Tensi Tinggi Senabah, Stop Bancakan Cuan di Lahan Sempadan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Jul 2024 - 20:08

Tensi Tinggi Senabah, Stop Bancakan Cuan di Lahan Sempadan -sumber : agricinal.com-

Balai yang secara hirarki berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, KLHK ini, merupakan subyek pengelola DAS di Provinsi Bengkulu.

Dalam laporan 2018, BPDAS Ketahun ini diketahui mengelola sejumlah 86 Daerah Aliran Sungai dengan wilayah kerja Provinsi Bengkulu.

Unit Pengelola Teknis kementerian di daerah ini, harus dilibatkan dalam upaya yang tengah dilakukan Pemda Bengkulu Utara sejak kemarin itu.

Apalagi, Bupati Mian juga berujar, fokus yang tengah dilakukannya dirinya itu untuk menyelesaikan akar persoalan.

Maka akar persoalan yang harus didapatkan jawabannya adalah keberadaan sempadan sungai yang hingga kini masih menyerupai perkebunan dan seperti menjadi bancakan penjarahan, baik oleh perusahaan pun sebaliknya oleh warga.

"Saya melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan lintas pihak.

Untuk menyikapi persoalan yang terjadi. Fokus kita adalah menuntaskan akar persoalannya," ujar Mian yang diketahui menjadi bakal calon Wakil Gubernur di Pilkada 2024 mendatang.

Padahal, persoalan gesekan sosial antara perusahaan dan warga, khususnya sejak pembaruan HGU PT Agricinal Sebelat terjadi sudah sejak lama.

Alih-alih upaya Mian, menekan tensi sosial yang timbul, pascakejadian penembakan sebagai rembet konflik horizontal antara investor dan masyarakat.

Khususnya di daerah desa penyangga perusahaan yang sejak lahirnya Perda TJSLP di daerah ini, tidak lagi menjadi obyek pelaksanaan program CSR, lantaran sudah disentralistikkan via Forum TJLSP.

