Camat Batiknau, Alamsyah, SE, menyampaikan sudah merangkum poin-poin hasil rapat seperti aspirasi yang telah disampaikan pemerintah desa yang bakal menjadi ruas laluan utama sementara.
BACA JUGA: Mulai 4 Maret, Polres Mukomuko Gelar Operasi Keselamatan Nala. Ini Sasarannya..
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sesalkan Pencopotan Dirut RSUD M Yunus
Dia juga mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan belum tercapainya kesepakatan di tengah penolakan masyarakat atas angkutan batubara atas rencana pengalihan arus selama pelaksanaan kegiatan anggaran oleh balai.
"Sesuai hasil rapat hari ini, kita juga akan melakukan koordinasi dengan pimpinan di kabupaten," ujar Alamsyah.
Unsur keamanan dari TNI-Polri yang menjadi komposan rapat yang diinisiasi Satker Kementerian PUPR itu, menyampaikan perlunya pembahasan lebih lanjut, untuk menyikapi persoalan yang terjadi.
Seperti disampaikan Kasat Intelkam Polres BU, AKP Edy Suprianto, menerangkan poin pentingnya adalah paket proyek strategis nasional itu sangat fundamental.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sesalkan Pencopotan Dirut RSUD M Yunus
BACA JUGA: Dibantu TNI, Polres Mukomuko Amankan Pleno KPU Mukomuko
Ditegaskan Edy, deadlock yang terjadi agar segera ditindaklanjuti oleh otoritas, agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat kabupaten.
Dia juga mewanti-wanti, agar pelaksanaan pembangunan strategis nasional ini, mendapatkan dukungan positif di masyarakat.
"Karena ini tidak hanya menyoal infrastruktur di daerah. Tapi berkaitan dengan laju transportasi pada nadi ekonomi di lintas barat Sumatera," pungkasnya.
Diwartakan RU sebelumnya, akses ekonomi di ruas Jalur Lintas Barat atau Jalinbar Sumatera, bakal dilakukan pengalihan sementara.
BACA JUGA: TNI Rehap Rumah Warga Miskin di Lubuk Talang Mukomuko
BACA JUGA:STID Diterapkan, Pelindo Bengkulu Dorong Pelaku Usaha Lakukan Kepengurusan
Rencananya, arus transportasi yang berarti bakal dilalui juga oleh moda angkutan berbobot berat seperti truk batubara, bakal melintasi eks jalinbar itu.