Menjelas ke sektor teknis, Santoso juga menyampaikan, jajaran panitia ad hoc pun telah terbentuk seluruhnya, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan bahkan TPS.
BACA JUGA:Swing Voter, Perlu Diantisipasi Kontestan Pilkada
BACA JUGA:Menyambut Pilkada Serentak, Perusahaan Diminta Berperan Menjaga Kamtibmas
"Petugas PPK, PPS, dan KPPS yang siap bekerja dan telah mengikuti bimbingan teknis soal mekanisme dan seputaran pemungutan dan penghitungan suara," jelasnya.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bengkulu Utara, Dedi Mulyadi, tidak menampik estimasi kebutuhan personel linmas tersebut.
"Karena diperkirakan Pilkada nanti dengan 503 TPS, dengan 2 linmas untuk setiap TPS, bisa mencapai 1.006 personel," ujar Dedi, lewat sambungan telepon.
"Untuk honor linmas Pilkada sebesar Rp 650.000/orang," terangnya lagi.
BACA JUGA:Linmas Dilarang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024
BACA JUGA:Deteksi Dini Pilkada 2024, Pemkab Mukomuko Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
Turut pula dijelaskan, telah dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan KPPS yang kini masih berjalan. "Pembentukannya (linmas), bersamaan dengan pembentukan KPPS," ungkapnya.
Dibaca RU, beleid Nomor S-647/MK.02/2022, menegasi tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menjadi rujukan standarisasi honor badan adhoc.
Standar honor khusus panitia ad hoc dalam negeri tahun 2024 itu, menegasi besaran honorarium mulai untuk PPK yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris serta pelaksana staf administrasi dan teknis, begitu juga untuk komposan PPS, hingga KPPS yang jumlahnya 7 orang setiap TPS.
Adapun jumlah TPS di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan ini Pilkada nanti, KPUD bakal membutuhkan setidak-tidaknya 3.521 KPPS.
BACA JUGA:H-24 Pilkada, Survei LSI Tunjukkan Helmi-Mi'an Ungguli ROMER
BACA JUGA:Camat Napal Putih Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024
Untuk diketahui, hibah Pilkada 2024 Pemda Bengkulu Utara telah mengalokasikan anggaran dari APBD senilai Rp 39 miliar kepada KPU dan Bawaslu Bengkulu Utara dan ditambah