Bapang Periode Juli Disalur Agustus

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Sabani,SH.-istimewa-

Pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh? Sabani melanjutkan, roda perekonomian menempatkan 3 sektor yakni pemerintah, masyarkaat dan dunia usaha, sebagai triger ekonomi. 

Maka diperlukan, langkah-langkah yang juga tetap bijak untuk menjaga situasi pasar, namun tetap memiliki program intervensi terukur sebagai bagian dari kerja mitigasi. 

"Karena stabilitas ini, bukan cuma fokus pada menekan harga serendah-rendahnya. Tapi juga, dilakukan dengan mempertimbangkan sektor dunia usaha yang juga harus tetap sama-sama terjaga," ungkapnya. 

BACA JUGA:Beruang Berkeliaran di Sekitaran Kaki Bukit Barisan, Lebih Berani Lagi Sempet di Belakang Rumah Warga

BACA JUGA:Selain Buahnya yang Manis dan Enak, Daun dPepaya Menyimpan Berbagai Manfaat Bagi Kesehatan

"Makanya, selain Bapang, masih ada bansos lain yang tetap digulirkan pemerintah. Tujuannya adalah tetap menjaga daya beli di masyarakat," jelasnya lagi, memungkas.

Senada Kepala Gudang Bulog Taba Tembilang, Bengkulu Utara, Henopi, menyampaikan, tidak ada perubahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg ini. 

PT Pos (Persero), lanjut Henopi, telah menyampaikan konfirmasi berupa DO kebutuhan beras yang bakal didistribusikan kepada penerima program. 

Untuk diketahui, distribusi bapang sejak Januari 2024, sudah disalurkan pemerintah dengan menggandeng Pos Indonesia.

Masih menggunakan program yang sama yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sebelumnya didistribusikan oleh Jasa Prima Logistik (JPL). JPL merupakan anak perusahaan di bawah kendali Bulog yang kini digantikan oleh PT Pos Indonesia. 

BACA JUGA:Kaum Hawa Wajib Coba! Ini Sederet Khasiat Konsumsi Jamu Kunyit Asam Bagi Kesehatan

BACA JUGA:Kekompakan Rakyat, Gagalkan Kudeta Militer di Bolivia

Keterlibatan Bulog dalam saban periodisasi distribusi, lantaran Bulog yang menjadi pengelola Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP yang jumlahnya tahun 2024 ini sebanyak 22 juta ton. 

"Berdasarkan DO, kebutuhan berasnya sebanyak 353,7 ton," bebernya, soal beras dengan kualifikasi medium tersebut.

Soal pasokan beras, Henopi bilang, stok beras di gudang yang tengah dipimpinnya, tercatat berjumlah 700-ton. Jumlah tersebut, masih akan ditambah lagi dalam proses sebanyak 300 ton dari Lampung. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan