APBD 2025 Disahkan, Edwar: Disesuaikan dengan Program Gubernur dan Wagub Terpilih

Paripurna pemandangan akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan RAPBD TA 2025-Radar Utara/Doni Aftarizal-

BENGKULU RU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025, disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Jum'at 29 November 2024.

Pada APBD tahun depan tersebut, diisyaratkan untuk dilakukan penyesuaian dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih.

Sebagaimana laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu dalam paripurna, total pendapatan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.920.147.088.400.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 989.924.067.400, transfer Rp 1.929.107.021.000, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah Rp 1.116.000.000. 

BACA JUGA:APBD 2025 Dievaluasi Pemprov

BACA JUGA:Sah, DPRD Ketok Palu APBD Bengkulu Utara Tahun 2025

Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan Rp 2.997.059.561.400. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp 76.912.473.000, yang harus ditutupi.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM menyampaikan, defisit harus ditutupi, salah satu alternatif yang bisa digunakan yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2024.

"Hanya saja untuk sementara ini kita belum bisa mengetahui berapa angka SILPA, dan harus menunggu hingga tutup buku anggaran 2024 dilakukan," ungkap Edwar.

Disisi lain Edwar mengatakan, pada APBD TA 2025 tersebut, dinilai perlu melakukan penyesuaian terhadap program Gubernur dan Wagub Bengkulu terpilih.

BACA JUGA:Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap APBD BU Tahun 2025

BACA JUGA:Kiprah Pjs Bupati Andi : Soroti PAD, Cek Tikor HGU Perusahaan, Sahkan APBD 2025

"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berdasarkan hitungan cepat peraih suara terbanyak dalam Pilgub 27 November 2024 lalu yakni pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, H. Helmi Hasan-Mi'an," kata Edwar.

Dengan demikian, lanjut Edwar, APBD tahun depan harus dilakukan penyesuaian, setidak-tidaknya mencakup anggaran untuk 100 hari kerja Gubernur dan Wagub terpilih nantinya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan