Meninggal Dunia Saat Bertugas, Santunan Panitia Ad Hoc Pilkada Rp 48 Juta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 21 Oct 2024 - 09:00

Meninggal Dunia Saat Bertugas, Santunan Panitia Ad Hoc Pilkada Rp 48 Juta -Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Antisipasi kecelakaan kerja, jajaran panitia ad hoc Pilkada Bengkulu Utara di lingkungan KPUD dan Bawaslu, kini dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Kepesertaan BPJS TK ribuan badan adhoc ini, setelah Pemda Bengkulu Utara kembali mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar Rabu, 27 Oktober itu.

Maka, hibah Pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 ini, bertambah nilainya. Dengan alokasi tambahan yang ditempatkan via DPA Badan Kesbangpol itu, maka hibah anggaran yang terkait dengan unsur penyelenggara kontestasi dan pengawasan, hampir Rp 40 miliar.

Khusus penambahan yang dialokasikan lewat APBD Perubahan 2024 ini, daerah kembali mengalokasikan Rp 65.000.000 dengan peruntukkan yang sudah jelas yakni BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan KPU dan Bawaslu.

Adapun dasar hukum pengalokasian hibah pilkada ini adalah Surat Mendagri Nomor : 400.5.7/4295/SJ, Perihal : Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Surat yang diteken Mendagri Tito Karnavian tersebut bertanggal 3 September 2024.

Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Utara, Suryadi, SSTP, M.Si, menyampaikan surat perjanjian hibah anggaran ini telah dituangkan dalam MoU antara pihaknya dengan BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Utara.

Dia membenarkan, anggaran antisipatif kecelakaan kerja terhadap barisan perpanjangan KPUD dan Bawaslu pada Pilkada 2024, dikelola sepenuhnya berdasarkan data-data terukur yang telah disampaikan dan diselenggarakan oleh BPJS TK.

"Beberapa waktu lalu, telah dilakukan penandatanganan kerjasamanya," ujar Suryadi.

Diketahui, hibah Pilkada 2024 Pemda Bengkulu Utara telah mengalokasikan anggaran dari APBD senilai Rp 39 miliar kepada KPU dan Bawaslu Bengkulu Utara.

Secara aturan barisan panitia ad hoc yang berkedudukan di kecamatan hingga desa dan kelurahan serta Tempat Pemungutan Suara (TPS), wajib mendapatkan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja.

