Setelah Audiensi, Ini Kesepakatan Antara PT SIL dan Forum Petani Masyarakat Desa Lubuk Banyau

Reporter: Abd Gafur |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Jul 2024 - 20:47

Setelah Audiensi, Ini Kesepakatan Antara PT SIL dan Forum Petani Masyarakat Desa Lubuk Banyau -Radar Utara/ Abd Gafur -

PADANGJAYA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Aksi yang dilakukan oleh Forum Petani Masyarakat Desa Lubuk Banyau di Kantor Induk PT SIL menyepakati beberapa poin.

Hal itu tergambar dalam hasil audensi antara perwakilan Forum PMLBB dengan PT SIL ditengahi oleh TNI dan Polri di ruang pertemuan Kantor Induk PT SIL, Selasa, 23 Juli 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan Forum PMLBB, Candra.

Bahwasanya, ada tiga poin yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

BACA JUGA:Gaji Honorer Bakal Disetop

Candra menyebut, tuntutan itu terkait register 71 oleh forum petani masyarakat Lubuk Banyau.

Kemudian yang kedua, unjuk rasa yang melibatkan ratusan masyarakat di Desa Lubuk Banyau meminta status quo diregister 71.

"Aksi ini terjadi lantaran, sebelumnya forum telah menyurati kejelasan lahan tersebut, dan kami menunggu jawabannya," jelasnya.

Menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat desa lubuk Banyau yang merupakan masyarakat desa pemilik wilayah perkebunan PT SIL.

Sutan selaku asisten eksternal manager perusahaan menyatakan, apresiasi atas kegiatan itu.

Dengan begitu, pihaknya secara langsung dihadapkan perwakilan mengatakan apa yang disampaikan melalui aksi merupakan aspirasi masyarakat terhadap perusahaan.

setelah audiensi, ini kesepakatan antara pt sil dan forum petani masyarakat desa lubuk banyau                             padangjaya.radarutara.bacakoran.co  - aksi yang dilakukan oleh forum petani masyarakat desa lubuk banyau di kantor induk pt sil menyepakati beberapa poin.
hal itu tergambar dalam hasil audensi antara perwakilan forum pmlbb dengan pt sil ditengahi oleh tni dan polri di ruang pertemuan kantor induk pt sil, selasa, 23 juli 2024.
seperti yang disampaikan oleh koordinator lapangan forum pmlbb, candra.
bahwasanya, ada tiga poin yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
baca juga:isu ijazah siswa smkn 02 bu ditahan sekolah. dr firdaus: tidak benar, akan kami bagikan serentak & gratis!
baca juga:gaji honorer bakal disetop
candra menyebut, tuntutan itu terkait register 71 oleh forum petani masyarakat lubuk banyau.
kemudian yang kedua, unjuk rasa yang melibatkan ratusan masyarakat di desa lubuk banyau meminta status quo diregister 71.
"aksi ini terjadi lantaran, sebelumnya forum telah menyurati kejelasan lahan tersebut, dan kami menunggu jawabannya," jelasnya.
menyikapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat desa lubuk banyau yang merupakan masyarakat desa pemilik wilayah perkebunan pt sil.
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:kompetisi linmas tps pilkada bakal sengit, honornya juga berubah
sutan selaku asisten eksternal manager perusahaan menyatakan, apresiasi atas kegiatan itu.
dengan begitu, pihaknya secara langsung dihadapkan perwakilan mengatakan apa yang disampaikan melalui aksi merupakan aspirasi masyarakat terhadap perusahaan.
terlebih, soal register nomor 71 dijelaskan sutan, merupakan kewenangan kementerian kehutanan ri.
kemudian lanjutnya, untuk status quo sendiri, perusahaan tidak bisa menghentikan kegiatan usaha.
baca juga:diyakini ada modus baru korupsi, 4 sudah terendus kpk, 167 kada tersangka 
baca juga:kemunculan nyamuk jelang magrib jadi fenomena 
"sesuai pasal 110 huruf a tentang uu cipta kerja, kami tidak bisa menghentikan aktifitas dilahan tersebut karena tidak adanya landasan hukum," terangnya.
bicara soal surat balasan yang dilayangkan oleh forum, dirinya tak menampik itu dan telah ia terima melalui forum. 
meski begitu, belum dilakukan surat balasan lantaran dirinya masih menunggu persetujuan dari pimpinan pt sandabi indah lestari.
"tentu kami akan menjawab," ucapnya.
baca juga:kelurahan kemumu rencanakan rangkaian puncak suroan selama lima hari, berikut ini jadwalnya.
baca juga:rohidin-meriani berpasangan, usin: sejak awal sudah saya katakan
terkait lahan seluas 750 hektar yang diklaim warga merupakan hutan produksi konversi.
pihaknya saat ini masih menunggu perhitungan denda berupa pnbp yang saat ini masih diproses di kementerian kehutanan ri.
"kami juga tentu akan mematuhi keputusan dari kementerian, jika nantinya akan dilakukan denda oleh negara ya kita bayar sesuai perhitungan kementerian. 
namun jika disuruh menghentikan aktifitas itu tidak bisa karena belum ada landasan hukumnya," tandasnya.
baca juga:pria asal provinsi lampung ini, kedapatan mencuri, meninggal diamuk massa
baca juga:helmi-mi'an bekerja untuk rakyat
dari hasil audiensi antara perusahaan pt sil dengan perwakilan aksi massa dari forum petani masyarakat desa lubuk banyau, terdapat dua kesepakatan.
kesepakatan yang ditandatangani dan disaksikan kedua belah pihak diantaranya, pt sil akan membalas surat jawaban atas forum petani masyarakat desa lubuk banyau.
maksimal 14 hari kerja, serta forum akan membuat surat ke kementerian kehutanan terkait register nomor 71. (*)