"Semua harus sinkron, termasuk dengan program pemerintah pusat seperti ketahanan pangan, infrastruktur dan pendidikan,” papar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
BACA JUGA:Evaluasi APBD 2025 Belum Turun, Realisasi Kegiatan Terancam
BACA JUGA:OPD Diminta Cekatan Realisasikan APBD TA 2025
Begitu juga, tambah Teuku, terkait tudingan jika APBD pasca dievaluasi tidak sesuai dengan KUA-PPAS. Perlu dipahami, semua anggaran itu harusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
“Saya rasa kita secara internal sepakat, anggaran harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Jadi ketika terjadi perubahan, selagi untuk kepentingan hajat rakyat, kenapa harus dipersoalkan," sampai Teuku.
Lebih jauh Teuku menyatakan, meskipun ada beberapa perubahan, APBD 2025 dipastikan tetap mendukung program 100 hari kerja Gubernur dan Wagub Bengkulu terpilih.
"Program-program itu tentnya harus selaras dengan janji politik yang diusung selama masa kampanye. Gubernur terpilih segera dilantik dalam waktu dekat, dan program 100 hari kerja menjadi salah satu prioritas," demikian Teuku. (tux)