Kendalikan Inflasi, Pemda Harus Pelototi Rantai Pasok

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 23 Oct 2024 - 21:15

Pengendali Inflasi, salah satunya dilakukan lewat Gerakan Pangan Murah oleh Pemda bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Mengawasi secara seksama di sektor rantai pasok kebutuhan pokok, adalah hal prinsip," wejangnya lagi lebih lugas.

Ketua TPID Pemda Bengkulu Utara yang juga Sekda, H Fitriansyah, SSTP, MM, menyampaikan pengendalian inflasi di daerah pemantauannya dilakukan secara periodik oleh Kemendagri langsung saban pekannya.

Beberapa hal yang memberikan pengaruh, kata Sekda, bukan saja situasi dalam negeri. Tapi geopolitik di tataran regional hingga global, layaknya peperangan yang masih terjadi di beberapa negara.

Jika diperhatikan, kata Sekda, inflasi sangat dipengaruhi bahan pokok. Seperti beras, bawang merah yang sempat dikembangkan daerah, meski bertahap. Peta geopolitik yang terjadi, lanjut dia, menjadi cermatan serius pemerintah yang kemudian menjadi wanti-wanti pusat kepada daerah agar diantisipasi.

Sebut saja, India, kata Sekda pada Agustus 2023 silam, pernah mengambil direktif sepihaknya dengan menyetop ekspor beras. Kekeringan melanda. Skenario, melawan rantai pasok swasta lewat program-program pemerintah, menjadi langkah yang menurut Sekda tetap menjadi bagian skenario.

Pembahasan rantai pasok kebutuhan pokok saat itu, terus Sekda, turut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun lalu.

Lumrah saja. Pasalnya, daerah ini menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam pengendalian inflasi.

Daerah ini, mendapatkan Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja senilai Rp 9,6 miliar. Penggunaannya, bakal menjadi obyek APBD Perubahan TA 2023.

"Dan studi komparatif ini merupakan bagian sinergi lintas pemerintahan yang juga pernah dilakukan Pemda BU ke daerah lain. Maka sudah ada 2 kabupaten dari Provinsi Sumbar yang menjadikan daerah kita sebagai obyek studi komparatifnya," kata Sekda.

