Gaji 13 Tembus 50 Miliar Lebih Belum Cair, Ini Penyebabnya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 07 Jun 2024 - 20:02

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kemudian akan membayarkanya kepada penerima, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni paling cepat di bulan Juni.

Dalam warta sebelumnya, Masrup mengungkapkan, turut melakukan penghitungan kembali kebutuhan anggarannya.

Ini disebabkan pengaruh dari angka pensiun hingga jumlah penambahan ASN hasil perekrutan tahun lalu yang telah dilantik.

Secara administratif, payung hukum realisasi pembayaran gaji 13 di daerah, berupa perkada sudah terbit.

Pasalnya, nomenklatur beleid yang diteken Jokowi di bulan Maret itu menjadi dasar hukum pembayaran THR serta Gaji 13 Tahun Anggaran 2024.

Pada Rabu, 27 Maret 2024, Masrup menerangkan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah yang menjadi dasar operasional tersebut.

Soal pencairan THR, saat itu dia bilang secara sistem, pencairannya diproses setiap OPD. Tinggal lagi teknis di tataran OPD," kata Masrup, soal THR dan akan menjadi skema yang sama dalam penyaluran Gaji 13 tahun ini.

Untuk diketahui, lewat PP tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.

Khusus untuk di daerah, obyek THR dan juga Gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga ASN.

Membaca beleid Jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non ASN di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.

Saat itu, aturan meengasi realisasi THR yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

gaji 13 tembus 50 miliar lebih belum cair, ini penyebabnya                            radarutara.bacakoran.co - gaji 13 di lingkungan pemda bengkulu utara provinsi bengkulu tahun 2024 yang tak kunjung cair, tengah menjadi tungguan ribuan asn. termasuk para elit di pemerintahan daerah. 
secara jadwal, saat ini sudah memasuki waktu pembayaran gaji yang bakal tidak kena potongan, terkecuali pajak. 
walaupun, membaca beleidnya, skema antisipatif sudah disiapkan pemerintah. ditegaskan, pembayaran gaji 13 ini, sudah dapat dilakukan paling cepat bulan juni.
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, dikonfirmasi soal belum cairnya gaji 13 di daerah ini, menyampaikan, pemda bengkulu utara tengah mempersiapkannya. 
baca juga:wabup arie salam kompak dengan ketua tim nasional pemenangan pilkada 2024 pdip 
baca juga:keabsahan pelantikan dirut rsud m. yunus bengkulu dipertanyakan
"beberapa hari ini, kami proses cetak daftar gaji per skpd. minggu depan sudah siap salur," ungkap masrup akan progres administratif atas anggaran yang diproyeksikan bisa lebih dari rp 50 miliaran itu, jumat, 7 juni 2024. 
lebih teknis lagi, masrup mengatakan, penyaluran gaji 13 ini pada prinsipnya siap disalurkan oleh bkad. 
walaupun, lanjut dia, tidak juga menempatkan pihaknya sebagai motor sentral. ada proses yang saling berkaitan, sebelum kemudian daerah dapat menerbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d). 
"namun tetap tergantung pengajuan masing-masing skpd. pembayaran gaji 13 tahun 2024 di pemda bengkulu utara, tinggal menunggu waktu penyalurannya saja. anggarannya bisa lebih dari rp 50 miliar," jelasnya.
baca juga:pipa penyaluran masih diinspeksi, pasokan bbm dipastikan aman
baca juga:persiapan pilkades gelombang 2 di bengkulu utara. kapan pelaksanaannya?
sesuai dengan aturan pembayaran gaji yang tengah ditunggu-tunggu ribuan asn, salah satunya di daerah ini, adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
aturan tersebut diteken presiden joko widodo atau jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024, sebagai dasar hukumnya atau payung hukum aturan turunan, termasuk peraturan kepala daerah.  
kemudian akan membayarkanya kepada penerima, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni paling cepat di bulan juni. 
dalam warta sebelumnya, masrup mengungkapkan, turut melakukan penghitungan kembali kebutuhan anggarannya. 
baca juga:warga tuntut perbaikan jalan, pt jop minta waktu seminggu
baca juga:cegah aksi curang saat pendistribusian bbm, polsek kerahkan personel ke spbu
ini disebabkan pengaruh dari angka pensiun hingga jumlah penambahan asn hasil perekrutan tahun lalu yang telah dilantik.
secara administratif, payung hukum realisasi pembayaran gaji 13 di daerah, berupa perkada sudah terbit. 
pasalnya, nomenklatur beleid yang diteken jokowi di bulan maret itu menjadi dasar hukum pembayaran thr serta gaji 13 tahun anggaran 2024.
pada rabu, 27 maret 2024, masrup menerangkan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah yang menjadi dasar operasional tersebut. 
soal pencairan thr, saat itu dia bilang secara sistem, pencairannya diproses setiap opd. tinggal lagi teknis di tataran opd," kata masrup, soal thr dan akan menjadi skema yang sama dalam penyaluran gaji 13 tahun ini.
baca juga:dinas perkim komitmen entaskan rtlh di mukomuko
baca juga:pembebasan lahan pengalihan jalan di bandara mulai dirancang
untuk diketahui, lewat pp tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau thr tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.
khusus untuk di daerah, obyek thr dan juga gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga asn. 
membaca beleid jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non asn di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.
saat itu, aturan meengasi realisasi thr yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
baca juga:dana hibah pilkada ditransfer, kpu rp 25,3 miliar dan bawaslu rp3 miliar
baca juga:jelang idul adha, pemkab mukomuko gelar pasar murah di lima tempat
sementara, untuk pembayaran gaji 13 paling cepat adalah bulan juni. realisasi thr tahun 2024, diterangkan masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga rp 50 miliar. 
selain thr gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau tpp. 
khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah tambahan penghasilan guru atau tpg serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.
"dari keseluruhannya total anggarannya mencapai rp 50-an miliar," ungkapnya.
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.
baca juga:wabup arie salam kompak dengan ketua tim nasional pemenangan pilkada 2024 pdip 
baca juga:keabsahan pelantikan dirut rsud m. yunus bengkulu dipertanyakan
besaran anggaran gaji 13 juga relatif tidak ada perbedaan. dijelaskan, pasal 6 ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pns dan pppk, terdiri atas:
a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
selanjut pada huruf e dijelaskan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. 
realisasinya, masih dalam kelanjutan klausa huruf e adalah dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
dijelaskan juga, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
baca juga:pipa penyaluran masih diinspeksi, pasokan bbm dipastikan aman
baca juga:persiapan pilkades gelombang 2 di bengkulu utara. kapan pelaksanaannya?
khusus untuk wakil rakyat di daerah itu, besarannya paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan