APINDO dan Serikat Buruh Tolak Soal Pemotongan Gaji Pegawai Swasta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 29 May 2024 - 10:02

Ketua APINDO, Shinta Kamdani.-ANTARA-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Peningkatan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan, menjadi saran dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan serikat pekerja.

Saran tersebut, disampaikan setelah mengungkapkan keberatannya atas rencana pemerintah memotong 3 persen gaji pegawai swasta untuk Tapera.

Sikap tegas asosiasi pengusaha yang sejalan dengan asosiasi pekerja ini, dilontarkan Ketua APINDO, Shinta Kamdani.

Suara Ketua APINDO Terpilih Periode 2023-2028 itu, merupakan hasil himpun sikap komposan Apindo bersama dengan asosiasi pekerja, menyikapi rencana adanya pemotongan yang bertubi-tubi, ketika opsi ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah.

Apalagi, sejauh ini pemberi kerja dan pekerja sudah dikenakan iuran, mulai dari untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Solusi APINO adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Shinta, dirilis laman resmi APINDO.

Pemilik atau Chief Executive Officer (CEO) Sintesa Group ini menilai, memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan sedara optimal untuk mendukung program perumahan, dapat menjadi solusi yang bijak.

Opsi yang didorong APINDO untuk menjadi jalan tengah terkait kebutuhan perumahan pekerja ini, menurut Shinta dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana Jaminan Hari Tua atau JHT yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

"Sehingga tidak ada lagi tambahan beban iuran yang harus ditanggung oleh pekerja swasta dan pelaku usaha," terangnya.

Langkah kontraproduktif APINOD terhadap ancer-ancer pemerintah ini, dibarengi juga dengan paparan data soal beban usaha yang kian menggelembung.

apindo dan serikat buruh tolak soal pemotongan gaji pegawai swasta                            radarutara.bacakoran.co - peningkatan manfaat layanan tambahan (mlt) bpjs ketenagakerjaan, menjadi saran dari asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dan serikat pekerja.
saran tersebut, disampaikan setelah mengungkapkan keberatannya atas rencana pemerintah memotong 3 persen gaji pegawai swasta untuk tapera. 
sikap tegas asosiasi pengusaha yang sejalan dengan asosiasi pekerja ini, dilontarkan ketua apindo, shinta kamdani.
suara ketua apindo terpilih periode 2023-2028 itu, merupakan hasil himpun sikap komposan apindo bersama dengan asosiasi pekerja, menyikapi rencana adanya pemotongan yang bertubi-tubi, ketika opsi ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah. 
baca juga:pemkab bengkulu utara rapat koordinasi finalisasi, panggung utama mtq ditegakkan
baca juga:agar cepat sehat, rsud harus berani pakai kaca mata kuda
apalagi, sejauh ini pemberi kerja dan pekerja sudah dikenakan iuran, mulai dari untuk bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. 
"solusi apino adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan manfaat layanan tambahan dari bpjs ketenagakerjaan," ungkap shinta, dirilis laman resmi apindo. 
pemilik atau chief executive officer (ceo) sintesa group ini menilai, memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan sedara optimal untuk mendukung program perumahan, dapat menjadi solusi yang bijak. 
opsi yang didorong apindo untuk menjadi jalan tengah terkait kebutuhan perumahan pekerja ini, menurut shinta dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana jaminan hari tua atau jht yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. 
baca juga:bingung cari mobil matic second yang harganya murah! ini rekomendasi 8 jenis mobil matic murah
baca juga:hindari 7 kesalahan ini ketika membeli monitor, simak penjelasannya.
"sehingga tidak ada lagi tambahan beban iuran yang harus ditanggung oleh pekerja swasta dan pelaku usaha," terangnya. 
langkah kontraproduktif apinod terhadap ancer-ancer pemerintah ini, dibarengi juga dengan paparan data soal beban usaha yang kian menggelembung. 
menjumput data apindo itu, diterangkan total beban pungutan saat ini dari penghasilan pekerja di indonesia adalah di rentang 18,24 persen hingga 19,74 persen. 
total beban tersebut, muncul mulai dari kebijakan program jaminan hari tua atau jht sebesar 3,7 persen, jaminan kematian sebesar 0,3 persen. 
baca juga:opd tinggalkan ruang sidang, paripurna dprd memanas
baca juga:belum maksimal support olahraga, ini langkah pemprov bengkulu
belum lagi, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%-1,7%, jaminan pensiun sebesar 2 persen, jaminan kesehatan sebesar 4 persen serta cadangan pesangon sebesar 8 persen.
lewat parameter tersebutlah, kemudian menjadi sikap apindo bersama dengan serikat buruh menyampaikan keberatan terhadap pemberlakuan program tapera terhadap pekerja swasta dan dunia usaha.
dijelaskan pula, saat ini dunia usaha memiliki beban sebesar 0,5 persen serta pekerja sebesar 2,5 persen sebagai beban tambahan, akan kian memberikan pukulan beban finansial yang telah ada. 
"....kebijakan ini dianggap kurang tepat dan menambah tekanan bagi dunia usaha dan juga para pekerja," tegasnya. 
baca juga:bisa jual pertalite, ini syarat yang harus dipenuhi pertashop
baca juga:usai rakernas, mirza daftar ke pdi perjuangan
kebijakan yang menempatkan bp tapera sebagai pelaksana eksekutorial program ini, dinilai apindo sudah sangat tepat sasaran yang telah diterapkan kepada asn, tni dan polri.
sedangkan, pekerja swasta dapat memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka. 
hal yang lebih faktual lagi, bagaimana dengan mereka yang telah memiliki perumahan yang dibangun secara mandiri? 
persoalan ini pun menjadi perbincangan di kolom komentar medis sosial yang dibuka oleh apindo, yang memantik lewat sikapnya terhadap rencana kebijakan pemerintah yang masih banyak menjumpa kontra itu. 
baca juga:maju pilgub bengkulu, meriani bidik dukungan 12 kursi dprd
baca juga:data semua aset yang terbakar, kadis pendidikan janji perbaiki gedung smkn 05 bengkulu utara
lantas bagaimana pemanfaatan layanan tambahan bpjs ketenagakerjaan yang dijadikan opsi bagi apinod untuk diambil oleh pemerintah? 
dijabarkan apindo, mlt yang dimaksudkan meliputi kpr dengan maksimal plafon pinjaman hingga rp 500 juta, dapat diwujudkan untuk pekerja membangun rumah impiannya. 
selain itu, uang muka perumahan hingga rp 150 juta yang dapat dilakukan untuk memringankan uang muka kredit perumahan rakyat atau kpr, lewat pinjamana hingga 150 juta. 
renovasi perumahan juga dapat menggunakan mlt dari bpjs ketenagakerjaan ini, lewat pinjaman kepada pekerja hingga rp 200 juta. 
baca juga:pemkab bengkulu utara rapat koordinasi finalisasi, panggung utama mtq ditegakkan
baca juga:agar cepat sehat, rsud harus berani pakai kaca mata kuda
kemudian, fasilitas kredit konstruksi atau pinjaman atau pembiayaan perumahan bagi pekerja. 
opsi ini dilakukan untuk seorang pekerja dalam membangun rumahnya sendiri sesuai dengan impian.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan