Percepat Transformasi Energi Bersih dengan Pendanaan Hijau

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Indonesia kembali berhasil mengambil langkah strategis dalam skema Pendanaan Hijau untuk merealisasikan “Indonesia Nol Emisi 2060”.

Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU antara PT PLN dan Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) asal Jerman, terkait dengan Pendanaan Hijau.

MoU tersebut diteken di sela-sela konferensi internasional perubahan iklim COP-29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan.

Kesepakatan tersebut menurut Hashim, menjadi momen penting bagi pengembangan energi bersih di Indonesia.

BACA JUGA:Pertamina Bangun 114 Desa Energi Bersih untuk Percepat Transisi Energi

BACA JUGA:PLN Siap Layani Kebutuhan Energi Bersih, Dukung Investasi Berkelanjutan di Tanah Air

Hal itu sekaligus menandai langkah konkret pemerintah dalam merangkul investasi asing guna mendorong transformasi energi yang lebih ramah lingkungan di Tanah Air. 

Dalam kesepakatan tersebut, bank KfW berjanji akan mengucurkan dana hijau senilai 1,2 miliar euro atau sekitar Rp20,15 triliun.

"Sebagai sebuah negara besar, kami akan memenuhi tanggung jawab dalam menjaga masa depan lingkungan. Kami sangat mengapresiasi kerja sama internasional yang telah terjalin sebagai bentuk upaya bersama mencapai target net zero emissions," katanya seperti dikutip antaranews.com. 

BACA JUGA:Kelola Energi Bersih, Pemerintah Dinilai Setengah Hati Transfer Pengetahuan

BACA JUGA:Pemerintah Atur Strategi Tekan Emisi dari Sumber Energi Bersih

Dalam kesempatan tersebut, Hashim menyampaikan bahwa pengembangan sumber energi bersih memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Ia menjelaskan dalam 15 tahun ke depan, Indonesia menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 75 persen dari total tambahan kapasitas listrik yang direncanakan, yaitu mencapai 100 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, PLN mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjalankan transisi energi menuju keberlanjutan.