Kerawanan Verifikasi Versi Bawaslu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 02 Jun 2024 - 19:01

Divisi Teknis KPU Bengkulu Utara, Ganti Budiarto-Radar Utara/ Benny Siswanto-

"Vermin telah rampung dan hari ini, kami sampaikan rekapitulasi hasil vermin kesatu kepada bakal calon. Telah pula kita sampaikan kepada Bawaslu," ujar Ganti, dibincangi lewat telpon, Sabtu, 1 Juni 2024.

Perbaikan syarat dukungan yang masih harus dipenuhi, diterangkan Ganti, harus segera sampaikan kepada KPU Bengkulu Utara pada Senin, 3 Juni 2024. Selambat-lambatnya, kata dia, disampaikan oleh bakal calon pada Jumat, 7 Juni 2024.

Bakal calon cukup diuntungkan, atas keputusan KPUD yang menyerahkan hasil rekapitulasinya sehari lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh KPU, berdasarkan surat KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024.

Ditegaskan beleid itu, tenggat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPUD waktunya sama yakni akan dilakukan hingga 2 Juni 2024. Sebelumnya, sesuai regulasi, vermin dilaksanakan hingga 29 Mei 2024.

"Karena sudah selesai, maka cepat kita sampaikan kepada bakal calon, sehingga bisa ditindaklanjuti kembali sesuai dengan aturan teknis," ujarnya, merujuk surat tertanggal 28 Mei 2024 yang diteken Ketua KPU, Hasyim As'ari itu.

Sesuai dengan petunjuk teknis dalam surat terakhir, maka KPUD, lanjut Ganti, akan kembali melakukan vermin perbaikan kesatu dokumen dukungan yang telah disampaikan nantinya oleh bakal calon.

"Vermin perbaikan kesatu, akan dilakukan mulai tanggal 8 hingga 18 Juni 2024," ujarnya.

Jalur non parpol ini, tengah dicoba untuk digunakan Pitra Martin yang menggandeng Gusti Rahmat.

Kedua pasangan bakal calon itu, pada 12 Mei lalu menyampaikan syarat dukungan ke KPU Bengkulu Utara pada hari terakhir sebanyak 22.930 lembar dukungan.

Itu setara dengan 105 persen dari syarat dukungan minimal, untuk maju jalur independen di daerah ini.

kerawanan verifikasi versi bawaslu                             radarutara.bacakoran.co - terus mendekatnya jadwal pencalonan, badan pengawas pemilu atau bawaslu, membeber simpul-simpul tahapan yang dinilai rawan pelanggaran. 
termasuk di dalamnya adalah saat verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual atas syarat dukungan yang dilakukan oleh kpu di daerah. 
versi bawaslu, kerawanan verifikasi dukungan calon pilkada 2024 itu meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur; 
bawaslu mengkhawatirkan, jumlah dukungan calon perseorangan tidak mencapai jumlah yang ditentukan, termasuk sebaran minimal, pencatutan dokumen hingga dukungan ganda. 
baca juga:bawaslu buka loker musiman, pendapatan total hampir rp 7 juta 
baca juga:tempo 6 bulan kpu dan bawaslu dapat kucuran dana rp13 miliar
terdapat, ketidakbenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon. kasus yang sering terjadi, yakni pendaftaran di akhir waktu, turut dinilai bawaslu sebagai satu hal yang rawan.
dimungkinkan juga, versi bawaslu, partai politik mendaftaran pasangan calon lebih dari satu peserta alias dukungan ganda, termasuk soal berkas pencalonan yang tidak lengkap. 
sebelumnya, hasil verifikasi administrasi atau vermin atas syarat dukungan bakal calon (balon) perseorangan di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu, telah rampung. 
hasilnya, bakal calon masih harus memperbaiki kembali syarat dukungan yang telah disampaikan kepada penyelenggara pemilu. 
baca juga:perekrutan badan adhoc kpu, bawaslu mukomuko buka posko pengaduan
baca juga:bawaslu mukomuko rekrut 32 panwaslucam pilkada jalur existing
divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, mengamini jika pihaknya telah merampungkan vermin tahap pertama. 
dari hasil vermin yang telah dilakukan, ganti mengatakan, syarat yang telah disampaikan oleh bakal calon, masih diharus kembali dilakukan perbaikan. 
"vermin telah rampung dan hari ini, kami sampaikan rekapitulasi hasil vermin kesatu kepada bakal calon. telah pula kita sampaikan kepada bawaslu," ujar ganti, dibincangi lewat telpon, sabtu, 1 juni 2024.
perbaikan syarat dukungan yang masih harus dipenuhi, diterangkan ganti, harus segera sampaikan kepada kpu bengkulu utara pada senin, 3 juni 2024. selambat-lambatnya, kata dia, disampaikan oleh bakal calon pada jumat, 7 juni 2024. 
baca juga:bawaslu dapat dana hibah pilkada rp8 miliar
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
bakal calon cukup diuntungkan, atas keputusan kpud yang menyerahkan hasil rekapitulasinya sehari lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh kpu, berdasarkan surat kpu nomor 815/pl.02.7-sd/05/2024. 
ditegaskan beleid itu, tenggat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh kpud waktunya sama yakni akan dilakukan hingga 2 juni 2024. sebelumnya, sesuai regulasi, vermin dilaksanakan hingga 29 mei 2024. 
"karena sudah selesai, maka cepat kita sampaikan kepada bakal calon, sehingga bisa ditindaklanjuti kembali sesuai dengan aturan teknis," ujarnya, merujuk surat tertanggal 28 mei 2024 yang diteken ketua kpu, hasyim as'ari itu.
sesuai dengan petunjuk teknis dalam surat terakhir, maka kpud, lanjut ganti, akan kembali melakukan vermin perbaikan kesatu dokumen dukungan yang telah disampaikan nantinya oleh bakal calon. 
baca juga:pilkada serentak 2024, bawaslu seleksi panwascam
baca juga:bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?
"vermin perbaikan kesatu, akan dilakukan mulai tanggal 8 hingga 18 juni 2024," ujarnya. 
jalur non parpol ini, tengah dicoba untuk digunakan pitra martin yang menggandeng gusti rahmat. 
kedua pasangan bakal calon itu, pada 12 mei lalu menyampaikan syarat dukungan ke kpu bengkulu utara pada hari terakhir sebanyak 22.930 lembar dukungan. 
itu setara dengan 105 persen dari syarat dukungan minimal, untuk maju jalur independen di daerah ini. 
baca juga: gong pilikada ditabuh, bawaslu larang paslon gunakan fasilitas negara untuk kampanye
baca juga: bawaslu mantapkan persiapan sidang phpu
adapun dasar penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada. 
dimana, daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
dpt pemilu terakhir daerah ini adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp
baca juga:bawaslu buka loker musiman, pendapatan total hampir rp 7 juta 
baca juga:tempo 6 bulan kpu dan bawaslu dapat kucuran dana rp13 miliar
"dalam penyerahan syarat dukungan oleh bakal calon jumlahnya sebanyak 22.930 lembar dukungan," ungkapnya.
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
hal ini sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada. maka, dengan 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan.
baca juga:perekrutan badan adhoc kpu, bawaslu mukomuko buka posko pengaduan
baca juga:bawaslu mukomuko rekrut 32 panwaslucam pilkada jalur existing
kalau menghitung jumlah syarat dukungan yang telah disampaikan pitra martin kepada kpud, maka kesalahan atau jumlah syarat dukungan yang tms, tidak boleh lebih dari 1.146 dukungan.
pasalnya, syarat dukungan minimal di daerah ini adalah 21.784. sedangkan, syarat dukungan adninistrasi yang disampaikan bakal calon berjumlah 22.930 dukungan.
"obyek saat verifikasi faktual nanti, bukan sistem sampling tapi total sampling," tegasnya.
soal verifikasi administrasi kedua, yang artinya ketika dalam vermin perbaikan kesatu masih belum ditemukan kecukupan syarat dukungan? 
baca juga:bawaslu dapat dana hibah pilkada rp8 miliar
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
ganti mengaku belum mengatahui, apakah ada perbaikan kedua. sebagai satker kpu yang bersifat menjalankan fungsi sebagai pengguna aturan, kpud lebih merujuk pada regulasi yang ada. 
"apakah ada perbaikan kedua? itu menunggu aturan lagi. karena tidak dijelas di surat nomor 815/pl.02.7-sd/05/2024," ungkapnya. 
namun yang jelas, berdasarkan rujukan tahapan penyelenggaraan, tahapan pendaftaran atau pencalonan, akan dimulai pada agustus mendatang. 
dengan artian, proses yang saat ini tengah diperuntukkan bagi bakal calon perseorangan, adalah tahapan pra pencalonan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan