Kemudian untuk wilayah sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, harga bahan bakar minyak non subsidi mulai 1 Oktober turun menjadi Rp 12.650 per liter untuk Pertamax, Rp 13.850 per liter untuk Pertamax Turbo, Rp 13.250 per liter untuk Dexlite, dan Rp 13.750 per liter untuk Pertamina Dex.
BACA JUGA:BBM Subsidi Sulit, Pertamina Dinilai Berbelit-belit
BACA JUGA:Penyaluran BBM di Bengkulu Diklaim Aman
Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitumh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, , Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, harga bahan bakar minyak non subsidi juga turun menjadi Pertamax Rp 12.400 per liter, Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.550 per liter, Dexlite Rp 13.000, dn Pertamina dex turun menjadi Rp 13.450 per liter.
Sedangkan untuk wilayah sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, harga bahan bakar minyak non subsidi mulai 1 Oktober turun menjadi Rp 12.650 per liter untuk Pertamax, Rp 13.850 per liter untuk Pertamax Turbo, Rp 13.250 per liter untuk Dexlite, dan Rp 13.750 per liter untuk Pertamina Dex.
Penurunan ini merupakan langkah awal yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, mengingat harga BBM non subsidi yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
BACA JUGA:Pertamina Eksplorasi Peluang Kerja Sama Hulu Migas di Amerika Latin dan Karibia
Penurunan harga BBM non subsidi oleh Pertamina yang resmi berlaku mulai 1 Oktober 2024 adalah langkah positif untuk mendukung masyarakat dan memulihkan perekonomian nasional.
Dengan terjadinya penurunan harga bahan bakar minyak non subsidi ini, diharapkan masyarakat yang memiliki ekonomi mampu dapat lebih memilih untuk memnggunakan bahan bakar minyak non subsidi.
Pemerintah dan Pertamina juga diharapkan untuk tetap memantau kondisi pasar demi memastikan kebijakan energi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak. (*)