Bengkulu Utara DARURAT ASUSILA

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:06

Aktivis Perempuan dan Anak, Julisti Anwar,SH.-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ancaman tindak asusila di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), sudah layak dipandang sebagai situasi darurat.

Sudah berapa anak menjadi korban asusila. Masa depan dan harkat martabatnya, justru dirusak secara paksa. Mirisnya, pelaku justru berasal dari lingkar orang terdekat.

Bukan lagi, bapak tiri, paman tiri atau tetangga atau tenaga pendidik. Tapi, pelakunya justru mereka yang memiliki kekerabatan kandung. Sudah berkali-kali, bapak kandung justru menjadi pelakunya. Alarm bobroknya moral bangsa.

Paradigma bencana, harus sudah tidak hanya dimaknai sebagai fenomena alam mencolok saja. Kedaruratan sebagai prasyarat penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mesti diubah, dengan memasukkan persoalan sosial mencolok dan prinsip sebagai bencana yang bisa ditanggapi dengan langkah darurat.

Ditilik RU, pangkalan anggaran se Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi serta 500-an lebih kabupaten/kota, pos belanja tidak terduga angkanya Rp 9.669,29 miliar yang telah diserap Rp 1.051,61 miliar atau 10.88 persen.

Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu, Julisti Anwar, SH, saat ditelpon RU, Kamis, 12 September 2024, menyikapi lagi-lagi seorang bapak kandung justru menjadi pelaku utama incest, menilai seruan mengutuk, mengecam, hingga menjatuhkan vonis maksimal pelaku asusila, sudah tidak cukup.

Karena semua itu, terus dia, sudah dilakukan. Mulai dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga vonis penjara oleh pengadilan.

"Tiga institusi ini sudah cukup, dari sisi tanggung jawab morilnya," tegas Listi, Kamis petang.

Langkah penting yang justru sangat perlu segera dilakukan, menurut Julisti adalah pemangku kebijakan di level pusat hingga daerah, segera memaknai persoalan asusila adalah sebagai bencana.

Menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus berangkat dari konsep. Karena tindakan yang dilakukan, bukan berdasarkan opini. Tapi lebih kepada kondisi faktual serta konteks persoalan yang jelas.

bengkulu utara darurat asusila                            radarutara.bacakoran.co - ancaman tindak asusila di kabupaten bengkulu utara (bu), sudah layak dipandang sebagai situasi darurat. 
sudah berapa anak menjadi korban asusila. masa depan dan harkat martabatnya, justru dirusak secara paksa. mirisnya, pelaku justru berasal dari lingkar orang terdekat. 
bukan lagi, bapak tiri, paman tiri atau tetangga atau tenaga pendidik. tapi, pelakunya justru mereka yang memiliki kekerabatan kandung. sudah berkali-kali, bapak kandung justru menjadi pelakunya. alarm bobroknya moral bangsa.  
paradigma bencana, harus sudah tidak hanya dimaknai sebagai fenomena alam mencolok saja. kedaruratan sebagai prasyarat penggunaan belanja tidak terduga (btt) juga mesti diubah, dengan memasukkan persoalan sosial mencolok dan prinsip sebagai bencana yang bisa ditanggapi dengan langkah darurat.
baca juga:dicekoki pil kb, bapak bejat ini garap anak kandung selama 2 tahun
baca juga:miris! ternyata, ibu kandung korban bapak cabul juga anak sambung pelaku
ditilik ru, pangkalan anggaran se indonesia yang terdiri dari 38 provinsi serta 500-an lebih kabupaten/kota, pos belanja tidak terduga angkanya rp 9.669,29 miliar yang telah diserap rp 1.051,61 miliar atau 10.88 persen.
aktivis perlindungan perempuan dan anak provinsi bengkulu, julisti anwar, sh, saat ditelpon ru, kamis, 12 september 2024, menyikapi lagi-lagi seorang bapak kandung justru menjadi pelaku utama incest, menilai seruan mengutuk, mengecam, hingga menjatuhkan vonis maksimal pelaku asusila, sudah tidak cukup. 
karena semua itu, terus dia, sudah dilakukan. mulai dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga vonis penjara oleh pengadilan.
"tiga institusi ini sudah cukup, dari sisi tanggung jawab morilnya," tegas listi, kamis petang.
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
baca juga:41 anak di daerah ini jadi korban asusila
langkah penting yang justru sangat perlu segera dilakukan, menurut julisti adalah pemangku kebijakan di level pusat hingga daerah, segera memaknai persoalan asusila adalah sebagai bencana. 
menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus berangkat dari konsep. karena tindakan yang dilakukan, bukan berdasarkan opini. tapi lebih kepada kondisi faktual serta konteks persoalan yang jelas. 
"secara konsep, penanganan bahaya asusila di indonesia sudah harus dibenahi dan menyentuh nyata di sektor hulu. kini persoalannya di sana," tegasnya, menganalisa. 
kalaupun membutuhkan metodologi dengan kajian akademik, lanjut listi, deret kasus dari tahun ke tahun, modus operandi, subjek dan objek kasus, ditambah lagi dengan sinyal kuat degradasi moral dengan terus bermunculannya incest di daerah, menandakan adanya persoalan prinsip terkait asusila ini. 
baca juga:lidik dugaan asusila oleh oknum tenaga pendidik
baca juga:kelakuan ibu satu ini parah, lancarkan aksi asusila anak kandungnya sendiri, direkam pula, terus dijual 
"bencana alam dan bencana kemanusiaan adalah persoalan yang berbeda, namun memberikan dampak yang luas dan panjang serta serius. mestinya, ini yang harus mulai dipahami oleh otoritas pemerintah," ungkap listi.
julisti sendiri sudah yakin, polisi, jaksa hingga pengadilan, akan menggunakan pasal dengan ancaman hukum paling berat kepada tersangka asusila yang kini tengah ditangani polsek putri hiju sesuai dengan uu perlindungan anak atau uupa. 
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh, melalui kapolsek ketahun, iptu khalid wahyudi, sh, mengatakan penyidikan diupayakan cepat. 
penyampaian polisi ini lumrah, pasalnya dalam persoalan hukum yang melibatkan anak, terlebih asusila sampai dengan persidangannya pun dilakukan dengan sistem persidangan cepat. 
baca juga:oknum guru mengaji di bengkulu dilaporkan dugaan tindak asusila
baca juga: bengkulu utara darurat asusila, jaksa ajukan kasasi putusan kasus amoral
"pelaku sudah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal sebagaimana diatur dalam uupa," ujarnya. 
sebelumnya, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) bengkulu utara, solita meida, m.pd, menerangkan, hasil inventarisir angka kekerasan yang tengah dan sudah dilakukan pendampingan pada tahun berjalan, 41 korban terkait dalam 15 kasus amoral. 
rinciannya meliputi 8 kasus menyebabkan anak sebagai korban pencabulan, 5 kasus dengan 5 korbannya terkait persetubuhan, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) serta 1 korban incest.
"pendampingan yang dilakukan beragam, sesuai dengan kasuistik yang terjadi. mulai dari pendampingan hukum hingga pendampingan kesehatan, semisal melibatkan psikiater," ujar solita, dibincangi minggu, 18 agustus 2024. 
baca juga:bapak kandung pelaku asusila terancam 20 tahun penjara 
baca juga:desa di napal putih akan gandeng dppa untuk cegah kasus asusila terhadap anak 
mencermati obyek pendampingan yang dilakukan oleh daerah, solita menyampaikan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, masih menjadi momok sosial. 
tahun ke tahun tindak asusila yang terungkap, membawa pada keprihatinan. data komparatif antara tahun 2022 dengan tahun 2023, pidana yang mengancam pelakunya maksimal 20 tahun penjara, bahkan dapat dikebiri itu, praktis menunjukkan tengah terjadinya penurunan degradasi moral. 
penutup tahun 2023, kata dia, tercatat kekerasan seksual yang mendera perempuan dan anak, jumlahnya mencapai 44 kasus. 
dari total kasus yang terjadi pada tahun tersebut, sebanyak 78 orang menjadi korbannya. 
"tahun 2022 tercatat 29 kasus dengan korban 29 orang," jabarnya, menjelas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan