Ayo Daftar jadi Pantarlih Pilkada 2024, Anggaran Honornya 800 Juta Lebih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 17 Jun 2024 - 19:31

Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Dr Dedi Mulyadi-Radar Utara/ Benny Siswanto-

e. Penetapan sekretaris dan staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan pakta integritas.

Lantas, bagaimana dengan skema evaluasi? skema ini diterangkan dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Prosesnya sebagai beritkut : a. Sekretariat PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan Sekretariat PPS untuk dilakukan penilaian kinerja;

b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan; 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.

"Perekrutannya seperti awal. Saat ini sudah ada beberapa yang telah menyampaikan, masih ada juga yang belum. Tapi hal ini (pembentukan sekretariat PPS) sudah kita sampaikan sejak pelantikan PPS," terangnya.

Karena tahapan selanjutnya yang tinggal menunggu petunjuk teknis dari KPU, adalah pelaksanaan pemutahiran data pemilih atau Pantarlih.

"Nah penyiapan sekratariat PPK hingga PPS, ini salah satunya adalah untuk pelaksanaan tahapan pantarlih," pungkasnya. (*)

ayo daftar jadi pantarlih pilkada 2024, anggaran honornya 800 juta lebih                             radarutara.bacakoran.co - kpu di daerah sejak 13 juni lalu, membuka lowongan kerja untuk mengisi kebutuhan badan adhoc di lingkungannya. adalah petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih atau ppdp. 
secara umum, seleksi badan adhoc yang memiliki masa kerja 24 juni sampai dengan 25 juli 2024 ini, diatur mekanisme perekrutannya dalam keputusan kpu nomor 638 tahun 2024 tentang perubahan kelima keputusan kpu nomor 476 tahun 2022. 
beleid tersebut mengatur tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. lugasnya pada bab iii tentang pembentukan petugas pemutahiran data pemilih. 
ketua kpu bengkulu utara, santoso melalui divisi sosdiklih, parmas dan sdm, dr dedi mulyadi, membenarkan pihaknya telah membuka pendaftaran pantarlih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada kabupaten bengkulu utara tahun 2024. 
ayo daftar jadi pantarlih pilkada 2024, anggaran honornya 800 juta lebih --
baca juga:sekretariat pps, kpu : kesepakatan pps bersama kades/lurah
baca juga:deni setiabudi mundur dari ketua kpu mukomuko
"waktu pendaftarannya, sejak 13 juni hingga 19 juni 2024," jelas dedi mulyadi. 
pengumuman dimulainya tahap pendaftaran, telah pula disampaikan lewat laman-laman publik, sekretariat kpu kabupaten hingga sekretariat panitia pemungutan suara atau pps, agar dapat diketahui publik. 
"pendaftaran dilakukan di sekretariat pps masing-masing desa atau kelurahan," ungkapnya.
selain sekretariat pps desa atau kelurahan masing-masing menjadi lokus pendaftaran, turut dipersyaratkan untuk menjadi bagian dari unsur penyelenggaran pemilihan ini meliputi :
baca juga:kpu siapkan motor dinas untuk ppk di mukomuko
baca juga:ada peserta seleksi pps otomatis lulus, kpu tak membantah, begini alasannya
a. warga negara indonesia. 
   (dokumen = fotokopi kartu tanda penduduk elektronik)
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. 
   (dokumen = fotokopi kartu tanda penduduk elektronik)
baca juga:hari ini kpu resmikan calon dprd terpilih 
baca juga:kpu kabarkan segera bukan pendaftaran ppk, satu hal ini otomatis calon pendaftar mental
c. berdomisili dalam wilayah kerja. 
   (dokumen = fotokopi kartu tanda penduduk elektronik)
d. mampu secara jasmani dan rohani, kelengkapan dokumen : 1) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau  klinik; 2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); dan 
3) surat pernyataan secara rohani.
baca juga: ribuan warga hadiri lounching maskot pilkada 2024 gelaran kpu mukomuko
baca juga:kpu benteng diminta segera tetapkan calon terpilih pemilu 2024
e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, kelengkapan dokumen :
fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir)
f. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
kelengkapan dokumen : 1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau 2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
baca juga:kpu gelar bimtek pemutakhiran data pemilih, penggunaan aplikasi sidalih dan e-coklit
baca juga:kpu mukomuko segera rekrut 549 petugas pantarlih pilkada 2024
dedi juga menyampaikan, fasilitas medsos sebagai bagian dari transparansi kepada publik serta penyelenggaraan partisipatif, masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan informasi pada medsos milik kpu bengkulu utara, seperti instagram : kpu bengkulu utara. 
bisa dijujug pula lewat website : kab-bengkuluutara.go.id, x : @kpubkluutara, facebook: kpu bengkulu utara sampai dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau jdih : https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkuluutara. 
sebelumnya, dedi juga menjelaskan, secara teknis nantinya pantarlih akan menjadi bagian kerja dari panitia pemungutan suara atau pps yang sudah dibentuk oleh pihaknya. 
dia mengungkapkan, setidak-tidaknya kebutuhan petugas pantarlih yang memiliki masa kerja satu bulan ini, bisa membutuhkan 800-an petugas. 
baca juga:dana hibah pilkada ditransfer, kpu rp 25,3 miliar dan bawaslu rp3 miliar
baca juga:bahas putusan ma, kpu gelar rapat
"direncanakan, pelantikannya akan dilakukan pada 24 juni 2024. masa kerjanya sejak dilantik. honornya sama dengan pemilu lalu yakni rp 1 juta perbulan," terang dedi. 
barisan panitia adhoc yang sudah akan melaksanakan tugasnya pada penghujung juni, kata dedi, nantinya akan mencermati data pemilih hasil kontestasi terakhir. 
untuk itu, dedi juga mengharapkan masyarakat pemilih memberikan dukungan bagi petugas yang nantinya akan melaksanakan verifikasi secara door to door alias dari rumah ke rumah.
"karena hasil pantarlih ini, menjadi dasar prinsip penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan digelar 27 november 2024 nanti," serunya. 
baca juga:kpu mukomuko masih menunggu jadwal perekrutan pantarlih pilkada 2024
baca juga:peluncuran maskot pilkada, kpu mukomuko datangkan band gigi
warta sebelumnya, diketahui perpanjangan kpu daerah di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki masa kerja 8 bulan ini, tengah mempersiapkan nama-nama calon sekretariat pps. 
itu artinya, kebutuhan sumber daya manusia (sdm) untuk mendukung kerja kesekretariatan pps di pilkada 2024, jumlahnya sama dengan pps yakni 660 orang yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan. 
terdapat 3 orang sekretariat pps dengan posisi sebagai seorang sekretaris dan 2 orang staf sekretariat.  
dedi menjelaskan, pembentukan sekretariat, tidak menggunakan skema evaluasi. tapi pembentukan ulang. 
baca juga:sekretariat pps, kpu : kesepakatan pps bersama kades/lurah
baca juga:perekrutan pantarlih pilkada tunggu petunjuk kpu pusat
pembentukan sekretariat pps ini, diterang dalam keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. 
diterangkan, ketentuan pembentukan sekretariat pps yakni a. sekretariat pps dipimpin oleh seorang sekretaris pps dan dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat pps yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;  
b. sekretariat pps merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa;  c. pembentukan sekretariat pps dilakukan setelah pengangkatan pps terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji. 
mekanisme pembentukan sekretariat pps diantaranya :  a. pps melalui ppk mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon sekretaris pps dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf sekretariat pps kepada kpu kabupaten/kota; 
baca juga: ribuan warga hadiri lounching maskot pilkada 2024 gelaran kpu mukomuko
baca juga:kpu benteng diminta segera tetapkan calon terpilih pemilu 2024
b. kpu kabupaten/kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat pps kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain; 
c. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris pps dan 2 (dua) staf sekretariat pps atas dasar usulan dan rekomendasi dari pps melalui kpu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
d. kpu kabupaten/kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat pps berdasarkan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan 
sebagai sekretaris dan staf sekretariat pps dengan menggunakan format keputusan kpu kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada lampiran ii; 
e. penetapan sekretaris dan staf sekretariat pps dilakukan oleh kpu kabupaten/kota disertai dengan penandatanganan pakta integritas. 
baca juga:kpu gelar bimtek pemutakhiran data pemilih, penggunaan aplikasi sidalih dan e-coklit
baca juga:kpu mukomuko segera rekrut 549 petugas pantarlih pilkada 2024
lantas, bagaimana dengan skema evaluasi? skema ini diterangkan dalam keputusan kpu nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas pkpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
prosesnya sebagai beritkut : a. sekretariat pps wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada pps pada akhir masa jabatan sekretariat pps untuk dilakukan penilaian kinerja;  
b. penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: 1) pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan;  2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan 3) hasil laporan berkala.  
"perekrutannya seperti awal. saat ini sudah ada beberapa yang telah menyampaikan, masih ada juga yang belum. tapi hal ini (pembentukan sekretariat pps) sudah kita sampaikan sejak pelantikan pps," terangnya. 
baca juga:dana hibah pilkada ditransfer, kpu rp 25,3 miliar dan bawaslu rp3 miliar
baca juga:bahas putusan ma, kpu gelar rapat
karena tahapan selanjutnya yang tinggal menunggu petunjuk teknis dari kpu, adalah pelaksanaan pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
"nah penyiapan sekratariat ppk hingga pps, ini salah satunya adalah untuk pelaksanaan tahapan pantarlih," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan