Posisinya terbagi dalam ketua dan anggota yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan di daerah ini.
Dalam warta sebelumnya juga, Pemilu juga melibatkan Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang telah dilibatkan langsung, Rabu, 14 Februari 2024 sebanyak 1.792 personel.
Aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit.
BACA JUGA:Momentum Idul Fitri 1445 H, Pemprov Bengkulu Ajak Masyarakat Perkuat Silatuhrahmi dan Sinergitas
BACA JUGA:Ini Dia Penyebab Ban Kendaraan Cepat Habis. Perhatikan 6 Hal Ini...
Namun untuk Pilkada, dipastikan jumlah TPS akan menciut alias berkurang. Pasalnya, jumlah pemilih maksimal, jauh lebih banyak ketimbang saat Pemilu.
"Untuk TPS Pilkada, akan jauh lebih sedikit dari pada Pemilu," kata Divisi Sosialisasi, Dr Dedi Mulyani, saat diwawancara.
Anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total Rp 39 miliar. KPUD mendapatkan hibah sebesar Rp 28,8 miliar. Bawaslu BU sebesar 10,2 miliar.
BACA JUGA:BREAKING NEWS!! Kabarnya, Warga Tanah Harapan Tewas Diterkam Buaya di Sungai Selagan
BACA JUGA:Jangan Dilewatkan! Ini 10 Khasiat Air Rendaman Timun Bagi Kesehatan Tubuh
Penyelenggaraan kontestasi 2024 ini, Pemda BU selain memberikan hibah kepada penyelenggara elektoral, kepolisian dan TNI turut menjadi obyek hibah anggaran.
Totalnya untuk Polres Bengkulu Utara sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan untuk Kodim 0423 Bengkulu Utara sebesar Rp 1,3 miliar, seluruhnya untuk perkuatan pengamanan proses elektoral.
Hibah ke KPUD itu pun bakal mengakomodir kerja musiman saban tahun kontestasi. Tepatnya 6.272 orang dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Diterangkan Dedy, saat tahapan Pemilu lalu, berdasarkan regulasi yang ada, setiap satu TPS ditempatkan 2 personel linmas.
BACA JUGA:Perayaan Paskah, Pemprov Bengkulu Dorong Pemuda Terus Berkarya