kendalikan inflasi, pemda harus pelototi rantai pasok                             radarutara.bacakoran.co - cermati sektor rantai pasok kebutuhan pokok, mesti terus dilakukan serius oleh daerah, untuk mengendalikan inflasi. 
meski, pengakuan pusat atas pengendalian inflasi di daerah yang mengantarkan pemda bengkulu utara (bu), tahun lalu diapresiasi pusat hingga mendapatkan tambahan dana insentif daerah miliaran, turut berimplikasi trust dari daerah lain. 
kabupaten yang memiliki 220 desa dan kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan ini, sudah beberapa kali menjadi jujugan studi tiru khususnya dalam upaya pengendalian inflasi. 
pjs bupati bengkulu utara, andi muhammad yusuf, tak menyangkal adanya kegiatan study tiru dari kabupaten lain ke daerah, belum lama ini. mantan pjs bupati buton tengah ini mengatakan, studi komparatif sebagai upaya untuk memaksimalkan performa pemerintahan, memang satu hal yang sangat penting. 
baca juga:tindaklanjut kerjasama atasi inflasi, tpid solok kunjungi mukomuko
baca juga:gpm bapanas di bengkulu utara : jaga daya beli masyarakat, kendalikan inflasi 
"tentunya, sebagaimana yang telah kita ketahui, trik dan tips yang dilakukan kita harapkan menjadi stimulan positif di daerah lain," ujar andi, dibincangi beberapa waktu lalu, usai menerima kunjungan tim pengendalian inflasi daerah (tpid) dari kabupaten solok, provinsi sumatera barat (sumbar). 
namun begitu, birokrat yang mengawali karier jabatan eselon kewilayahan sebagai lurah hingga 2 kali mendapatkan penugasan menteri dalam negeri (mendagri) menjadi pjs bupati di buton tengah dan kini di kabupaten bengkulu utara mengharapkan, segenap elemen khususnya tpid di kabupaten ini terus meng-upgrade kemampuan, pengetahuan hingga terobosan-terobosan yang linier dengan proyeksi pusat. 
apalagi, lanjut kepala pusat strategi kebijakan pembangunan, keuangan daerah, dan desa di badan strategi kebijakan dalam negeri, kementerian dalam negeri (kemendagri) ini, inflasi merupakan satu persoalan dalam dinamika ekonomi yang memiliki peranan strategis, namun harus dalam rentang angka-angka yang terkendali. 
baca juga:antisipasi kenaikan inflasi jelang akhir tahun
baca juga:apakah turunnya harga bbm non-subsidi memberikan efek terhadap inflasi dan daya beli masyarakat?
"dan apa yang mempengaruhi inflasi ini, dinamis. maka perlu, kecermatan, sinergis dalam langkah improvisasi yang dilakukan," wejangnya. 
terlebih lagi, terus dia, manakala dengan torehan yang sudah didapatkan lantas menyebabkan elemen di lingkup pemerintahan daerah lantas jumawa, bahkan tidak meningkatkan kapasitas, situasi semacam ini menurut andi adalah sebuah kemunduran. 
"menata pemerintahan bukanlah satu pencapaian yang zakelij atau kaku. banyak sekali hal-hal yang memberikan pengaruh pada sektor-sektor prinsip, seperti ekonomi, yang memerlukan kemampuan mitigasi yang senantiasa terus diasah," terangnya. 
"mengawasi secara seksama di sektor rantai pasok kebutuhan pokok, adalah hal prinsip," wejangnya lagi lebih lugas.
baca juga:inflasi terkendali, daya beli, ekspor dan ntp diklaim naik
baca juga:harga bahan pokok terus naik, benarkah indonesia sedang alami inflasi?
ketua tpid pemda bengkulu utara yang juga sekda, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan pengendalian inflasi di daerah pemantauannya dilakukan secara periodik oleh kemendagri langsung saban pekannya. 
beberapa hal yang memberikan pengaruh, kata sekda, bukan saja situasi dalam negeri. tapi geopolitik di tataran regional hingga global, layaknya peperangan yang masih terjadi di beberapa negara. 
jika diperhatikan, kata sekda, inflasi sangat dipengaruhi bahan pokok. seperti beras, bawang merah yang sempat dikembangkan daerah, meski bertahap. peta geopolitik yang terjadi, lanjut dia, menjadi cermatan serius pemerintah yang kemudian menjadi wanti-wanti pusat kepada daerah agar diantisipasi.
sebut saja, india, kata sekda pada agustus 2023 silam, pernah mengambil direktif sepihaknya dengan menyetop ekspor beras. kekeringan melanda. skenario, melawan rantai pasok swasta lewat program-program pemerintah, menjadi langkah yang menurut sekda tetap menjadi bagian skenario.
baca juga:meredahnya inflasi global jadi kabar gembira untuk bi
baca juga:memahami perbedaan deflasi dan inflasi sebagai dampak dari perubahan ekonomi 
pembahasan rantai pasok kebutuhan pokok saat itu, terus sekda, turut diikuti tim pengendalian inflasi daerah (tpid) tanah datar provinsi sumatera barat (sumbar) pada tahun lalu.
lumrah saja. pasalnya, daerah ini menjadi satu-satunya kabupaten di provinsi bengkulu yang mendapat apresiasi dari kementerian keuangan (kemenkeu), dalam pengendalian inflasi. 
daerah ini, mendapatkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja senilai rp 9,6 miliar. penggunaannya, bakal menjadi obyek apbd perubahan ta 2023.
"dan studi komparatif ini merupakan bagian sinergi lintas pemerintahan yang juga pernah dilakukan pemda bu ke daerah lain. maka sudah ada 2 kabupaten dari provinsi sumbar yang menjadikan daerah kita sebagai obyek studi komparatifnya," kata sekda. 
baca juga:inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi diklaim membaik
baca juga:inflasi di bengkulu kembali ke posisi ideal
ketua tapd bu ini menyampaikan, inflasi menyoroti dinamika harga-harga kebutuhan pokok, seperti beras, cabai hingga bawang merah bahkan telur. karenanya, rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan saban senin, sebagai pembuka pekan itu, lebih kepada merangkum dinamika harga secara nasional.
selain itu, terus dia, mendengarkan persoalan sebagai langkah mitigasi pusat dan daerah, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, akibat lintas faktor mulai dari iklim sampai dengan geopolitik yang terjadi. 
"karenanya, rapat pengendalian inflasi ini, melibatkan lintas sektor, karena sifatnya strategis," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan