Program TJSLP Mati Suri

"Walau pun saat ini sudah dilakukan memang. Tapi, didominasi oleh kebutuhan infrasktruktur," ungkapnya. 

Sementara, CSR yang dipayungi oleh undang-undang ini, dimaksudkan menjaga iklim investasi, antara investor dengan kawasan sosial di wilayah bisnisnya. 

"Baik itu seperti desa penyangga dan program lainnya yang bertujuan menjaga hubungan perusahaan dan lingkungan sosial," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, perlu juga dilakukan menyikapi kebutuhan unit pemadam kebakaran di daerah yang masih kelabakan dalam manajemen kebakaran. 

BACA JUGA:Unsur Pimpinan DPRD Mukomuko Dibelikan Mobil Dinas Baru

BACA JUGA:Mengubah Limbah Jagung Menjadi Biomassa untuk Solusi Energi Bersih

Sebaran unit kendalinya, yang relatif belum memberikan jangkauan yang selaras dengan luas wilayah daerah saat ini.

Perluasan lagi juga perlu dilakukan dengan membangun sistem ekonomi di masyarakat. Dimana, CSR juga menjadi basis pendanaan bagi pelaku UMKM di daerah misalnya, ini juga perlu dilakukan.

"Masyarakat saat ini masih dalam pengaruh putaran setan dana rentenir. Ini terjadi karena dilema di masyarakat. Di satu sisi, akses perbankan juga belum mumpuni mengakomodi pelaku usaha," ungkapnya. 

Tak hanya itu saja, lanjut dia, sentralistik yang dilakukan oleh Pemda BU dalam pengelolaan dana CSR lewat forum TJLSP, juga dapat dijalankan dengan program-program pembangunan ekonomi. 

BACA JUGA:Anggaran 167,8 Miliar di Balik 2 Lelang Jabatan

BACA JUGA:Memahami Disertasi Soal Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium Milik Bendum Nasdem

"Seperti dukungan kredit murah seperti KUR. Kenapa ini tidak dilakukan?" ujarnya.

Anggota DPRD BU dari PKS, Agustanto, sependapat soal perluasan program CSR itu. Fasilitas damkar, berikut dengan sarana dan prasarana penunjang, memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama. 

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ditambah lagi adanya penugasan-penugasan pada slot-slot anggaran yang mestinya dapat lebih leluasa digunakan daerah.