Waspadai SIPD Error Akhir Tahun, Ajuan SPM Paling Lambat 17 Desember

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 21 Nov 2024 - 20:59

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.ST.Pi, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Bupati juga menegaskan, batas akhir pengajuan SPM untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Bendahara Umum Daerah , selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2024 yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D TPP;

Khusus untuk penyetoran pajak dan penyetoran saldo kegiatan serta penginputan bukti-bukti transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan di SIPD paling lambat tanggal 30 Desember 2024;

Mengakhiri suratnya, Bupati Andi menegasi, agar kepala OPD dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran (PA) mengoptimalkan pengendalian internal.

'....agar tidak terjadi keterlambatan di akhir tahun dan kelalaian atas pengelolaan keuangan di akhir tahun menjadi tanggung jawab PA," tegas Bupati seperti ditulis pada poin ke-7.

Lebih teknis, Masrup menjelaskan, kiranya seluruh SKPD dapat menyelaraskan kegiatan anggarannya dengan tindaklanjut-tindaklanjut administratif memedomani SE yang telah diterbitkan kepala daerah.

Selain itu, terus dia, penerbitan SE oleh kepala daerah juga menjadi bagian dari langkah mitigasi di sektor tertib dan mekanisme administrasi keuangan pemerintahan.

"SE tersebut juga mendasari Perbup Nomor 9 Tahun 2022 dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah," terangnya.

Karenanya, pejabat ex officio Bendahara Umum Daerah ini mengharapkan OPD di lingkungan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah adaptif dan evaluatif, sehingga tenggat-tenggat waktu yang telah ditegasi oleh daerah dapat dilaksanakan.

Terkait error sistem, Masrup juga menegasi persoalan semacam itu kemungkinan saja terjadi, menyikapi lonjakan trafict dalam aplikasi yang dijujug seluruh pemda di Indonesia.

"Untuk itu, langkah-langkah antisipatifnya adalah menyelesaikan segala proses administratif dan tidak menunggu batas waktu akhir," jelasnya, menyeru. (bep)

waspadai sipd error akhir tahun, ajuan spm paling lambat 17 desember                             radarutara.bacakoran.co - jadi jujugan input data se-indonesia, membuka peluang eror jaringan pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau sipd, pemerintah daerah melakukan langkah antisipasinya. 
batas akhir pengajuan spm ganti uang persediaan (gu) dan tambahan uang persediaan (tu) ke bendahara umum daerah, paling lambat tanggal 17 desember 2024, untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d).
seperti yang dilakukan pemda bengkulu utara misalnya, pjs bupati, dr andi muhammad yusuf, pada 6 november 2024 menerbitkan surat edaran atau se yang ditujukan kepada seluruh skpd. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad), masrup, sstp, mm, menjelaskan se tersebut dibuat guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. 
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
error sistem, menyikapi sistem digitalisasi yang kini sudah berjalan di indonesia, menjadi salah satu hal yang mesti diantisipasi sebagai langkah adaptif penyelenggaraan tata pemerintahan yang terus transformatif. 
"lewat se nomor : 200-1.3.1/7249/bkad ini, kita mengimbau kepada kepada seluruh opd untuk mempersiapkan diri sesuai dengan arahan kepala daerah," terang masrup, kamis, 21 november 2024. 
setidaknya ada beberapa hal prinsip yang menjadi penegasan dalam se tentang batas akhir pengajuan surat perintah membayar (spm) belanja daerah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024 itu, meliputi: 
selanjutnya, batas akhir penyampaian surat tanda setor (sts) atau belanja gu dan/atau tu kepada bendahara umum daerah selambat-lambatnya pada tanggal 27 desember 2024, karena masih ada proses lanjutan;
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
ditegaskan juga, batas akhir pengajuan spm langsung (ls) barang dan jasa ke bendahara umum daerah selambat-lambatnya tanggal 24 desember 2024.
pada penegasan sektor ini, kepala daerah menekankan agar skpd memperhatikan data-data kontrak guna penerbitan surat perintah pembayaran dana (sp2d) ls;
bupati juga menegaskan, batas akhir pengajuan spm untuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) ke bendahara umum daerah , selambat-lambatnya pada tanggal 30 desember 2024 yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sp2d tpp;
khusus untuk penyetoran pajak dan penyetoran saldo kegiatan serta penginputan bukti-bukti transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan di sipd paling lambat tanggal 30 desember 2024;
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
mengakhiri suratnya, bupati andi menegasi, agar kepala opd dalam kapasitasnya selaku pengguna anggaran (pa) mengoptimalkan pengendalian internal. 
'....agar tidak terjadi keterlambatan di akhir tahun dan kelalaian atas pengelolaan keuangan di akhir tahun menjadi tanggung jawab pa," tegas bupati seperti ditulis pada poin ke-7. 
lebih teknis, masrup menjelaskan, kiranya seluruh skpd dapat menyelaraskan kegiatan anggarannya dengan tindaklanjut-tindaklanjut administratif memedomani se yang telah diterbitkan kepala daerah. 
selain itu, terus dia, penerbitan se oleh kepala daerah juga menjadi bagian dari langkah mitigasi di sektor tertib dan mekanisme administrasi keuangan pemerintahan. 
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
"se tersebut juga mendasari perbup nomor 9 tahun 2022 dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah," terangnya. 
karenanya, pejabat ex officio bendahara umum daerah ini mengharapkan opd di lingkungan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah adaptif dan evaluatif, sehingga tenggat-tenggat waktu yang telah ditegasi oleh daerah dapat dilaksanakan. 
terkait error sistem, masrup juga menegasi persoalan semacam itu kemungkinan saja terjadi, menyikapi lonjakan trafict dalam aplikasi yang dijujug seluruh pemda di indonesia. 
"untuk itu, langkah-langkah antisipatifnya adalah menyelesaikan segala proses administratif dan tidak menunggu batas waktu akhir," jelasnya, menyeru. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan