Program TJSLP Mati Suri

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 09 Jul 2024 - 20:21

Kepala Bapelitbangda Bengkulu Utara, Dr Dodi Hardinata-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di daerah, perlu dibarengi dengan transparansi anggaran.

Memasuki Semester 2 Tahun Anggaran 2024, gaung kegiatan CSR yang dikomandoi oleh Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau TJSLP, belum kentara.

Sekretaris Sekretariat yang juga Kepala Bapelitbangda Bengkulu Utara, Dr Dodi Hardinata, saat ditanyai soal ini mengatakan masih dalam persiapan.

Dia belum menjelas gamblang, bagaimana persiapan yang tengah dilakukan. Meski begitu, Pejabat ex officio di Forum TJSLP ini menerangkan kegiatannya akan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sokongan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang dihimpun Forum Tangggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), praktis cenderung terpusat.

Di tataran lapangan, potensi konflik horizontal antara warga dan perusahaan mestinya sudah harus menjadi cermatan bersama.

Apalagi, sentralistik pengelolaan anggaran CSR semacam ini, nyatanya menjadi modus operandi dalam mega korupsi anyar yang terungkap dalam skandal mega korupsi timah yang digarap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam skandal korupsi timah, menempatkan CSR sebagai alibi para tersangka, selama bertahun-tahun sebelum kemudian dibongkar praktik curangnya.

Pegiat sosial daerah, Alfian Yudiansyah, S.Sos, menilai sentralistik pengelolaan dana CSR di daerah, harus segera dilakukan penyelarasan dan perluasan program.

Selain transparansi daerah atas penyelenggaraan program yang sebelumnya, dilakukan secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan.

program tjslp mati suri                             radarutara.bacakoran.co - pengelolaan dana corporate social responsibility atau csr di daerah, perlu dibarengi dengan transparansi anggaran. 
memasuki semester 2 tahun anggaran 2024, gaung kegiatan csr yang dikomandoi oleh forum tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau tjslp, belum kentara. 
sekretaris sekretariat yang juga kepala bapelitbangda bengkulu utara, dr dodi hardinata, saat ditanyai soal ini mengatakan masih dalam persiapan. 
dia belum menjelas gamblang, bagaimana persiapan yang tengah dilakukan. meski begitu, pejabat ex officio di forum tjslp ini menerangkan kegiatannya akan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. 
 baca juga:masuk semester 2, serapan apbd bengkulu utara 1,3 triliun di capaian 52 persen
baca juga:dpmd godok proses pilkades antar waktu desa tirta makmur dan tanah rekah
sokongan dana csr dari perusahaan-perusahaan yang dihimpun forum tangggungjawab sosial lingkungan perusahaan (tjslp) di kabupaten bengkulu utara (bu), praktis cenderung terpusat. 
di tataran lapangan, potensi konflik horizontal antara warga dan perusahaan mestinya sudah harus menjadi cermatan bersama.
apalagi, sentralistik pengelolaan anggaran csr semacam ini, nyatanya menjadi modus operandi dalam mega korupsi anyar yang terungkap dalam skandal mega korupsi timah yang digarap kejaksaan agung (kejagung). 
dalam skandal korupsi timah, menempatkan csr sebagai alibi para tersangka, selama bertahun-tahun sebelum kemudian dibongkar praktik curangnya.   
pegiat sosial daerah, alfian yudiansyah, s.sos, menilai sentralistik pengelolaan dana csr di daerah, harus segera dilakukan penyelarasan dan perluasan program. 
baca juga:begini skema perpanjangan anggota badan permusyawaatan desa
baca juga:keruskaan motor dinas kades tanggungjawab pemerintah desa
selain transparansi daerah atas penyelenggaraan program yang sebelumnya, dilakukan secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan. 
"walau pun saat ini sudah dilakukan memang. tapi, didominasi oleh kebutuhan infrasktruktur," ungkapnya. 
sementara, csr yang dipayungi oleh undang-undang ini, dimaksudkan menjaga iklim investasi, antara investor dengan kawasan sosial di wilayah bisnisnya. 
"baik itu seperti desa penyangga dan program lainnya yang bertujuan menjaga hubungan perusahaan dan lingkungan sosial," ujarnya.
salah satunya, kata dia, perlu juga dilakukan menyikapi kebutuhan unit pemadam kebakaran di daerah yang masih kelabakan dalam manajemen kebakaran. 
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
baca juga:mengubah limbah jagung menjadi biomassa untuk solusi energi bersih
sebaran unit kendalinya, yang relatif belum memberikan jangkauan yang selaras dengan luas wilayah daerah saat ini.
perluasan lagi juga perlu dilakukan dengan membangun sistem ekonomi di masyarakat. dimana, csr juga menjadi basis pendanaan bagi pelaku umkm di daerah misalnya, ini juga perlu dilakukan.
"masyarakat saat ini masih dalam pengaruh putaran setan dana rentenir. ini terjadi karena dilema di masyarakat. di satu sisi, akses perbankan juga belum mumpuni mengakomodi pelaku usaha," ungkapnya. 
tak hanya itu saja, lanjut dia, sentralistik yang dilakukan oleh pemda bu dalam pengelolaan dana csr lewat forum tjlsp, juga dapat dijalankan dengan program-program pembangunan ekonomi. 
baca juga:anggaran 167,8 miliar di balik 2 lelang jabatan
baca juga:memahami disertasi soal pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimum remedium milik bendum nasdem
"seperti dukungan kredit murah seperti kur. kenapa ini tidak dilakukan?" ujarnya.
anggota dprd bu dari pks, agustanto, sependapat soal perluasan program csr itu. fasilitas damkar, berikut dengan sarana dan prasarana penunjang, memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama. 
dengan kondisi fiskal yang terbatas, ditambah lagi adanya penugasan-penugasan pada slot-slot anggaran yang mestinya dapat lebih leluasa digunakan daerah. 
seperti dana alokasi umum (dau), memang kian menyulitkan ruang gerak perencanaan anggaran yang otonom. 
"maka perluasan fungsi csr yang dimotori tjslp ini, patut dilakukan. dan sudah berjalan. tahun ini dengan mengakomodir anggaran khusus dana bagi pendamping pasien tidak mampu yang harus dirawat di rumah sakit," ujarnya, kemarin. 
baca juga:lakukan hal ini, 7 hal yang harus dipelajari agar jadi fotografer andal
baca juga:bukan sekedar olahraga biasa ! ini 6 manfaat dari olahraga renang bagi kesehatan tubuh
"program positif ini, merupakan rumpun regulasi turunan atas perda jamkesda yang merupakan inisiasi dewan," sambungnya lagi menjelas. 
rentet kejadian kebakaran yang belakangan kerap terjadi, dinilai agustanto harusnya sudah menjadi warning bagi pemerintah daerah soal urgensi unit-unit kendali damkar.
upaya daerah yang berhasil melobi pusat, sehingga menjadi obyek program hibah dari negara jepang, turut diakui legislatif sebagai upaya cerdas menyikapi ruang gerak fiskal terbatas yang menjadi kasus laten di banyak daerah.
"tinggal lagi, manajemen opd terkait untuk jangka pendek dan jangka panjang tentang kebutuhan damkar ini harus dilakukan," ungkapnya. 
baca juga:masuk semester 2, serapan apbd bengkulu utara 1,3 triliun di capaian 52 persen
baca juga:tingkatkan daya saing, pengurus koperasi di mukomuko ikuti pelatihan
"termasuk forum tjslp bisa memainkan peran," susulnya lagi menegas. 
dia menegas, jika tidak segera mungkin dilakukan, maka justifikasi negatif terhadap pemerintahan di daerah, lama-lama juga akan terjadi. 
terpisah, kepala satpol pp dan damkar bu, sasman,s.sos, mm, mengatakan desain penempatan damkar secara umum sudah dilakukan. 
langkah mencari solusi, untuk dapat meng-upgrade fasilitas damkar yang fungsinya juga sangat luas, lebih kurang hingga belasan item, kata sasman, terus dilakukan daerah.
baca juga:dpmd godok proses pilkades antar waktu desa tirta makmur dan tanah rekah
baca juga:begini skema perpanjangan anggota badan permusyawaatan desa
walau pun, terus dia lagi, kendala keterbatasan anggaran di daerah yang terjadi. kondisi semacam ini, kata sasman, tidak hanya terjadi di bengkulu utara, tapi banyak di daerah lain juga. 
"maka lewat arahan bapak bupati mian, alhamdulillah daerah kita ini menjadi obyek program hubungan diplomatis indonesia-jepang. kita mendapatkan 3 unit kendaraan, untuk menunjang fungsi damkar," kata sasman. 
kepastian program yang sudah dileges pusat dan diterima daerah, kata sasman, menjadi jawaban atas upaya daerah menyikapi kondisi pelik dan dilematis akan kebutuhan unit damkar di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan dan tersebar di 19 kecamatan. 
"tata kelola damkar, tentu terus dilakukan evaluasi. seturut dengan perkembangan dan kebijakan fiskal di daerah dan juga pusat pusat. sembari mengintip, program-program lain yang memungkinkan untuk ditarik ke daerah kita," ungkapnya memungkas. (*)