2 Fraksi Abstain, Rapaerda APBD Bengkulu Utara Tahun 2023 Menjadi Perda. 5 Fraksi Ini Sampaikan Catatan Akhir.

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Jumat , 28 Jun 2024 - 09:12

2 Fraksi Abstain, Rapaerda APBD Bengkulu Utara Tahun 2023 Menjadi Perda. 5 Fraksi Ini Sampaikan Catatan Akhir...-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian kata akhir Fraksi.

Atas raperda pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023, Kamis 27 Juni 2024 berjalan lancar.

Meski sempat mundur beberapa jam dari jadwal yang sudah ditentukan, namun sidang paripurna yang langsung dipimpin oleh ketua DPRD Bengkulu Utara didampingi Waka 1 dan II DPRD BU tersebut, berlangsung lancar hingga selesai.

RaSelain anggota DPRD Bengkulu Utara, hadir dalam sidang ini, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata SE MAP, kepala OPD beserta jajaran di lingkungan pemkab Bengkulu Utara serta undangan lain.

Dalam paripurna ini, 5 Fraksi yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Hanura, fraksi Nasdem dan fraksi Nurani Indonesia Sejahtera menyampaikan kata akhir.

Kemudian 2 fraksi yakni PAN dan fraksi De Asen menyatakan Abstain atau tidak memberikan sikap.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara SH menyampaikan bahwa dari 5 fraksi yang telah menyampaikan kata akhir fraksi dan menyetujui rapaerda, kemudian 2 fraksi abstain.

Maka Rapaerda APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 dinyatakan sah menjadi perda tahun 2024.

"Terimakasih kepada anggota dewan yang telah menyetujui rapaerda ini menjadi perda, mudah mudahan peraturan daerah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu Utara," Jelas Sonti.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, MAP dalam sambutannya menyampaikan.

2 fraksi abstain, rapaerda apbd bengkulu utara tahun 2023 menjadi perda. 5 fraksi ini sampaikan catatan akhir.                            radarutara.bacakoran.co - sidang paripurna dprd kabupaten bengkulu utara dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi.
atas raperda pelaksanaan apbd kabupaten bengkulu utara tahun 2023, kamis 27 juni 2024 berjalan lancar. 
meski sempat mundur beberapa jam dari jadwal yang sudah ditentukan, namun sidang paripurna yang langsung dipimpin oleh ketua dprd bengkulu utara didampingi waka 1 dan ii dprd bu tersebut, berlangsung lancar hingga selesai. 
raselain anggota dprd bengkulu utara, hadir dalam sidang ini, wakil bupati bengkulu utara, arie septia adinata se map, kepala opd beserta jajaran di lingkungan pemkab bengkulu utara serta undangan lain. 
baca juga:raperda rpjpd dibahas, pansus dprd provinsi bengkulu targetkan singkron dengan rpjpn
baca juga:dprd provinsi bengkulu siap bahas raperda pelaksanaan apbd dan rpjpd
dalam paripurna ini, 5 fraksi yakni fraksi pdi perjuangan, fraksi golkar, fraksi hanura, fraksi nasdem dan fraksi nurani indonesia sejahtera menyampaikan kata akhir.
 kemudian 2 fraksi yakni pan dan fraksi de asen menyatakan abstain atau tidak memberikan sikap. 
ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara sh menyampaikan bahwa dari 5 fraksi yang telah menyampaikan kata akhir fraksi dan menyetujui rapaerda, kemudian 2 fraksi abstain.
maka rapaerda apbd kabupaten bengkulu utara tahun 2023 dinyatakan sah menjadi perda tahun 2024.
baca juga:penolakan tapera, dprd provinsi bengkulu pastikan aspirasi pekerja sampai ke tingkat pusat
baca juga: fraksi nurani indonesia sejahtera dan fraksi gerindra dprd bu paparkan pandangan umum
"terimakasih kepada anggota dewan yang telah menyetujui rapaerda ini menjadi perda, mudah mudahan peraturan daerah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat bengkulu utara," jelas sonti. 
sementara itu, wakil bupati bengkulu utara, arie septia adinata, se, map dalam sambutannya menyampaikan.
atas nama pemerintah kabupaten bengkulu utara, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada anggota dprd yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
wabup ari juga menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada fraksi fraksi yang telah membahas dan menyetujui rapaerda apbd bengkulu utara tahun 2023 menjadi perda tahun 2024 ini. 
baca juga:fraksi de asen dprd bu menilai masih ada potensi pad belum tergali maksimal
baca juga:tegas! fraksi golkar dprd bu: perda adalah instrumen atau pedoman pembangunan dan kebijakan daerah
wabup arie juga menyampaikan bahwa pihaknya menyadari, selama proses pembahasan, banyak dinamika yang terjadi dan mengguras waktu, fikiran dan tenaga, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. 
selain itu, kami juga mengucapkan terimakasih, atas saran dan catatan catatan yang disampaikan pada saat rapat kerja.  
hal ini akan menjadi perhatian kami ke depan dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah kabupaten bengkulu utara. 
"mudah mudahan ini menjadi persembahan terbaik bagi kita dalam melaksanakan program kerja dalam kegiatan membangun kabupaten bengkulu utara yang kita cintai bersama," singkat wabup ari. 
baca juga:evaluasi aset, dprd bu minta pemkab benahi lapangan alun-alun rajo malim paduko
baca juga:dprd bengkulu utara siap bahas rancangan pembangunan jangka panjang pemkab bengkulu utara 2025 - 2045
wabup ari menambahkan, dengan telah ditetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang pelaksanaan apbd tahun 2023. 
kita telah menambah lagi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten bengkulu utara. 
"selanjutnya, proses pengesahan rancangan peraturan daerah ini akan kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," demikian wabup arie.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan