Lowong Kursi Eselon II Bertambah

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Bengkulu Utara, Syarifah Inayati,SE-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Ijin itu sudah turun, sehingga dapat diproses. Tapi bukan, menempatkan pejabat definitif langsung. Sehingga ditunjuklah Sekretaris Dukcapil sebagai Plt Kadis," jelasnya lagi. 

Pantauan RU, sore kemarin, Dukcapil menginformasikan estimasi paling lambat 14 hari kedepan terhitung sejak 7 Agustus 2024, seluruh layanan cetak dokumen kertas seperti KK, hingga Kartu Identitas Anak (KIA) di Dukcapil Bengkulu Utara belum dapat dilakukan. 

BACA JUGA:Bulan Ini, Ada Pelantikan Pejabat Eselon di Bengkulu Utara

BACA JUGA:4 Pejabat Eselon II Dilantik, 2 Masih Berproses

Hanya saja untuk layanan rekam data dan cetak KTP, masih dapat dilakukan. Pelayanan akan kembali normal seperti biasa, setelah setelah adanya persetujuan dari pusat atas pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pejabat yang baru disetujui pusat. 

Inayah saat ditanyai soal tak kunjung dilantiknya pejabat hasil seleksi JPT untuk Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan? menjelaskan, alasannya rekomendasi dari pusat belum diterima daerah. 

Aturan main antisipatif semacam ini, memang sudah ditegasi sejak awal. Dimana, jadwal kegiatan sewaktu-waktu bisa berubah dan akan diumumkan lewat laman resmi daerah.  

Kalau membaca timeline seleksi jabatan Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan, sedianya pengumuman hasil akhir JPT Pratama dilakukan pada 17 - 19 Juli oleh panitia seleksi atau pansel. 

BACA JUGA:Bakal Ada Pelantikan Pejabat Eselon, Sebulan Jelang Pendaftaran Pilkada

BACA JUGA:Pejabat Eselon Kerjasama dengan Oknum LSM Peras Kades

Dimana, rekomendasi hasil akhir dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri, diproyeksikan telah turun pada rentang 2 hingga 12 Juli 2024. 

Jelasnya, seluruh peserta lelang jabatan Kadis PUPR yang kini membopong total kegiatan anggaran yang terbagi lewat penyedia sebesar Rp 74,3 miliar dengan 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir Rp 5,1 miliar, telah melakoni rangkaian assesment hingga tes kompetensi bidang oleh pansel. 

Tak beda juga dengan Dinas Kesehatan, yang merupakan salah satu OPD bongsor anggaran di daerah ini. Diketahui, membopong anggaran total senilai Rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 

 Kegiatan anggaran itu dilaksanakan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar Rp 50,3 miliar serta kegiatan swakelola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai Rp 37,9 miliar. 

BACA JUGA:Hari Ini, 5 Job Eselon Strategis di Pemda Bengkulu Utara Kosong

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan