Menunggu Ditangkapnya Bandar Judi Online Indonesia
Ilustrasi : pemain judi online ketika berjudi -dataindonesia.id-
Secara administratif, draf UU Perampasan Aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif.
Jokowi, dalam peringatan 22 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang di Istana Kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali.
Politisi PDIP itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke DPR, agar draf RUU Perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
BACA JUGA:Banyak Yang Belum Tau !! Cara Kirim Foto Jernih dan Anti Pecah Lewat WhatsApp..
Diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf UU Perampasan Aset. Turut pula membersamainya adalah draf UU Pembatasan Uang Kartal.
Jokowi optimis, lewat RUU yang tengah ditunggu jadwal pembahasannya dari DPR itu, sangat strategis karena akan memberikan efek jera kepada koruptor di Indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara.
Pada injury time masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi bahkan menitipkan pesan moral pada penerusnya, untuk memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.
"....sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ungkap Jokowi, pada Rabu, 17 April 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kokohnya sindikat perjudian online, kentara begitu kuatnya di Indonesia. Sampai-sampai, upaya memberangus aktivitas ilegal harus menunggu diskresi Presiden.
BACA JUGA:Dagestan, Tanah Pencetak Petarung Tangguh. Negeri Asal Para Juara Bela Diri Kelas Dunia.
BACA JUGA:Hari Ini, HANI Diperingati Oleh Dunia, Tahukah Kamu Apa Itu Hani?
Satgas yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Hukum, dan Keamanan ini, akan memotori tiga tugas dari Presiden sampai dengan 31 Desember 2024 yang meliputi mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien;
Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring; dan
Menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.