BACA JUGA:Tetap Hati-hati! Jalur Mudik Lintas Barat Sumatera, Relatif Lengang
Dia melugas, KPU BU bertanggungjawab terhadap anggaran honor. Namun dia belum menggamblang persis, mekanisme teknis persiapan perekrutannya yang melibatkan lintas satker itu.
"Indeks honor linmas Pemilu 2024 sebesar Rp 700 ribu perorangnya," jabarnya, soal honor linmas Pemilu.
Itu berarti, KPU mesti merogoh lebih dari Rp 1,2 miliar. Dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan.
"Untuk KPPS honornya, mulai dari Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1,2 juta perbulan," jelasnya. Perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan.
BACA JUGA:Konflik Timur-Tengah, Rentan Picu Lonjakan Harga BBM
BACA JUGA:Sektor Wisata Jadi Sumbu Ekonomi Setiap Masa Liburan
Dengan penempatan berbasis TPS. Itu artinya, kalau tidak ada pengurangan, linmas yang diperlukan 896 TPS, tidak kurang dari 1.792 personel.
Ribuan linmas itu dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD.
Penyelenggara Pemilu di daerah dengan jumlah 896 TPS yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, diketahui membutuhkan tidak kurang 6.272 KPPS.
Maka kebutuhan Linmas pada Pilkada 2024, akan jauh berkurang. Pasalnya, jumlah TPS tidak sebanyak saat Pemilu.
"Seluruh prosesnya menitikberatkan pada semangat partisipasi publik," tegasnya.
BACA JUGA:Hari Pertama Kerja Batas Akhir Penyerahan Berkas Seleksi JPTP
Untuk diketahui, dua bank terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan Pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun 2024 yakni BRI dan BSI.
KPUD selaku satker penyelenggara pemilihan dialokasikan Rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan yakni Bawaslu BU sebesar Rp 10,2 miliar.