Akan Dikemanakan Non-ASN Tahun Ini?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 24 Oct 2024 - 21:04

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

Prioritas Ketiga adalah Tenaga Non ASN yang terdata pada pangkalan database BKN, dan

Prioritas Keempat adalah Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru untuk formasi Guru di Instansi Daerah.

Sekda Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu, H Fitriansyah, SSTP, MM, tak menampik penegasan beleid UU ASN mulai 2025 mendatang, khususnya soal hanya 2 jenis ASN yakni PNS dan PPPK pada instansi pemerintah.

Dia berujar, pemerintah daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan.

"Secara substansi memang sudah jelas dalam UU ASN. Bahwa hanya ada 2 jenis ASN di instansi pusat hingga daerah yakni PNS dan PPPK," ujar Fitriansyah.

Tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis.

Bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau PP dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga.

"Dasar operasional itu nanti akan menjadi rujukan teknisnya," ujarnya.

Mengulik direktif lama yang menjadi alur penyelesaian non ASN, sebelum daerah ini mengabarkan hasil kerja tindak lanjut SE Menpan RB RI No : B/185/M.SM.02.03/2022 dan SE Menpan RB RI No : B/1511/M.SM.01.00/2022.

Di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, sebanyak 487 orang non ASN tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke BKN. Total data non ASN yang dikirimkan ke BKN jumlahnya 3.519 orang.

akan dikemanakan non-asn tahun ini?                            radarutara.bacakoran.co - kalau membaca undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, maka hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan pemerintahan pusat hingga daerah, yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
akan dikemanakan, tenaga non asn yang bekerja di lingkungan pemerintah tahun ini? apakah bakal diangkat seluruhnya sebagai asn? 
seorang non asn yang meminta namanya tak disebut, mengaku cukup risau dengan kebijakan yang ditegas dalam uu asn. meski begitu, tetap memiliki keyakinan, karena pengentasan tenaga honorer atau istilah lain, benar-benar ditegas dalam uu asn yakni paling lambat akhir 2024. 
"moga tes tahun ini lulus. kalo ga lulus, deg degan juga sih. apalagi, rezim baru kita gak tau persis seperti apa direktif-direktifnya," ungkap bapak 2 anak ini. 
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:fix! pengentasan honorer harus rampung desember 2024 
angin segar sebenarnya sudah dikabarkan pemerintah pada september lalu. kalangan non asn yang masuk dalam pangkalan database badan kepegawaian negara (bkn), menjadi prioritas lulus. 
penegasan ini, seperti diterang lewat surat bkn nomor : 6610/b-ks.04.01/sd/k/2024. surat bertanggal 27 september 2024 yang diteken plt kepala badan kepegawaian negara (bkn), haryomo dwi putranto, menjelaskan demikian. 
kembali mengulas, aturan penghapusan honorer dituangkan dalam pasal 65 pada penegasan bab xiii larangan. persiapan ini, seperti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum uu asn disahkan.
dijelaskan bkn, urutan prioritas kelulusan pppk tahun 2024 meliputi :
baca juga:seleksi pppk, honorer disarankan lamar kualifikasi yang tersedia
baca juga:kabar baik, honorer prioritas lulus di seleksi pppk 2024 
prioritas pertama adalah pelamar prioritas guru dan d-iv bidan pendidik tahun 2023
prioritas kedua adalah eks tenaga honorer kategori ii
prioritas ketiga adalah tenaga non asn yang terdata pada pangkalan database bkn, dan 
prioritas keempat adalah tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. 
baca juga:peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?
baca juga:seleksi pppk, honorer disarankan lamar kualifikasi yang tersedia
sekda bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu, h fitriansyah, sstp, mm, tak menampik penegasan beleid uu asn mulai 2025 mendatang, khususnya soal hanya 2 jenis asn yakni pns dan pppk pada instansi pemerintah.
dia berujar, pemerintah daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan. 
"secara substansi memang sudah jelas dalam uu asn. bahwa hanya ada 2 jenis asn di instansi pusat hingga daerah yakni pns dan pppk," ujar fitriansyah. 
tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis. 
baca juga:fix! pengentasan honorer harus rampung desember 2024 
baca juga:gaji wajib disetop, gimana kabar pengangkatan honorer ?
bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau pp dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga. 
"dasar operasional itu nanti akan menjadi rujukan teknisnya," ujarnya.
mengulik direktif lama yang menjadi alur penyelesaian non asn, sebelum daerah ini mengabarkan hasil kerja tindak lanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
di lingkungan pemda bengkulu utara, sebanyak 487 orang non asn tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke bkn. total data non asn yang dikirimkan ke bkn jumlahnya 3.519 orang. 
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?
datanya terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang yang belakangan masuk dalam kategori formasi rekrutmen pppk 2023. 
saat itu, kepala bkp-sdm bu, drs h setyo budi raharjo, mm, saat itu mengatakan, ada sanggahan yang diterima pihaknya dalam rentang waktu masa sanggah saat uji publik. 
sanggahan yang masuk, terus setyo, telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi pemerintah. 
"ada sanggahan dan sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.
baca juga:seleksi pppk, honorer disarankan lamar kualifikasi yang tersedia
baca juga:kabar baik, honorer prioritas lulus di seleksi pppk 2024 
dia mengungkap, inputan data tenaga non asn, nantinya akan menjadi basis data yang akan tergabung dalam base data bkn. 
lebih teknis saat itu setyo menjelaskan, perbaikan data yang dimaksudkan selama masa sanggah adalah data induk saja.
tenaga non asn yang telah membuat akun, agar menginput tanggal awal kerja yakni terhitung mulai tanggal (tmt) sk pertama dan nominal gaji terkini. 
dia juga mengamini, adanya tenaga non asn yang tidak masuk ke dalam lajur data yang diunggah pihaknya ke server bkn. membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga:dalam setahun, 1.500 honorer di bengkulu utara diangkat pppk, bupati: sk diperpanjang 5 tahun
baca juga:fix! pengentasan honorer harus rampung desember 2024 
"uji publik ini, untuk memastikan pangkalan data yang dibuat faktual dan transparan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan