Masuk Semester 2, Serapan APBD Bengkulu Utara 1,3 Triliun di Capaian 52 Persen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 09 Jul 2024 - 20:17

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Pendapatan Asli Daerah atau PAD turut digenjot oleh daerah di tahun ini dan menjadi bagian dalam skenario penerimaan netto daerah dalam menampal defisit anggaran senilai Rp 39,5 miliar.

PAD dipatok besarannya dalam APBD di angka Rp 25,71 miliar yang akan ditopang dominan dari Pajak Penerangan Jalan Umum atau PPJU.

PPJU ini merupakan pajak daerah yang didapat dari pelanggan listik milik PLN di daerah ini. Besarannya 10 persen dari total tagihan listrik bulanan. PLN di kabupaten ini setidaknya memiliki jumlah pelanggan sebanyak 86 ribu pelanggan.

masuk semester 2, serapan apbd bengkulu utara 1,3 triliun di capaian 52 persen                            radarutara.bacakoran.co - serapan anggaran di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu secara kumulatif hingga 8 juli 2024, di angka rp 675,9 miliar atau setara dengan hampir 53 persen. 
diketahui eksekutif dan legislatif menyepakati bejana anggaran daerah tahun ini di angka rp 1,3 triliun dari total pendapatan yang diterima daerah tahun ini sebesar rp 1,28 triliun. 
jika ditilik proyeksi belanja yang diasumsikan daerah, pada periodisasi yang diwartakan ru, capaian kumulatifnya di angka 47 persen atau sebesar rp 615 miliaran. 
kondisi fiskal daerah ini, tidak begitu beda dengan kebanyakan daerah-daerah di indonesia. dimana, apbd masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam format transfer keuangan ke daerah. 
baca juga:begini skema perpanjangan anggota badan permusyawaatan desa
baca juga:keruskaan motor dinas kades tanggungjawab pemerintah desa
untuk diketahui, angka tkd yang di dalamnya termasuk dana desa ini, angkanya yang ditransfer dirjen perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan ta 2024 sebesar rp 1,1 triliun. 
dalam rapat tepra terakhir yang digelar pada juni lalu, sebanyak 29 organisasi perangkat daerah atau opd di kabupaten ini, menyoroti 28 satker lantaran persoalan tingkat serapan yang masih rendah. 
komposan satker dengan tingkat serapan yang rendah tersebut, turut menempatkan opd dengan nilai anggaran-anggaran bongsor. 
sebut saja seperti dinas pupr, dinas kesehatan, sekretariat daerah, sekretariat dprd, bapelitbangda, dinas lingkungan hidup, dinas perdagangan, dinas perkebunan, dispora, dinas pariwisata hingga dpmd, termasuk inspektorat daerah. 
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
baca juga:mengubah limbah jagung menjadi biomassa untuk solusi energi bersih
sedangkan torehan serapan anggaran yang dipandang baik, menyebar pada enam opd yang relatif memiliki anggaran kecil. kecuali, badan kesbangpol yang membopong anggaran cukup tinggi, rerata terkait dengan kebijakan hibah anggaran yang dilakukan oleh daerah. 
sementara, untuk serapan yang berada di pertengahan, menyebar pada 17 opd seperti kominfo, dispendik, dinas perikanan, satpol pp damkar, dinas kearsipan daerah dan perpustakaan. sisanya, merupakan opd kecamatan, minus tanjung agung palik, pinang raya dan arga makmur yang masuk dalam rombongan opd rapor merah. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan kerja serapan di sektor anggaran pada tahun berjalan. 
pemantauan secara periodik yang akan menjadi muatan evaluatif lewat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau tepra, kata sekda, menjadi upaya untuk menggenjot capaian program yang telah diproyeksikan sebagai rencana kerja opd. 
baca juga:anggaran 167,8 miliar di balik 2 lelang jabatan
baca juga:memahami disertasi soal pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimum remedium milik bendum nasdem
"dari evaluasi sebelumnya, akan menjadi evaluasi berikutnya lagi," ujarnya. 
turut disampaikan sekda, penyelenggaraan program dalam serapan anggaran juga menjadi salah satu bagian dari penilaian kinerja opd secara makro. 
serapan anggaran pula, lanjut sekda, akan berimplikasi pada menggerakkan roda perekonomian di daerah. karena lewat kegiatan-kegiatan yang dijalankan seperti di sektor infrastruktur, akan menjadi klaster-klaster munculnya lapangan pekerjaan. 
karenanya tingkat serapan ini dilakukan secara berjenjang. jangan sampai, anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat, tidak cepat terdistribusikan dalam format-format program yang sudah dirancang dan berimbas kepada masyarakat. 
"tingkat serapan anggaran oleh opd ini, akan menjadi justifikasi atau potret daerah di sektor penyelenggaraan pembangunan bagi pusat. karenanya ini, sangat prinsip sekali," ujarnya menegasi dengan mimik wajah serius. 
baca juga:lakukan hal ini, 7 hal yang harus dipelajari agar jadi fotografer andal
baca juga:bukan sekedar olahraga biasa ! ini 6 manfaat dari olahraga renang bagi kesehatan tubuh
pejabat eselon tertinggi di kabupaten ini juga mengharapkan, agar kegiatan anggaran yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan. 
jangan sampai, kata dia, alokasi anggaran yang telah direncanakan atau bahkan yang telah dialokasikan anggarannya oleh pusat lewat format dana alokasi khusus atau dak, justru tidak terserap. 
pantauan media ini, dalam kumulasi anggaran yang harus dijalankan di tahun ini, terdapatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa yang cukup besar yakni mencapai rp 42 miliar. 
total belanja daerah yang diasumsikan sebesar rp 1,3 triliun, diketahui 40 persen lebih sudah disedot oleh belanja pegawai dengan angka fantastis : rp 505,51 triliun yang sudah terserap sebesar rp 264,6 miliar. 
baca juga:tahukah kalian, ternyata buah labu kuning menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh kita
baca juga:dpmd godok proses pilkades antar waktu desa tirta makmur dan tanah rekah
pendapatan asli daerah atau pad turut digenjot oleh daerah di tahun ini dan menjadi bagian dalam skenario penerimaan netto daerah dalam menampal defisit anggaran senilai rp 39,5 miliar. 
pad dipatok besarannya dalam apbd di angka rp 25,71 miliar yang akan ditopang dominan dari pajak penerangan jalan umum atau ppju. 
ppju ini merupakan pajak daerah yang didapat dari pelanggan listik milik pln di daerah ini. besarannya 10 persen dari total tagihan listrik bulanan. pln di kabupaten ini setidaknya memiliki jumlah pelanggan sebanyak 86 ribu pelanggan.