Dinas Pertanian Komitmen Tangani Alih Fungsi Lahan Pertanian di Mukomuko
Kepala Dinas Pertanian Mukomuko. Fitriyani Ilyas.-Radar Utara/ Wahyudi -
"Dengan kondisi itulah meraka berganti tanaman dari padi ke sawit. Saya juga tidak menyalahkan petani, karena ini mereka lakukan karena kondisinya tidak mendukung. Dan inilah menjadi pekerjaan kita bersama agar alih fungsi lahan tidak terus meluas," ujarnya.
Fitri juga menjelaskan, fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya merugikan petani dan masyarakat pedesaan.
BACA JUGA:Bawaslu Dapat Dana Hibah Pilkada Rp8 Miliar
BACA JUGA:Uji KIR Kendaraan Bermotor Sekarang Gratis
Karena hal ini dapat mengancam kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia menyampaikan, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
Dalam pasal 44 ayat 1 juga dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan .
“Kendati sudah ada sanksi pidana, kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Selain memberikan solusi terhadap keluhan petani," jelasnya.
BACA JUGA:Waspadai Penyebaran HIV/AIDS, Ini Langkah Pemkab Mukomuko
BACA JUGA:Basmi Nyamuk DBD Terganjal Obat Fogging
Untuk itu, Fitri mengaku ingin mengawali pengendalian alih fungsi lahan di daerah ini yang terus-menerus mengalami pengurangan lahan pertanian.
Penanggulangan harus dilakukan cepat agar ketahanan pangan di masa depan tetap terjamin.
Mengingat lahan pertanian di Kabupaten Mukomuko adalah yang paling produktif.
"Kita juga tidak menyalahkan, alih fungsi itu terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan alasan lain. Namun sekali lagi kita tekankan, keberpihakan kita terhadap kepentingan pangan harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)
- Tag
- Share
-
-
