Ketua DPR Tagih Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 27 Jun 2024 - 20:09

Ketua DPR Tagih Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi-instagram :puanmaharaniri-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sengkarut sistem keamanan digital nasional yang dibobol peretas, selain merembet dengan munculnya petisi yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mundur.

Ternyar, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menagih aturan turunan atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang tak kunjung diterbitkan pemerintah.

Sulung dari Ketua Umum atau Ketum PDIP ini, mengkritisi soal situasi nasional lebih dari seminggu ke belakang, dihadapkan dengan terhambatnya kanal-kanal layanan publik, pasca Pusat Data Nasional atau PDN bahkan sampai dengan PDN Sementara atau PDNS, diretas ronsomeware yang berujung pemerintah mengangkat bendera putih: menyerah.

"...lebih dari itu keamanan data pribadi masyarakat juga terancam," khawatir Puan Maharani, yang diunggah lewat instagram pribadinya, Kamis, 27 Juni 2024, sekitar Pukul 15.20 WIB.

Lepas dari kepentingan PDIP, muatan yang sekaligus menjadi kritik legislatif terhadap pemerintah ini, cukup memiliki dasar.

Pertama, persoalan lumpuhnya PDN sehingga pemerintah kemudian memproklamirkan mengaku kalah dengan hacker yang mengunci data-data yang terkandung dalam PDN.

UU Nomor 27 Tahun 2022, masih mengulas sorotan yang dilancarkan Puan Maharani itu, merupakan undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pada 2022 lalu.

Dengan artian, sudah hampir 2 tahun, akibat belum adanya aturan turunan atas UU ini, menyebabkan hukum positif yang telah disahkan menjadi undang-undang pun tidak dapat dijalankan.

"Negara harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya," lugas Puan mengingatkan, pemerintah.

Sebagai komposan unsur penyelenggara pemerintahan, barisan figur sentral di partai yang kini kembali menguasai keterisian kursi di DPR RI tersebut, meminta pemerintah untuk segera menjalankan UU PDP yang telah disahkan bersama-sama dengan pemerintah.

ketua dpr tagih aturan turunan uu perlindungan data pribadi                            radarutara.bacakoran.co - sengkarut sistem keamanan digital nasional yang dibobol peretas, selain merembet dengan munculnya petisi yang mendesak menteri komunikasi dan informatika, budi arie setiadi, mundur. 
ternyar, ketua dpr ri, puan maharani, menagih aturan turunan atas undang-undang perlindungan data pribadi atau uu pdp yang tak kunjung diterbitkan pemerintah. 
sulung dari ketua umum atau ketum pdip ini, mengkritisi soal situasi nasional lebih dari seminggu ke belakang, dihadapkan dengan terhambatnya kanal-kanal layanan publik, pasca pusat data nasional atau pdn bahkan sampai dengan pdn sementara atau pdns, diretas ronsomeware yang berujung pemerintah mengangkat bendera putih: menyerah. 
"...lebih dari itu keamanan data pribadi masyarakat juga terancam," khawatir puan maharani, yang diunggah lewat instagram pribadinya, kamis, 27 juni 2024, sekitar pukul 15.20 wib.
baca juga:tata kelola arsip di daerah masih belum standar 
baca juga:jangan tembak atas kuda! coklit oleh pantarlih harus objektif
lepas dari kepentingan pdip, muatan yang sekaligus menjadi kritik legislatif terhadap pemerintah ini, cukup memiliki dasar. 
pertama, persoalan lumpuhnya pdn sehingga pemerintah kemudian memproklamirkan mengaku kalah dengan hacker yang mengunci data-data yang terkandung dalam pdn. 
uu nomor 27 tahun 2022, masih mengulas sorotan yang dilancarkan puan maharani itu, merupakan undang-undang yang disahkan oleh dpr ri pada 2022 lalu. 
dengan artian, sudah hampir 2 tahun, akibat belum adanya aturan turunan atas uu ini, menyebabkan hukum positif yang telah disahkan menjadi undang-undang pun tidak dapat dijalankan. 
baca juga:suami kerja ke tambang, istri cari gas. rumah kpm pkh air sebayur terbakar habis
baca juga:waktu mediasi habis, seteru tabat pemda bengkulu utara- pemda lebong tunggu putusan mk
"negara harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya," lugas puan mengingatkan, pemerintah.
sebagai komposan unsur penyelenggara pemerintahan, barisan figur sentral di partai yang kini kembali menguasai keterisian kursi di dpr ri tersebut, meminta pemerintah untuk segera menjalankan uu pdp yang telah disahkan bersama-sama dengan pemerintah. 
"kita semua berharap bisa menjalankan amanat uu ini dan segera membuat aturan turunannya agar uu ini dapat dilaksanakan," ujar puan memungkas. 
kelumpuhan pdn yang berada di bawah kendali kementerian komunikasi dan informati serta menggandeng pihak ketiganya yakni telkom itu, dipandang layak untuk bertanggungjawab. 
baca juga:menilik harta kepala ppatk yang punya hutang 2 miliar, kalah kaya dengan sekjennya
baca juga:bukan sekedar dijadikan sayuran biasa! ini sederet manfaat dari sayur kol bagi kesehatan tubuh
dari hasil rilis sikap kementerian kominfo, bssn dan telkom yang menjadi pihak ketiga pengelolaan pdn yang digandeng menteri budi arie setiadi, praktis pemerintah tidak mampu menyelamatkan data-data yang sudah dikunci oleh peretas. pendeknya, negara kalah dalam perlawanan ini. 
apa-apa saja yang ditegasi dalam uu pdp itu? secara umum, intisari yang menjadi fokus uu ini ditegasi dalam pasal 1 ketentuan umum yang dijabarkan mulai angka 1 hingga angka 11. 
dijelaskan, data pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
selain itu, ditegaskan juga, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data fribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. 
baca juga:ppatk tengah naik daun, bambang pacul : kalo aku jadi presiden kepalanya aku yang pilih, ngeri ini pak!
baca juga:pahami, ini 7 tanda-tanda whatsapp anda sedang disadap beserta cara mengatasinya..
pasal pasal 3, turut ditegaskan juga soal asas dalam uu pdp yakni meliputi pelindungan; kepastian hukum; kepentingan umum; pemanfaatan; kehati-hatian; keseimbangan; pertanggungjawaban dan kerahasiaan. 
dalam bab penjelasan, salah satunya pada pasal 53 ayat (1) menjelaskan: yang dimaksud dengan "pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi" adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan
kepatuhan atas prinsip pelindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data pribadi.
kegagalan pelindungan data pribadi, juga sudah ditegasi dalam uu pdp ini. tepatnya pada pasal 46 ayat (1) yang berbunyi : yang dimaksud dengan okegagalan pelindungan data pribadi" adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
baca juga:israel dan hizbullah makin tegang, perang besar bisa meletus dalam hitungan hari
baca juga:ini langkah yang perlu dilakukan untuk menjinakkan burung jalak
pasal 46 ayat (1), menerangkan dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:a. subjek data pribadi; dan b. lembaga.