Anggaran 20 Persen Ketahanan Pangan Wajib Dikelola Lewat BUMDes, Harus Memiliki Analisis Kerja

Anggaran 20 Persen Ketahanan Pangan Wajib Dikelola Lewat BUMDes, Harus Memiliki Analisis Kerja-ANTARA/Mohammad Hamzah-

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Seluruh desa di Indonesia dituntut untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional melalui dukungan dana desa (DD) TA 2025. 

Program ini bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secara serius oleh desa. 

Salah satu poin penting program ini adalah pengelolaan anggaran 20 persen dari DD yang wajib dikelola melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

"Program ketahanan ini bukan coba-coba lagi. Ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Pinang Raya, Edwar Manurung, Rabu, 12 Maret 2025.

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dukung Pemanfaatan Lahan Eks Tambang untuk Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Wajib Revisi APBDes 2025 Sebelum Pengajuan DD, Posma: Program Ketahanan Pangan Sesuai Arahan Kemendes

Menurut Edwar, pengelolaan anggaran melalui BUMDes adalah langkah strategis untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. 

BUMDes memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian desa, termasuk sektor pertanian dan pangan.

"BUMDes harus jadi motor penggerak, program ketahanan pangan di desa. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, kita bisa memastikan anggaran 20 persen ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Di sisi lain, Edwar juga menekankan pentingnya setiap desa yang harus memiliki analisis yang jelas. 

BACA JUGA:Total Rp 1,9 M Program Ketahanan Pangan Desa di Kecamatan Air Besi Untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan

BACA JUGA:Jumat Curhat, Bhabinkamtibmas Imbau Warga Tak Liarkan Ternak Demi Ketahanan Pangan

Analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, target yang ingin dicapai dan strategi yang akan digunakan.

"Analisis kerja ini sangat penting untuk menghindari program asal-asalan. Kita harus tahu potensi dan tantangan yang ada di desa, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran," demikian Edwar. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan