MUKOMUKO RU- Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan perkebunan. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah dengan cara membuat peraturan yang bisa melindungi lahan persawahan tersebut.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, luas lahan persawahan yang masuk dalam data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) mencapai 4.675 hektar.
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Hari Mastaman, SP mengatakan. Lahan pertanian pangan yang mencapai 4.676 hektar itu sudah dipetakan oleh petugas dari dinas pertanian.
"Selanjutnya diharapkan ada peraturan yang mengatur sanksi apabila laham sawah itu dialihfungsikan," katanya.
BACA JUGA:Penundaan Pengeringan Irigasi Tidak Pengaruhi Jadwal Tanam Padi Sawah
BACA JUGA:Sawah Tadah Hujan Diusulkan Pompa Air
Hari menyatakan, peraturan daerah yang dipakai untuk melindungi laham. sawah yang masuk dalam LP2B iyubharus berbeda dengan perda lain. Dijelaskannya, peraturan daerah itu khusus karena harus dilampirkan data berupa peta luas sawah yang masuk dalam LP2B, by name by address.
Selain itu juga dilampirkan data titik koordinat lahan persawahan. Siapa saja kelompok tani yang memiliki sawah tersebut dan yang lainnya.
"Untuk membuat lampiran itu semua tidak cukup dilakukan oleh petugas dari dinas. Namun perlu adanya kajian akademik yang melibatkan konsultan tentang bidang pertanian dan pihak terkait lainnya," jelasnya.
Ditambahkan Hari, petugas dinas pertanian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait baru sebatas melakukan pemetaan dan verifikasi data lahan sawah yang diusulkan masuk dalam LP2B. Ke depan, ia berharap daerah ini memiliki peraturan khusus yang melindungi sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B.
BACA JUGA:Rancang Sawah Tadah Hujan Menjadi Sawah Teknis
BACA JUGA: Sawah Tadah Hujan Kering, Petani di Ipuh Kesulitan Air
Selain itu, setelah sawah itu dipetakan dan masuk dalam LP2B. Pemerintah harus memberikan insentif berupa pembangunan irigasi di sawah yang belum ada air.
"Selain itu petani juga diberikan bantuan benih atau bibit padi gratis dan petani tersebut harus diprioritaskan menerima pupuk subsidi, termasuk diberikan pendampingan khusus oleh petugas penyuluh pertanian lapangan," pungkasnya. (rel)