Obyek Pajak di Daerah Tahun 2025 Bakal Bertambah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Apr 2024 - 20:39

ILUSTRASI-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Obyek pajak dan retribusi di daerah tahun 2025, bakal bertambah.

Kondisi tersebut, sebagai hilir dari regulasi buatan pemerintah yakni Perda PDRD sendiri, merupakan rembetan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Lahirnya UU terbaru dalam manajemen fiskal ini, otomatis menghapus UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Aturan turunan seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Opsen, menjadi salah satu sector pundi-pundi daerah yang bakal berlaku efektif tahun 2025 mendatang.

Opsen ini merupakan pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada juga, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB.

Pungutan pajak ini merupakan obyek yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Perda Nomor 4 Tahun 2024 itu juga menjelaskan, ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

obyek pajak di daerah tahun 2025 bakal bertambah                             radarutara.bacakoran.co - obyek pajak dan retribusi di daerah tahun 2025, bakal bertambah. 
kondisi tersebut, sebagai hilir dari regulasi buatan pemerintah yakni perda pdrd sendiri, merupakan rembetan atas lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
lahirnya uu terbaru dalam manajemen fiskal ini, otomatis menghapus uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan uu nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
aturan turunan seperti yang sudah dilakukan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu yakni peraturan daerah (perda) kabupaten bengkulu utara nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
baca juga:uji kir kendaraan warga mukomuko numpang di bengkulu dan arga makmur
baca juga:polres mukomuko ringkus residivis curnak, satu pelaku dpo
opsen, menjadi salah satu sector pundi-pundi daerah yang bakal berlaku efektif tahun 2025 mendatang. 
opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.
opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen pkb, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok pkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ada juga, opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen bbnkb. 
baca juga:kode nomor polisi di indonesia, seri kendaraan di indonesia, ini seri nopol di indonesia, tertib berlalulintas
baca juga:tradisi sungkem di momen perpisahan di pelepasan siswa sman 01 bengkulu utara. begini keharuannya..
pungutan pajak ini merupakan obyek yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bbnkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
pasal 104 perda nomor 4 tahun 2024 itu juga menjelaskan, ketentuan mengenai pajak mblb, opsen pkb, dan opsen bbnkb sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku tanggal 5 januari 2025. 
itu artinya, perubahan penopang pajak di daerah ini, baru akan terjadi pada 2025 mendatang. tepatnya, tahun perdana pemerintah baru hasil pilkada 2024. 
diketahui, pad pemda bengkulu utara tahun 2024 ini dipatok sebesar rp 27 miliar atau melonjak rp 2 miliaran lebih dari torehan tahun 2023 lalu. 
baca juga:apakah benar, mematikan ac ketika di tanjakan dapat membuat mobil lebih bertenaga? simak penjelesan berikut;
baca juga:jangan asal ganti! ini efek negatif buat motor matic, jika mengganti ban dengan ukuran yang lebih besar
pantauan radar utara, penyokong utamanya yakni penerangan jalan sumber lain yang dahulunya bernama pajak penerangan jalan umum ini, sebelumnya dalam realisasi di angka rp 15 miliar. 
di tengah optimisme pundi-pundi daerah yang digenjot meningkat di tahun ini, komponen pad tersebut tahun ini justru dipatok lebih rendah, menjadi rp 11,5 miliar saja. 
jika diuraikan, proyeksi pad tahun ini untuk pajak hotel ditargetkan sebesar rp 26.017.69, pajak restoran dan sejenisnya rp 1,2 miliar;
pajak hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana rp 10.000.000; pajak reklame papan merek/billboard/videotron/megatron rp 350.000.000;
baca juga:pagi ini, sman 1 bu lepas 298 tunas bangsa
baca juga:bukan sekedar mitos! ini 7 manfaat berjemur di bawah sinar matahari pagi bagi kesehatan tubuh
penerangan jalan sumber lain yang menempatkan pln sebagai petugas pungutnya, kemudian menyetorkan secara resmi ke kas daerah ditarget rp 11,5 miliar;
pajak air tanah rp 15.000.000, pajak sarang walet rp 5.000.000; pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya rp 4,764 miliar; 
pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (pbb-p2) rp 3,1 miliar serta bphtb-pemindahan hak rp 6 miliar. 
kepala badan pendapatan daerah atau bapenda bengkulu utara, markisman, s.pi, ketika dikonfirmasi, rabu, 24 april 2024 menyampaikan, kondisi torehan pad hingga periode april berjalan, dalam performa positif. 
"secara keseluruhan, realisasinya sudah menyentuh angka rp 4,6 miliar," ujar markisman dalam wawancara door stop, usai mengikuti rapat daerah. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu menargetkan pertumbuhan bank sampah
baca juga:akses jalur lintas lebong - rejang lebong kembali lancar
capaian hasil rekon harian tersebut, praktis dalam tempo 8 bulan kedepan, satuan kerja yang bisa dibilang memiliki performa positif saban tahunnya itu, masih harus mengejar lebih kurang rp 22,3 miliar pendapatan yang telah ditargetkan tahun ini. 
pos pendapatan yang tertinggi, masih ditempati oleh pajak yang dijumput daerah dengan besaran 10 persen dari total tagihan listrik bulanan di daerah yakni rp 3,9 miliar. 
realisasi pajak tertinggi kedua, ditempati oleh pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar rp 308,2 juta. 
tertinggi ketiga ditempati oleh pajak restoran dan lainnya sebesar rp 188,5 juta dari total target rp 1 miliar 2024 ini. 
"kumulasi capaian pad sementara ini di angka 17,31 persen," ungkap markisman. 
baca juga:uji kir kendaraan warga mukomuko numpang di bengkulu dan arga makmur
baca juga:polres mukomuko ringkus residivis curnak, satu pelaku dpo
disinggung soal penerapan perda pdrd yang mulai berlaku tahun depan, mantan camat padang jaya dan batiknau itu, tak menampik beleid anyar daerah itu. 
dia bilang, pdrd merupakan breakdown dari undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah atau hkpd itu, bakal menjadi warna baru dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. 
"kita kian optimis pada 2025 mendatang, untuk kian memaksimalkan potensi pad," ungkapnya. 
produk hukum daerah itu pun, sudah menjadi instrumen daerah dalam meramu apbd sejak rancangan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) 2024. 
baca juga:kode nomor polisi di indonesia, seri kendaraan di indonesia, ini seri nopol di indonesia, tertib berlalulintas
baca juga:tradisi sungkem di momen perpisahan di pelepasan siswa sman 01 bengkulu utara. begini keharuannya..
sekadar menginformasikan, kebijakan fiskal nasional diterangkan pusat merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 
lingkup pp ini meliputi: 1) penyesuaian tarif pajak dan retribusi; 2) evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi; 
3) pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi; 4) dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan 5) sanksi administratif. (*)