b. waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu
note : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu
BACA JUGA:Nonton Jamrud, Motor Scoopy Warga Pondok Batu Hilang
BACA JUGA: Selain Siltap, Penyaluran BLT-DD TA 2024 Juga Macet
Syarat Materiil, meliputi:
a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu
b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, dan
c. Bukti-bukti, dapat berupa surat, dokumen, video, foto atau barang yang digunakan dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Untuk diketahui, tuntas penghitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), prosesnya akan berlanjut ke pleno rekapitulasi pada tingkat PPS yang berkedudukan di wilayah desa atau kelurahan, PPK, KPU kabupaten, KPU Provinsi dan KPU.
BACA JUGA:Alhamdulillah...Pertalite SPBU Putri Hijau Bakal Dipasok Pertalite, Ini Jadwalnya...
BACA JUGA:Puskeswan Putri Hijau Geber Vaksinasi Ternak Milik Masyarakat
Obyek pelaporan saat ini yang dapat disampaikan ke Bawaslu diantaranya dugaan money politik sampai dengan pelanggaran penyelenggara Pemilu terkait kode etik.
Laporan lainnya seperti dugaan pelanggaran netralitas meliputi, ASN, kades, perangkat desa, hingga TNI-Polri.
BAWASLU atau Badan Pengawas Pemilu, terus menginformasikan apa-apa saja yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan skema pengawasan partisipatif.
Ditukil dari laman resminya, lembaga "wasit" pemilu itu, mengungkapkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran pada tahun kontestasi, bisa ditindaklanjuti.
BACA JUGA:Berharap Pembangunan Ruas Jalan Kecamatan Napal Putih Dimulai Dari Desa Muara Santan