Waktu Kotor 21 Hari Bahas APBD 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:29

Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, S.Sos.-Radar Utara/Benny Siswanto-

waktu kotor 21 hari bahas apbd 2025                             radarutara.bacakoran.co - kalau mencermati waktu kotor, bulan november yang menjadi waktu terakhir pengesahan rapbd tahun anggaran 2025 bengkulu utara, menyisakan 21 hari. 
pasalnya, ketuk palu pengesahan apbd selambat-lambatnya 30 november 2024 alias satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. 
laju pembahasan bejana anggaran 2025, masih harus menunggu hasil rapat di badan pembentukan perda (bapemperda) untuk menetapkan matriks legislasi masa sidang ketiga, sebagai waktu terakhir fase kerja di sektor legislasi. '
setelahnya, baru akan berlanjut lagi ke rapat badan musyawarah atau banmus, menentukan penjadwalan lanjutan pembahasan merujuk pada transfer keuangan ke daerah atau tkd yang sudah dirilis oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan. 
baca juga:rapbd ta 2025 setuju dibahas, makan siang gratis jadi catatan
baca juga:nota penjelasan disampaikan, pembahasan rapbd ta 2025 segera dilakukan
eksekutif kabarnya sudah ancang-ancang untuk berkoordinasi menyikapi terus berjalannya waktu bulan november yang menyisakan waktu kotor 21 hari lagi. 
sejauh ini, pangkalan asumsi anggaran yang sudah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif adalah kesepakatan bersama atas kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas). 
asumsi bejana anggaran tersebut, sudah dirampungkan sebelum, menjamah rencana kebijakan umum anggaran perubahan (kupa) apbd 2024 yang pembahasan dan pengesahannya terbilang berjalan cukup mulus antara eksekutif dan legislatif periode 2019-2024. 
ketua bapemperda dprd bengkulu utara, tomi sitompul, s.sos, saat dikonfirmasi menjelaskan, pekan depan pihaknya merencanakan menggelar rapat bapemperda bersama dengan eksekutif. 
baca juga:pembahasan segera dijadwalkan, akhir november rapbd 2025 disahkan
baca juga:apbd wajib disahkan november 
"rencananya senin besok, dek," ujar tommy sitompul, sabtu, 9 november 2024.
politisi golkar yang kini menapaki 3 periode mengampu fungsi ketua bapemperda itu menyampaikan, setidaknya ada 3 proyeksi pembahasan r-apbd yang bakal digarap selama masa sidang terakhir tahun berjalan yang menyisakan waktu kotor kurang dari 2 bulan. 
"rencananya, raperda pondok pesantren, kalau sudah lengkap. terus raperda r-apbd 2025 serta raperda perubahan nomenklatur bapelitbangda menjadi baperida," tommy, menuturkan. 
disinggung banyaknya agenda legislasi masa sidang sebelumnya yang tak kunjung melaju pembahasan? tommy tak menampik soal ini. 
baca juga:pembahasan rapbd ta 2025, tinggal tunggu dprd provinsi bengkulu
baca juga:penyaluran dana insentif desa tunggu pengesahan apbd perubahan 2024
kata dia, sektor legislasi menjadi salah satu pekerjaan oleh motor pemerintahan daerah yang turut dibarengi dengan faktor-faktor dinamis. 
makanya, terus dia, rencananya semua yang sudah masuk dalam matriks legislasi yang belum digarap, kita masukkan ke masa sidang ketiga ini. 
"jadi nanti, kalo belum kelar ini tahun, bisa digeser lagi ke masa sidang pertama tahun 2025," ungkapnya.
jelang rapat bersama dengan eksekutif, tommy berujar sektor legislasi memang diperlukan motor-motor yang mampu menganalisa dan membaca arah kebijakan yang berimplikasi pada regulasi baik mandatori atau pun penyelarasan lainnya. 
baca juga:penyusunan apbd ta 2025, sekda provinsi bengkulu tekankan ini
baca juga:apbd perubahan 2024 disahkan, opd diminta cepat realisasikan anggaran
"karena sektor legislasi ini kan dinamikanya sangat kuat. apalagi, beberapa beleid sebut saja dalam uu hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) ini kan menjadi sinyal, bahwa pusat menginginkan hal-hal strategis ini harus seirama," tandasnya melempar analisa. 
terpisah, kabag hukum setkab bu, irsalia yurdha,sh,mh, menyampaikan pendapat senadanya. 
selain, terus dia, eksekutif juga terus melakukan evaluasi sebagai bagian dari mitigasi di sektor perundangan. 
"itu pasti, kita terus melakukan tidak hanya evaluasi hingga analisa lainnya di sektor hukum. kami juga memberikan apresiasi atas dukungan legislatif juga selama ini," ungkapnya. 
lebih konkret, lia, begitu birokrat cantik ini akrab disapa, penyelarasan rumpun regulasi yang telah dilakukan seperti pada perda pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) hingga revisi perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) yang sejalan dengan uu hkpd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan