Usulan Bronjong dan Pemecah Ombak Tak Digubris, Giliran Banjir Bawa Mie dan Gula

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kecewan dan kesal, disampaikan oleh Kades Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau, Zamari. 

Kades melontarkan kekecewaannya terhadap pemerintah Bengkulu Utara dalam agenda Musrenbangcam RKPD TA 2025 yang berlangsung pada Senin, 29 Januari 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Zamari, atas usulan pembangunan bronjong ke area pemukiman 20 KK warganya yang berada di dusun Air Sabai dan pembangunan pemecah ombak yang ditujukan untuk mengatasi abrasi laut yang juga mengancam permukiman warganya di Desa Pasar Sebelat. 

"Sejak tahun 2016 kami usulkan, sampai sekarang tidak satu pun yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Percuma saja kita Musrenbangcam, kalau faktanya tidak pernah ada usulan yang direalisasikan. Saat giliran banjir, bawa mie dan gula," sentil kades dengan nada keras.

BACA JUGA: Begini Nasib Motor Dinas Kades di Bengkulu Utara

BACA JUGA: PAUD Negeri Dilarang Dapat Sentuhan Dana Desa

Selain soal pembangunan bronjong dan pemecah ombak. Zamari juga sempat menyingung terkait usulan tempat pendaratan nelayan di wilayah desanya yang juga tak kunjung diakomodir oleh pemerintah daerah.

"Kami berharap ada pemerataan dalam kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Bengkulu Utara. Karena kami (Kades) juga memiliki tanggungjawab untuk menampung dan mendorong apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," pintanya.

"Jadi kami berharap, dari hasil Musrenbang RKPD TA 2025 hari ini. Usulan-usulan yang menjadi prioritas desa kami bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Mengingat tiga item yang kami usulkan kembali hari ini bersifat urgen," demikian Kades.

Lebih jauh Kades mendesak agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti secara konkret, beberapa item prioritas yang telah diusulkan sesuai dengan prosedural pemerintahan. 

BACA JUGA: Disaksikan Dewan, Musrenbangcam RKPD TA 2025 di Putri Hijau Tetapkan 3 Prioritas Daerah

BACA JUGA:Musrenbangcam RKPD TA 2025 Napal Putih Disaksikan Ketua Dewan

Diakui Zamari, tindakan konkret dan realisasi nyata di lapangan merupakan kebutuhan mutlak sebagai pertanggungjawaban dirinya selaku kades kepada masyarakat, demikian pula wujud komitmen pemerintah untuk rakyatnya. 

"Usulan-usulan ini, setiak tahun kita sampaikan dan kita sabar menunggu antrean karena alasan anggaran dan sebagainya. Persoalannya, masyarakat kita ini sudah cerdas dan apa yang kita bahas ini nantinya, juga menjadi bahasan masyarakat di desa. Jangan sampai, masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah, jadi mohon ini kita pahami," ketusnya.