Bahkan soal kompensasi dalam format fiskal, sudah siap dilakukan pihaknya pada tahun lalu, ketika dilakukan pengalihan arus sementara. Tapi instrumen regulasi yang mesti dilalui, menyebabkan proses yang tidak sederhana. Sementara, untuk memberikan kompensasi langsung, sesuai arahan kepala daerah ini saat dirinya memberikan laporan persoalan yang terjadi, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih anggaran.
BACA JUGA:Jalinbar Ketahun Steril Dari Pungli, Ini Alasan Eks Jalinbar Urai Jadi Jalur Utama
BACA JUGA:Pantau Utak Atik Pergeseran Suara Caleg, Berkepastian Hukum Jadi Tuntutan!
"Makanya waktu itu tidak jadi. Dan kami pun waktu itu siap mendukung fiskal untuk perbaikan, tapi juga dihadapkan dengan regulasi yang tidak mudah. Waktu itu nilainya mencapai 1 miliaran. Tapi karena tidak jadi, karena tidak bisa begitu saja mencampur aduk anggaran, uang itu kami kembalikan lagi ke anggota asosiasi," ujarnya. (*)