arahan dan petunjuk dari sekda, pengumpulan data itu juga tuntas, maka akan ditemukan jumlah pegawai non-asn yang ada di kabupaten bengkulu utara.
"setelah ada arahan dari sekda, maka kami bisa melaporkan jumlah pegawai non-asn di bengkulu utara ini,"sambungnya.
dari data itu, juga bisa dihitung berapa dari mereka yang mengikuti pengadaan pppk tahap ii tahun 2024 ini.
data arsip ru, jumlah tenaga non asn yang ad dilingkungan pemda bengkulu utara di tahun 2022 ada sebanyak 3.519 orang, terdiri dari pegawai non-asn sejumlah 3.449 orang dan 70 orang lainnya merupakan pegawai honorer k2.
baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk?
baca juga:juknis pengentasan non asn ditunggu
jumlah itu dipastikan surut dengan pengadaan pppk pada tahun 2023 dan tahun 2024 tahap i.
untuk diketahui, tenaga teknis yang telah menjadi pppk diangkatan tahun 2023 lalu sebanyak 57 orang, pada tahun berikutnya, pada tahun 2024 pada pengadaan pppk tahap i kabupaten bengkulu utara kembali mendapatkan kuota pengadaan pppk tenaga teknis sebanyak 193 orang.
melihat data itu, hampir bisa dipastikan masih ribuan orang pegawai non-asn di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara yang meletakkan harapan terakhirnya pada pengadaan pppk tahap ii tahun 2024 itu.
untuk diketahui juga, data jumlah pegawai non-asn yang mencapai 3.519 orang itu di luar dari tenaga non-asn guru atau tenaga pendidik.
baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
jumlah guru non-asn di bengkulu utara, 2022
masih di arsip dalam catatan ru, jumlah guru non-asn di bengkulu utara di tahun 2022 lalu berjumlah 2.706 orang.
jumlah itu, terdiri dari guru bantu daerah, guru tidak tetap, tenaga kependidikan, dan lainnya. 
guru paud, jumlahnya ada 1.045 orang. terdiri dari 103 orang guru bantu daerah dan 942 orang sisanya adalah guru tidak tetap. 
untuk di sd, jumlahnya ada 1.055, gtt menjadi jumlah yang paling banyak dengan 501 orang dan disusul oleh gbd sebanyak 192 orang. 
baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk?
baca juga:juknis pengentasan non asn ditunggu
sementara itu, pada satuan pendidikan di smp, jumlahnya lebih sedikit yakni 606 orang. tenaga kependidikan tu, pada saat itu menempati posisi jumlah terbanyak yakni 225 orang. kemudian diikuti oleh gtt sebanyak 211 orang juga gbd sebanyak 112 orang.
khusus untuk hak penggajian para gbd ini, berbeda dengan pola penggajian honorer guru lainnya. 
karena memiliki gaji yang telah dianggarkan oleh apbd, dengan jumlah yang lumayan besar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan