Kalau Saja Harvey Moeis di China, Dia Dihukum Mati

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 20:20

Mahfud MD-ANTARA -

kalau saja harvey moeis di china, dia dihukum mati                            radarutara.bacakoran.co - berandai. kalo saja, harvey moeis melakukan korupsi di tiongkok, bisa jadi 2 tahun kedepan ia sudah mati. dihukum mati. korupsi yang dilakukan harvey, kalau membanding seorang pejabat partai komunis wilayah mongolia dalam, li jinping, maka aksi garong uang negara seperti yang sempat dilontarkan mahfud md saat ditanyai seputar putusan kasus harvey, angkanya hampir 46 kali lipat. 
harvey diduga menyebabkan kerugian negara senilai rp 300 triliun. li jinping, terbukti melakukan korupsi senilai 6,6 triliun kalau dirupiahkan dari yuan. 
li jinping yang sempat melawan lewat upaya banding yang dimentahkan mahkamah rakyat agung di tiongkok sana, berujung hukuman mati pada agustus 2024. dia kemudian dieksekusi pada 17 desember lalu, sebagai tahapan pemuncak atas serangkaian proses panjang hukum di negeri tirai bambu.
seberapa berat hukuman harvey moeis? pengadilan tipikor jakarta pusat, melalui eko aryanto selaku ketua majelis, menjatuhkan vonis kepada harvey dengan vonis 6,5 tahun, pengembalian kerugian sebesar rp 210 miliar dan denda rp 1 miliar.
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi 
baca juga:momen hakordia, kejari mukomuko sosialisasikan pencegahan korupsi kepada kades
kalau saja, harvey di tiongkok yang kian saja super power setelah dikomandoi xi jinping sebagai presidennya. bisa jadi, harta benda suami dari aktris sandra dewi itu pun sudah habis disita negara berpaham sosialis itu. 
pengamat hukum tata negara sekaligus mantan menteri koordinator politik, hukum dan keamanan (menkopolhukam), mahfud md, ketika ditanya kuli tinta seputar putusan pengadilan tipikor jakarta pusat atas harvey yang didakwa korupsi dan pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian negara rp 300 triliun, dipandang mahfud sebagai putusan yang menusuk rasa keadilan di masyarakat. 
"lalu tuntutannya hanya 12 tahun (divonis 6,5 tahun) dan dari kerugian itu diambil lagi rp 210 miliar dan denda rp 1 miliar, itu sungguh menusuk rasa keadilan," ujar mahfud md.
"karena 6,5 tahun kok kecil sekali bagi seseorang yang menggarong kekayaan negara. dari kerugian 300 triliun, diambil lagi 210 miliar dan denda 1 miliar," susulnya lagi menegasi sikapnya. 
baca juga:tsk korupsi dana desa, mantan kades di bengkulu ini, diduga rugikan negara rp373 juta
baca juga:2 tersangka kasus korupsi bumdes gardu jaya, melyan sori: peringatan kades lain
la nanti ada yang bilang ya kerugian negara rp 300 triliun itu kan potensi. itu bukan potensi, tegas mahfud. pasalnya, kata dia, kerugian yang timbul adalah kerugian negara, bukan kerugian perekonomian negara. 
"beda hal, kalo kerugian perekonomian negara, itu baru potensi," jelasnya lagi mengedukasi. 
dinamika hukuman mati di indonesia
hukuman mati di indonesia, praktis mengalami babak baru. di tengah gada hakim yang melegalkan "pembunuhan" bagi seseorang lantaran terbukti melakukan pelanggaran pidana yang setimpal. 
hukuman yang bisa dikatakan sanksi paling berat dalam hukum positif tersebut, dengan lahirnya kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) teranyar yang bakal berlaku efektif 2026, memungkinkan seorang terpidana mati, masih tetap dapat tersenyum. 
baca juga:kpk resmikan tempat uji kompetensi antikorupsi di bank btn
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
apalagi, dalam penerapannya, memungkinkan seorang terpidana mati, berubah menjadi pidana seumur hidup. dengan catatan, selama 10 tahun masa percobaan, terpidana mati itu dipandang memiliki sikap dan perbuatan terpuji yang dikhawatirkan justru membuka celah praktik korupsi baru. 
menjujug putusan bekas anggota polri ferdy sambo yang pada 13 februari lalu divonis mati oleh pengadilan jakarta selatan. jenderal bintang dua itu dinilai telah melanggar pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
ferdy sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice alias perintangan penyidikan dalam kematian brigadir joshua hutabarat yang diduga kuat dibunuh. 
maka dalam kesalahan kedua itu, sambo dijerat pasal 49 uu ite juncto pasal 55 kuhp. hanya saja, vonis yang dikuatkan majelis hakim di tingkat banding saat itu, sama sekali tidak menegaskan amar putusan terkait dengan pidana percobaan 10 tahun. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
sifat hukum yang tidak berlaku surut, agaknya sudah menjadi dasar untuk mempersiapkan eksekusi mati eks jenderal bintang dua itu.
kajian soal hukuman mati telah memasuki babak baru dengan diundangkannya uu nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). 
ditukil dari laman hukum_online, turut mengulas rujukan hukum yang berlaku pada awal tahun 2026 nanti. dalam undang-undang anyar tersebut, mengatur penjatuhan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. 
jika terpidana dianggap melakukan sikap dan perbuatan terpuji, maka hukuman matinya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
sebuah diskusi terpumpun (fgd) saat itu, melakukan pembahasan hukuman mati dalam uu 1/2023 menghadirkan kalangan akademisi dan masyarakat sipil. fgd tersebut, ditujukan untuk menyerap pandangan-pandangan dari mereka yang berkecimpung dalam isu hukuman mati.
menanti eksekusi para terpidana mati. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 29 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan