Gara-gara SEB, Dinas PU Tunda Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:07

Kantor Dinas PUPR Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban JKN.

3. Transfer ke Daerah berupa Dana Desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

4. Besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

5. Besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan tersebut dapat:

a. direalokasi; dan/atau

b. digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Melakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

7. Melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan. (*)

gara-gara seb, dinas pu tunda proses pengadaan barang dan jasa                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) setempat.
menunda seluruh proses pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025. hal itu setelah keluarnya surat edaran bersama (seb) dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan republik indonesia.
surat edaran bersama yang ditandatangani oleh menteri dalam negeri tito karnavian, dan menteri keuangan sri mulyani indrawati, pada 11 desember 2024 itu tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
dalam surat edaran bersama tersebut, terdapat delapan poin utama yang disampaikan mendagri dan menkeu  terkait pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun 2025.
baca juga:dinas pu segera perbaiki jalan dan gorong-gorong di medan jaya ipuh
baca juga:membahayakan masyarakat, dinas pu tutup jembatan air pisang
salah satunya yaitu meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.
"jadi kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya di dinas pupr kabupaten mukomuko yang sumber anggaran transfer ke daerah yang dicadangkan, seluruhnya kita tunda sebelum adanya keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat," kata kepala dinas pupr mukomuko, ir apriansyah, st, mt ketika dikonfirmasi, rabu, 15 januari 2025.
ia menerangkan, keluarnya seb mendagri bersama menkeu tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
tentu akan membawa dampak penyerapan anggaran daerah. kendati begitu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebelum ada kepastian dari pemerintah pusat soal anggaran tersebut.
baca juga:waktu mepet, dinas pu tidak kerjakan proyek fisik
baca juga:penuhi harapan warga, dinas pupr bangun box culvert di sido makmur
"pengadaan barang dan jasa baru akan kita jalankan setelah adanya kepastian. sebelum adanya kepastian dari pemerintah pusat, kami tidak berani.
mending kalau dananya ada. kalau sempat tidak ada, tentu akan menjadi masalah baru bagi kami," jelasnya.
senada juga disampaikan kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko, eddy aprianto, sp, m.si. untuk proses pengadaan barang dan jasa di dinasnya juga ikut ditunda setelah keluarnya seb mendagri dan menkeu.
"semua kegiatan yang sumber anggaran dari dak kita tunda dulu sebelum ada kepastian dari pemerintah pusat. baik kegiatan fisik maupun non fisik," jelasnya.
baca juga:dinas pu lanjutkan pembangunan kelengkapan rumah adat mukomuko
baca juga:dinas pu dapat kucuran dak tematik kppn rp22 miliar
adapun kutipan surat edaran bersama antara mendagri dan menteri keuangan yaitu.
e: ketentuan
berdasarkan pasal 5 peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, gubernur/bupati/wali kota agar.
1. mencadangkan sebagian transfer ke daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum;
baca juga:final, total dak dinas pupr tahun 2025 capai rp80 miliar
baca juga:dukung kinerja kepolisian, dinas pu bangun tiga gedung polsubsektor
c. dana alokasi khusus fisik; dan
d. dana tambahan infrastruktur.
2. dalam melakukan pencadangan memperhatikan:
a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jkn.
baca juga:dinas pu perbaiki jalan penghubung mukomuko - kota praja
baca juga:dinas pu tuntaskan proyek rehabilitasi irigasi di mukomuko
3. transfer ke daerah berupa dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
4. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan.
5. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut dapat:
a. direalokasi; dan/atau
b. digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
baca juga:dinas pu segera perbaiki jalan dan gorong-gorong di medan jaya ipuh
baca juga:membahayakan masyarakat, dinas pu tutup jembatan air pisang
6. melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi transfer ke daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
7. melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 melalui penetapan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan