Dinas Pertanian Komitmen Tangani Alih Fungsi Lahan Pertanian di Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 May 2024 - 20:31

Kepala Dinas Pertanian Mukomuko. Fitriyani Ilyas.-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pertanian, terus berkomitmen untuk menangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Mukomuko.

Sebab jika masalah itu tidak segera dihentikan.

Maka dapat dipastikan, produksi gabah di Kabupaten Mukomuko akan terus merosot.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Fitriyani Ilyas, SPt ketika dikonfirmasi Jumat, 03 Mei 2024 meminta kepada seluruh pihak agar dapat bersama-sama menghentikan aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Lubuk Pinang, dan sejumlah kecamatan yang lainnya.

"Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan harus segera dihentikan demi ketahanan pangan daerah dan nasional. Dan masalah ini memerlukan keseriusan penanganan dari semua pihak," kata Fitri.

Ia juga menyatakan, dari hasil investigasi di lapangan. Alih fungsi lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh sejumlah warga itu, dilatarbelakangi beberapa faktor.

Namun faktor yang sangat dominan, yaitu tidak tersedianya jaringan irigasi.

Selama ini, kata Fitri, pemilik lahan sudah cukup sabar. Mereka menanam padi di atas lahan mereka dengan mengandalkan air hujan.

Namun karena cuaca di daerah tidak menentu. Maka petani sering gagal panen karena ketersediaan air tidak cukup.

dinas pertanian komitmen tangani alih fungsi lahan pertanian di mukomuko                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten mukomuko melalui dinas pertanian, terus berkomitmen untuk menangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten mukomuko.
sebab jika masalah itu tidak segera dihentikan.
maka dapat dipastikan, produksi gabah di kabupaten mukomuko akan terus merosot.
kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko, fitriyani ilyas, spt ketika dikonfirmasi jumat, 03 mei 2024 meminta kepada seluruh pihak agar dapat bersama-sama menghentikan aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga.
baca juga:kondisi listrik di mukomuko belum sehat
baca juga:bpbd nekat turunkan tim mitigasi bencana
seperti yang terjadi di kecamatan air manjunto, kecamatan lubuk pinang, dan sejumlah kecamatan yang lainnya.
"alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan  harus segera dihentikan demi ketahanan pangan daerah dan nasional. dan masalah ini memerlukan keseriusan penanganan dari semua pihak," kata fitri.
ia juga menyatakan, dari hasil investigasi di lapangan. alih fungsi lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh sejumlah warga itu, dilatarbelakangi beberapa faktor.
namun faktor yang sangat dominan, yaitu tidak tersedianya jaringan irigasi.
baca juga:ppl diminta segera mendata petani pemakai pupuk organik
baca juga:terganjal undang-undang, capaian pajak parkir kendaraan terancam turun
selama ini, kata fitri, pemilik lahan sudah cukup sabar. mereka menanam padi di atas lahan mereka dengan mengandalkan air hujan.
namun karena cuaca di daerah tidak menentu. maka petani sering gagal panen karena ketersediaan air tidak cukup.
"dengan kondisi itulah meraka berganti tanaman dari padi ke sawit. saya juga tidak menyalahkan petani, karena ini mereka lakukan karena kondisinya tidak mendukung. dan inilah menjadi pekerjaan kita bersama agar alih fungsi lahan tidak terus meluas," ujarnya.
fitri juga menjelaskan, fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya merugikan petani dan masyarakat pedesaan.
baca juga:bawaslu dapat dana hibah pilkada rp8 miliar
baca juga:uji kir kendaraan bermotor sekarang gratis
karena hal ini dapat mengancam kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan.
ia menyampaikan, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan melalui undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lp2b.
dalam pasal 44 ayat 1 juga dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan .
“kendati sudah ada sanksi pidana, kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. selain memberikan solusi terhadap keluhan petani," jelasnya.
baca juga:waspadai penyebaran hiv/aids, ini langkah pemkab mukomuko
baca juga:basmi nyamuk dbd terganjal obat fogging
untuk itu, fitri mengaku ingin mengawali pengendalian alih fungsi lahan di daerah ini yang terus-menerus mengalami pengurangan lahan pertanian.
penanggulangan harus dilakukan cepat agar ketahanan pangan di masa depan tetap terjamin.
mengingat lahan pertanian di kabupaten mukomuko adalah yang paling produktif.
"kita juga tidak menyalahkan, alih fungsi itu terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan alasan lain. namun sekali lagi kita tekankan, keberpihakan kita terhadap  kepentingan pangan harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan