3 Februari 2025, Program MBG di Bengkulu Dimulai
Audiensi antara Plt. Gubernur Rosjonsyah dengan SPPG Kota Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-
BENGKULU RU - Awal bulan depan tepatnya tanggal 3 Februari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu direncanakan untuk dimulai.
Ini terungkap setelah audiensi antara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah, dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu sekaligus perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa 21 Januari 2025.
Menurut Gloria, pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu bakal segara dimulai. Rencana awal, pelaksanaannya pada tanggal 3 Februari 2025.
"Program MBG ini merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, yang dirancang untuk mendukung kecerdasan generasi muda atau penerus Indonesia," ungkap Gloria.
BACA JUGA:Pelajari Implementasi Program MBG, Studi Tiru ke Dinkes Sumbar
BACA JUGA:Uji Coba Program MBG Dimulai di Bengkulu
Sehingga, lanjut Gloria, para generasi muda Indonesia, termasuk di Bengkulu mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari negara lain.
"Makanya program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional," kata Gloria.
Sementara itu, Plt. Gubernur Rosjonsyah menyampaikan, dalam implementasi program MBH ini, pihaknya berharap SPPG Kota Bengkulu, juga dapat segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu.
"Sehingga bisa dipastikan pemenuhan kadar gizi dari makanan yang disediakan nanti, sesuai standar yang ditetapkan," imbau Rosjonsyah.
BACA JUGA:Soal Program MBG, Pemkab Mukomuko Tidak Mau Disebut 'Masa Bodoh'
BACA JUGA:Libatkan BUMDes untuk Program MBG Butuh Persiapan, Tak Kantongi AHU?
Rosjonsyah menambahkan, program ini belum dilaksanakan, sehingga menjadi penting untuk memastikan semuanya sesuai dengan standar.
"Kemudian dari sisi kadar kalori kandungan makanan dalam program ini, juga harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jangan sampai saat program berjalan, kadar kalorinya tidak sesuai standar," papar Rosjonsyah.