Helmi-Mi'an Dilantik, Gerak Cepat Wujudkan 10 Program Prioritas

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kamis 20 Februari 2025, H. Helmi Hasan, SE dan Ir. H. Mi'an menjalani proses pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu perode 2025-2030 di Istana Negara Jakarta.

Setelah resmi dilantik, Helmi-Mi'an langung melakukan gerak cepat untuk mewujudkan 10 program prioritas 100 hari kerja bagi masyarakat se-Provinsi Bengkulu.

"Setelah dilantik, saya dan Pak Mi'an memastikan untuk membantu rakyat melalui program unggulan yang diantaranya fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik," ungkap Helmi Hasan.

Helmi menerangkan, seperti program bebaskan ijazah siswa yang Tertahan. Jadi pasca dilantik, Ia dan Pak Mi'an memastikan semua ijazah siswa yang masih ditahan, harus diberikan tanpa melunasi tunggakan di sekolah. 

BACA JUGA:Penguatan Sektor Jasa Keuangan Mendukung Program Prioritas Nasional

BACA JUGA:100 Hari Kerja, Ini Program Prioritas Helmi-Mi'an

"Kita zholim bila masih menahan ijazah siswa di sekolah, dan itu juga menjadi salah satu hambatan bagi siswa untuk bisa maju dan berkembang," terang Helmi.

Kemudian, lanjut Helmi, program Ambulans Desa Gratis yang bertujuan agar masyarakat tidak lagi kesulitan, terutama dalam mengakses ambulans saat darurat. 

"Masyarakat kita pasti dapat terbantu ketika hendak mengantar keluarga yang sakit, tanpa harus membayar biaya sewanya. Tahap awal ini, beberapa desa kita pastikan mendapat ambulance gratis," kata Helmi.

Selanjutnya, sambung Helmi program perbaikan dan pembersihan jalan. Program ini ditargetkan dapat terealisasi dalam kurun waktu tiga tahun. 

"Mengingat kondisi insfratruktur jalan di Provinsi Bengkulu, masih banyak yang dikeluhkan masyarakat. Sementara jalan merupakan slah satu kebutuhan vital masyarakat kita," sampai Helmi.

BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur Masih Menjadi Program Prioritas Tahun 2025

BACA JUGA:OPD Diingatkan Realisasikan Program Prioritas

Helmi menambahkan, selain itu program BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu, orang tua asuh untuk anak yatim piatu, atasi kelangkaan dan antrian BBM, serta peningkatan pelayanan publik.