Sertifikasi Belasan Miliar Belum Cair, Ini Alasannya

Kamis 04 Apr 2024 - 21:56 WIB
Reporter : Benny Siswanto
Editor : Ependi

BACA JUGA: Hadir di Bengkulu, Kelas Pintar Gelar TO Akbar Persiapan SNBT 2024

Untuk diketahui, lewat PP tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR dan Gaji 13 Tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.

Khusus untuk di daerah, obyek THR itu meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga ASN.

Realisasi THR yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

"Pembayaran THR ini, merujuk dengan timeline yang ditegaskan regulasi," ujarnya.

 BACA JUGA:Bukber di Rena Jaya, Imron Rosyadi : ASA Itu Harapan, Saya Titip Arie Agar jadi Bupati

BACA JUGA:Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Tiba di Port Sudan

Realisasi THR tahun ini, diterangkan Masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp 50 miliar. 

Selain THR gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau TPP. 

Khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah Tambahan Penghasilan Guru atau TPG serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.

"Dari keseluruhannya total anggarannya mencapai Rp 50-an miliar," ungkapnya.

BACA JUGA:Menkop UKM Dukung Perkembangan Serat Rami Dongkrak Industri Tekstil Nasional

BACA JUGA:Global Bond BNI Oversubscribe 6,4 Kali, Bukti Kepercayaan Investor Tinggi

Untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar Rp 505,51 miliar, terserap sebanyak Rp 444,30 miliar atau 87,89 persen. (*)

Kategori :