BENGKULU RU - Dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus menggenjot realisasi pajak dan retribusi daerah.
Ini terungkap dalam exit meeting Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), terkait pengawasan penyelenggaraan daerah, Jumat 22 November 2024 sore.
Supervisor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sappe Pakpahan mengatakan, dalam exit meeting ini membahas hasil pemeriksaan terhadap aspek pendapatan daerah, khususnya realisasi pajak dan retribusi daerah.
"Yang sejauh masih perlu ditingkatkan, sehingga nantinya target PAD dapat terpenuhi atau tercapai," tegas Sappe.
BACA JUGA:17 Pasar Tradisional Ditarget Hasilkan PAD Rp280 Juta
BACA JUGA:BKD Maksimalkan Kejar Tiga Sektor Pajak Untuk PAD Mukomuko
Menurut Sappe, dalam pembahasan ini, menitikberatkan pada pemeriksaan tematik, terutama menyangkut PAD. Dari hasil pemeriksaan, hingga Oktober target PAD di Bengkulu sudah mencapai hampir 86 persen.
"Tentu ini menjadi perhatian, mengingat saat ini sudah akhir November. Sehingga diperlukan upaya maksimal untuk mencapai target tersebut," tegas Sappe.
Sebagaimana informasi, lanjut Sappe, target PAD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 1.051.171.048.243. Hingga Oktober, realisasi PAD telah mencapai 86,7 persen atau senilai Rp 911.655.778.778.
"PAD tersebut terdiri atas kontribusi dari pajak daerah sebesar Rp 749.993.794.617, retribusi daerah Rp 135.244.448.610, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.296.390.906," papar Sappe.
BACA JUGA:BKD Mukomuko Maksimalkan PAD dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah
BACA JUGA:Pemkab Siapkan Regulasi Kejar Potensi PAD Dari Tenaga Kerja Asing
Dalam kesempatan itu, Sappe juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT. Bank Bengkulu, Bengkulu Mandiri, Bimex dan Sarana Mandiri Mukti yang dinilai belum maksimal menyumbangkan PAD.
"Seharusnya BUMD tersebut, dapat memaksimalkan kinerja untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD," kata Sappe.
Sementara itu Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi mengemukakan, terkait catatan atau temuan itu, OPD terkait harus segera menindaklanjuti.