tensi tinggi senabah, stop bancakan cuan di lahan sempadan                             radarutara.bacakoran.co - sempadan sungai senabah yang menjadi lokus penembakan aparat terhadap warga sipil, adalah potret kecil, "terjaganya" konflik daerah aliran sungai atau das yang bersalin rupa menjadi perkebunan kemudian dijarah.
tensi tinggi di sekitaran senabah, harus disikapi pemerintah dengan tidak main-main. 
panas gesekan sosial, tidak lepas dari kepentingan: cuan, adalah api dalam sekam atau bom waktu. 
sesampainya waktu, bakal terbakar atau meledak menjadi konflik horizontal. 
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), harus turun tangan.
 di tengah lonjakan harga tanah, potensi konflik agraria, tidak boleh dibiarkan begitu saja. 
baca juga:dugaan penembakan warga sipil, rohidin: tuntaskan akar permasalahan
baca juga:kerja nyata, mahasiswa kkn uinfas ikuti budidaya magot dan kunjungi vihara di desa rama agung
karena ketika dihadapkan dengan kuasa, rakyat yang paling potensial dan lemah, kemudian menjadi korbannya. 
padahal sudah menjadi rahasia umum, diduga kuat ruang-ruang terlarang itu, justru sudah sangat lama menjadi ladang garapan investor.
nyatanya, belum pernah kasus ini membawa para pemodal itu ke meja persidangan. 
polisi juga wajib mengambil langkah serius. 
khususnya mengenai investigasi pelaksanaan protap pengamanan di wilayah perkebunan. 
apalagi, oknum brimob dari polda bengkulu yang kini tengah disorot, melepaskan tembakannya kepada warga sipil yang diduga di atas areal eks hak guna usaha (hgu) yang sudah dilepas perusahaan. 
baca juga:seteru perusahaan sawit dengan warga berujung aksi penembakan oleh aparat, begini sikap kepala daerah
baca juga:ternyata 14 juli adalah hari pajak nasional, yuk jadi warga yang taat pajak
walaupun, kalau mencermati video yang sudah kadung viral, memang sempat terjadi aksi kejar-kejaran. 
semacam perlawanan warga seperti membawa sajam yang berujung langkah penembakan oleh anggota polisi itu ke arah paha dan terkena pula jemari seorang warga yang terlibat. 
pertanyaan yang perlu dijawab saat ini adalah dimana saja lokasi yang telah dilepaskan perusahaan sebagai eks hgu di wilayah itu? 
mengapa pt agricinal sebelat, tidak kunjung memasang patok hgu terbarunya usai mendapatkan pembaruan dari kementerian agraria dan tata ruang? 
kompolnas sebagai pihak yang mengawasi kinerja kepolisian juga harus bekerja cepat, untuk turut membantu menjawab pertanyaan publik yang sudah mengemuka.
baca juga:seteru perusahaan sawit dengan warga berujung aksi penembakan oleh aparat, begini sikap kepala daerah
baca juga:kenali, inilah 8 penyebab sakit kepala setelah beraktivitas di luar ruangan
 karena kredibilitas polri juga harus dijaga sebagai entitas resmi negara. bergerak sesuai kewenangan dan aturan.
langkah serupa juga harus dilakukan aparat. 
khususnya soal keberadaan daerah aliran sungai yang senyata-nyatanya, kini sudah bersalin rupa menyerupai perkebunan sawit. 
kepolisian resor bengkulu utara, juga belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi yang dilakukan ru pada senin, 15 juli 2024 pukul 09.18 wib.
bagaimana pertanggungjawaban balai pengelola daerah aliran sungai atau bpdas ketahun juga harus menjadi bagian dari penyikapan pemerintah, di tengah persoalan yang tengah memanas. 
baca juga:ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis 
baca juga:temukan berbagai manfaat mengkonsumsi pakis untuk kesehatan tubuh kita
balai yang secara hirarki berada di bawah direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, klhk ini, merupakan subyek pengelola das di provinsi bengkulu. 
dalam laporan 2018, bpdas ketahun ini diketahui mengelola sejumlah 86 daerah aliran sungai dengan wilayah kerja provinsi bengkulu. 
unit pengelola teknis kementerian di daerah ini, harus dilibatkan dalam upaya yang tengah dilakukan pemda bengkulu utara sejak kemarin itu. 
apalagi, bupati mian juga berujar, fokus yang tengah dilakukannya dirinya itu untuk menyelesaikan akar persoalan. 
baca juga:terlihat menjijikkan, dengan terapi menggunakan lintah sangatlah bermanfaat untuk kesehatan.
baca juga:selain pulen, ternyata umbi talas banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita
maka akar persoalan yang harus didapatkan jawabannya adalah keberadaan sempadan sungai yang hingga kini masih menyerupai perkebunan dan seperti menjadi bancakan penjarahan, baik oleh perusahaan pun sebaliknya oleh warga. 
"saya melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan lintas pihak. 
untuk menyikapi persoalan yang terjadi. fokus kita adalah menuntaskan akar persoalannya," ujar mian yang diketahui menjadi bakal calon wakil gubernur di pilkada 2024 mendatang.
padahal, persoalan gesekan sosial antara perusahaan dan warga, khususnya sejak pembaruan hgu pt agricinal sebelat terjadi sudah sejak lama.
alih-alih upaya mian, menekan tensi sosial yang timbul, pascakejadian penembakan sebagai rembet konflik horizontal antara investor dan masyarakat.
baca juga:dugaan penembakan warga sipil, rohidin: tuntaskan akar permasalahan
baca juga:kerja nyata, mahasiswa kkn uinfas ikuti budidaya magot dan kunjungi vihara di desa rama agung
khususnya di daerah desa penyangga perusahaan yang sejak lahirnya perda tjslp di daerah ini, tidak lagi menjadi obyek pelaksanaan program csr, lantaran sudah disentralistikkan via forum tjlsp. 
sebuah dokumen dibaca ru, perihal historis yang terjadi selama proses usulan pembaruan ijin hak guna usaha atau hgu oleh pt agricinal sebelat atas hgu bersyaratnya pada 18 september 2020 silam. 
membaca dokumen itu, diketahui lokus kejadian penembakan oleh oknum aparat, terhadap 2 warga yang kedapatan tengah memanen sawit di atas das sungai senabah yang merupakan eks hgu pt agricinal sebelat itu.
merupakan komposan penjelasan yang dilugas manajemen yang ditandatangani musa imanuel palti manurung dalam jabatan direktur operasional saat itu. 
baca juga:seteru perusahaan sawit dengan warga berujung aksi penembakan oleh aparat, begini sikap kepala daerah
baca juga:ternyata, ini 6 biang kerok penyebab mesin motor cepat panas, kenali gejalanya!!
kalau dicermati secara surut, maka telah terjadi dugaan praktik perambahan das selama puluhan tahun di salah satu areal hgu perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya beridentitas hgu nomor : 01/ks yang memiliki luas hampir 9 ribu hektar tersebut. 
perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang menjadi segmen usahanya ini, berkedudukan di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat. 
luasan hgu yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan das yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. 
sangat rentan menjadi bancakan, ditengah sinyalemen lemahnya sistem pengawasan. 
baca juga:ternyata 14 juli adalah hari pajak nasional, yuk jadi warga yang taat pajak
baca juga:kenali, inilah 8 penyebab sakit kepala setelah beraktivitas di luar ruangan
khusus das tepatnya sempadan aliran sungai senabah sendiri, kumulasi luasnya ratusan hektar. 
rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. jabaran resmi manajemen itu, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih.  
senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasanya, khusus yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal memiliki luas 200-an hektar. 
bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari hgu juga termasuk berada di kawasan sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar serta sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar. 
pertanyaannya, mengapa tanam tumbuh yang dahulunya milik perusahaan berupa kebun sawit itu tak kunjung ditumbang?  
baca juga:ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis 
baca juga:temukan berbagai manfaat mengkonsumsi pakis untuk kesehatan tubuh kita
pesan elektronik yang sudah disampaikan kepada manajemen perusahaan pt agricinal sebelat, pada senin, 15 juli 2024 pukul 17.51 wib, hingga naskah berita naik ke meja redaksi belum mendapatkan jawaban.