meninggal dunia saat bertugas, santunan panitia ad hoc pilkada rp 48 juta                             radarutara.bacakoran.co - antisipasi kecelakaan kerja, jajaran panitia ad hoc pilkada bengkulu utara di lingkungan kpud dan bawaslu, kini dilindungi oleh bpjs ketenagakerjaan (bpjs tk). 
kepesertaan bpjs tk ribuan badan adhoc ini, setelah pemda bengkulu utara kembali mengalokasikan anggaran untuk dukungan pilkada serentak 2024 yang akan digelar rabu, 27 oktober itu. 
maka, hibah pilkada di kabupaten bengkulu utara tahun 2024 ini, bertambah nilainya. dengan alokasi tambahan yang ditempatkan via dpa badan kesbangpol itu, maka hibah anggaran yang terkait dengan unsur penyelenggara kontestasi dan pengawasan, hampir rp 40 miliar.
khusus penambahan yang dialokasikan lewat apbd perubahan 2024 ini, daerah kembali mengalokasikan rp 65.000.000 dengan peruntukkan yang sudah jelas yakni bpjs ketenagakerjaan di lingkungan kpu dan bawaslu.
baca juga:jangan tunda berobat, soal bpjs bisa diurus belakangan
baca juga:bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru
adapun dasar hukum pengalokasian hibah pilkada ini adalah surat mendagri nomor : 400.5.7/4295/sj, perihal : perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja (jkk) bagi badan adhoc komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu). surat yang diteken mendagri tito karnavian tersebut bertanggal 3 september 2024. 
kepala badan kesbangpol bengkulu utara, suryadi, sstp, m.si, menyampaikan surat perjanjian hibah anggaran ini telah dituangkan dalam mou antara pihaknya dengan bpjs ketenagakerjaan bengkulu utara. 
dia membenarkan, anggaran antisipatif kecelakaan kerja terhadap barisan perpanjangan kpud dan bawaslu pada pilkada 2024, dikelola sepenuhnya berdasarkan data-data terukur yang telah disampaikan dan diselenggarakan oleh bpjs tk.
"beberapa waktu lalu, telah dilakukan penandatanganan kerjasamanya," ujar suryadi. 
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
diketahui, hibah pilkada 2024 pemda bengkulu utara telah mengalokasikan anggaran dari apbd senilai rp 39 miliar kepada kpu dan bawaslu bengkulu utara.
secara aturan barisan panitia ad hoc yang berkedudukan di kecamatan hingga desa dan kelurahan serta tempat pemungutan suara (tps), wajib mendapatkan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja. 
"jadi peruntukannya adalah kepada para panitia ad hoc baik di lingkungan kpud dan bawaslu," jelasnya lagi. 
dia menyampaikan, penggunaan anggaran senilai rp 65 juta, adalah untuk mengakomodir keanggotaan bpjs tk panitia adhoc di lingkungan kpud yang jumlahnya sebanyak 5.999 orang dan badan adhoc di lingkungan bawaslu sebanyak 951 orang.
baca juga:jangan tunda berobat, soal bpjs bisa diurus belakangan
baca juga:masyarakat provinsi bengkulu dijamin bpjs kesehatan
arsip pada laporan ru pernah menulis, pemda bengkulu utara, mengalokasikan anggaran sebesar rp 39 miliar, kepada kpu dan bawaslu. kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 november 2023. 
masing-masing satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar rp 10,2 miliar.
dua bank bakal terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang digelar 27 november mendatang itu.
adalah bank rakyat indonesia atau bri, rekanan yang digandeng oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu dan bank syariah indonesia atau bsi yang digandeng oleh kpu.
baca juga:bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
kepala kantor bpjs ketenagakerjaan cabang arga makmur, achmad rozali, menyambut baik langkah dukungan anggaran pemda bengkulu utara, sehingga jajaran badan adhoc di lingkungan penyelenggara kontestasi dan pengawasan pilkada, kini lebih terlindungi. 
"dengan kepesertaan ini, perlindungan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara sudah diakomodir oleh bpjs tk," terangnya, dibincangi usai penandatanganan perjanjian kerja dengan kepala kesbangpol bengkulu utara. 
ru pernah mengulas soal program santunan kepada pekerja rentan. banyak yang mengira, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (bpjs tk), hanya menjamah mereka yang statusnya pekerja, baik itu birokrat, pegawai bumn atau swasta. 
padahal, selain non asn. mereka yang memiliki aktivitas sebagai pekerja rentan, seperti nelayan, buruh sampai dengan pekerja kebun yang statusnya bukan penerima upah (bpu), dapat dilindungi keselamatannya, kesehatannya hingga kematiannya. nilai santunannya, bisa mencapai rp 42 juta. 
baca juga:dpmd mukomuko perjuangkan dana bpjs kesehatan perangkat desa
baca juga:dinas perikanan usulkan 143 nelayan terima kartu bpjs ketenagakerjaan
beda hal lagi, ketika mengalami kecelakaan ketika melaksanakan pekerjaannya. dijelaskan rozali, kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, maka ahli waris berhak menerima santunan hingga rp 48 juta. 
bukan itu saja, ada juga tambahan lagi dengan santunan berkala yang dibayar kumulatif setahun sebesar rp 12 juta. utamanya, kata dia, kepada mereka pekerja rentan.  
"perlindungan ini, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka, mulai dari terkait dengan pekerjaan atau pun tidak. mekanisme bpjs tk mengatur tentang hal ini," kata achmad rozali di kantornya. 
"santunan kematian sebesar rp 42 juta," susulnya, menerang tentang hak kepesertaan dengan status bukan penerima upah (bpu) atau kecelakaan di luar hubungan kerja.
baca juga:jangan tunda berobat, soal bpjs bisa diurus belakangan
baca juga:bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru
khusus pekerja, rozali menjelas, dengan iuran sebesar 16.800 perbulannya, dengan rincian : iuran jaminan kematian 6.800/bulan. 
kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja rp 10 ribu/bulan ini, kata dia, seorang tenaga kerja berhak menerima santunan lebih besar, ketika kecelakan yang terjadi berhubungan dengan kecelakaan kerja. 
nilai santunan kecelakaan kerja apabila mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia, memiliki rumus 48 bulan x upah minimal yang berlaku yakni sebesar rp 1.000.000, sehingga totalnya sebesar rp 48 juta. ada juga santunan berkala @ rp 1 juta perbulan yang dibayar langsung 12 juta ke ahli waris, hingga biaya pemakaman. 
achmad rozali kemudian mencerita, dalam sebuah kasus, terjadi kecelakaan kerja sehingga menyebabkan seorang peserta, harus menjalani perawatan medis bertahun-tahun. pihaknya memberikan perlindungan kepada peserta tersebut. 
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
dia menyampaikan, pihaknya sudah cukup sering memberikan santunan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, baik dalam tahapan penanganan medis, cacat atau pun meninggal dunia. 
"tentunya, ini akan sangat membantu ahli waris yang ditinggalkan dan syarat-syaratnya pun relatif tidak sulit," pungkasnya. (adv)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 21 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan