Harus Tahu! 4 Jerat Pidana & Denda Untuk Pemerintah Jika Jalan Rusak. Sanksi Terberat Jika Menyebabkan Korban

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 31 May 2024 - 07:15

Harus Tahu! 4 Jerat Pidana & Denda Untuk Pemerintah Jika Jalan Rusak. Sanksi Terberat Jika Menyebabkan Korban -Radar Utara/ Benny Siswanto-

Masyarakat berharap, perbaikan jalan ini bisa sesegera mungkin dilakukan perbaikan. Apalagi, secara fungsi dan kerusakan yang terjadi sangat nyata.

Sebagai akses alternatif, ruas jalan milik provinsi ini masih menjadi laluan utama, terutama masyarakat di wilayah Kecamatan Kerkap, Hulu Palik, Arma Jaya dan Arga Makmur yang memiliki aktivitas harian, seperti ASN hingga karyawan swasta.

"Pemerintah harus tanggap. Jangan nunggu korban dulu baru gerak," celetuk pemotor lain, sembari mengegas pelan kendaraannya.

Ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. Apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik.

Lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Turut diungkap Ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas.

Tepatnya lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ.

Beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;

Menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;

Melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

harus tahu! 4 jerat pidana & denda untuk pemerintah jika jalan rusak. sanksi terberat jika menyebabkan korban                             radarutara.bacakoran.co - sifat hukum, begitu disahkan maka dianggap semua orang mengetahuinya. meskipun pada faktanya, tak jarang aturan pemerintah itu tidak diketahui atau dipahami oleh masyarakat. 
salah satunya adalah soal jalan rusak. pembiaran yang dilakukan pemerintah lewat penyelenggara jalan, sesuai dengan kewenangan bisa berakibat pidana atau denda. 
kepastian ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
penegasan soal sanksi ini, diterang dalam beleid terkait tanggungjawab penyelenggara jalan. 
baca juga:penanganan ruas jalur lintas barat sumatera kian mendesak, pasang naik, jalinbar alternatif digenangi air laut
baca juga:polisi turun cek air laut meluap ke daratan, waspadai pasang lanjutan saat malam hari 
penyelenggara jalan ini, bisa saja mulai dari level pemerintah pusat seperti kementerian termasuk jajarannya seperti balai penyelenggara jalan negara atau bpjn. 
termasuk juga pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, via satuan kerja teknis yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
ombudsman menegasi, tanggungjawab penyelenggara jalan, bukan semata-mata dimaknai secara sempit. semisal, memberikan tanda atau rambu-rambu lalulintas saja pada titik jalan yang rusak, bahkan mengancam nyawa manusia.video lengkapnya klik ini. 
ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda rp 12.000.000;
baca juga:jalan lintas alternatif kemumu-kerkap jebol 
baca juga:warga bukit tinggi sumringah, sambut pengerasan jalan program tmmd yang nyaris selesai
lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar rp 24.000.000;
masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rp 120.000.000;
akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda rp 1.500.000. 
ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di pasal 273 dalam uu llaj.
baca juga:jalan amblas ruas lintas sumatera di daerah ini kian kritis 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
pantauan ru, pascadiberitakan, ruas altarnatif kemumu-kerkap yang lebih separuh badan jalannya jebol, kini ditimbun koral. 
koral diserak alih-alih untuk menutupi lubang menganga yang diperkirakan berdiameter nyaris satu meter yang menganga sejak lama itu. 
kondisinya saat ini, sebagian badan jalan yang tersisa membentuk legokan tanda bakal segera jebol, lantaran tak lagi mampu menjadi tumpuan ketika dilalui oleh kendaraan. 
"la kalo motor aja, dah masuk ini kalo kondisinya begini," ungkap pelintas, sembari geleng-geleng kepala, melirik ke arah jalan jebol ketika belom diisi koral. 
baca juga:sempat longsor lagi, jalan lintas bengkulu utara - lebong kembali lancar
baca juga:laporan bupati mian, jalan amblas ditendang banjir tengah ditangani darurat
kemunculan titik jalan jebol yang diawali dengan munculnya legokan pada lapisan penetrasi atas jalan, lazim muncul sepanjang ruas alternatif ini setelah menjadi laluan kendaraan truk semacam galian c, yang memiliki bobot di luar yang dibenarkan aturan. 
maklum, jalan yang dibangun dijaman presiden soeharto ini, merapakan laluan dengan kualifikasi kelas jalan iii. 
mestinya, sumbu muatan maksimal kendaraan yang dibenarkan melintas di jalan ini tidak lebih dari 8 ton. 
"iya, kalo nginget-nginget jalan ini makin rusak, muncul lubang-lubang gini setelah sering truk pengangkut material seperti batu gajah sering melintas," celetuk, pengguna kendaraan yang turut melongok lubang yang berada di tengah jalan. 
baca juga:jalan lintas alternatif kemumu-kerkap jebol 
baca juga:sudah hampir 15 tahun jalan rusak parah, masyarakat mengeluh dan merasa di anaktirikan.
masyarakat berharap, perbaikan jalan ini bisa sesegera mungkin dilakukan perbaikan. apalagi, secara fungsi dan kerusakan yang terjadi sangat nyata. 
sebagai akses alternatif, ruas jalan milik provinsi ini masih menjadi laluan utama, terutama masyarakat di wilayah kecamatan kerkap, hulu palik, arma jaya dan arga makmur yang memiliki aktivitas harian, seperti asn hingga karyawan swasta. 
"pemerintah harus tanggap. jangan nunggu korban dulu baru gerak," celetuk pemotor lain, sembari mengegas pelan kendaraannya. 
ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik. 
baca juga:jalan amblas ruas lintas sumatera di daerah ini kian kritis 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
turut diungkap ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah kementerian pupr, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas. 
tepatnya lewat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;
baca juga:jalan lintas alternatif kemumu-kerkap jebol 
baca juga:warga bukit tinggi sumringah, sambut pengerasan jalan program tmmd yang nyaris selesai
menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;
melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan serta melakukan uji kalaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalulintas; serta 
pengembangan informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. turut diamanahkan pula, pasal 22 uu llaj, bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan uji klaikan fungsi jalan yang sudah beroperasi secara berkala. 
baca juga:pembangunan jalan trans enggano capai 80 persen
baca juga:sudah hampir 15 tahun jalan rusak parah, masyarakat mengeluh dan merasa di anaktirikan.
uji kelaikan jalan secara fungsi ini, dilakukan oleh penyelenggara jalan yang terdiri atas instansi bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan serta kepolisian. 
kian lagi mengancam nyawa adalah kerusakan jalan negara di ruas lintas barat sumatera yang ada di wilayah kecamatan lais, batiknau, ketahun hingga putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan